Selasa, 19 Januari 2021

Breaking News

  • Jargas di Pekanbaru Bakal Mati Total hingga Sore Nanti   ●   
  • Stimulus dan Penghapusan Denda Pajak di Pekanbaru Berlanjut   ●   
  • PAN Tolak Rencana Gubernur Riau Ngutang untuk Infrastruktur   ●   
  • Walikota Minta Dinas PUPR Gesa Pengerjaan Komplek Perkantoran Tenayan Raya   ●   
  • KUA-PPAS APBD Provinsi Riau 2021 Disepakati Rp9,032 Triliun   ●   
  • KUA-PPAS APBD Provinsi Riau 2021 Disepakati Rp9,032 Triliun   ●   
  • Terdampak Covid-19, Realisasi Retribusi KIR di Pekanbaru Menurun   ●   
  • BEM UIR Siap Kawal Kedatangan Habib Rizieq ke Riau   ●   
  • Pemko Pekanbaru Ingatkan Pelaku Usaha Tetap Patuhi Protokol Kesehatan   ●   
  • Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo Wafat
Yamaha 14 Januari 2021

SKB FPI Dan Arah Regulasi Ormas Ke Depan
Minggu, 03 Januari 2021 13:45 WIB
SKB FPI Dan Arah Regulasi Ormas Ke Depan
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

“FPI resmi dibubarkan!”. Begitu judul menghiasi headline media kebanyakan pasca terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI, yang dibacakan di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada hari Rabu jelang akhir tahun (30/12/2020). Tidak main-main, setelah dulu menerbitkan Perppu 2/2017 Ormas ditandai dengan dibubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo melanjutkan sepak terjangnya terhadap Ormas dengan melarang aktivitas FPI. Bahkan sampai “6 menteri”! Seakan belum cukup, saat diumumkan hadir pula 5 jenderal mendampingi Menko Polhukam. Lini dunia maya riuh mengomentari luar biasanya Ormas dipimpin Muhammad Habib Rizieq Shihab itu.

Setelah FPI dibubarkan masih membekas pertanyaan. Tapi yang diulas dalam ruang terbatas ini bukan FPI-nya, tetapi masa depan penerapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait Ormas, terutama di daerah. Apalagi terbitnya SKB khusus untuk satu Ormas tersebut dimata para pakar hukum terasa membingungkan. Terlebih lagi di masyarakat awam dan pengurus serta anggota Ormas. Sedangkan kami di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diamanahi di Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau tentang Pemberdayaan Ormas lebih mengkhawatirkan penerapan peraturan terkait Ormas ke depan, yang hingga kini draf Ranperda masih dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah selesai, maka bisa disahkan dan berlakulah di bumi lancang kuning.

Kekhawatiran di atas cukup beralasan. Mengutip pemberitaan media massa, ada 6 poin SKB. Secara garis besar menyebut aktivitas FPI melanggar pasal larangan Ormas sebagaimana diatur dalam UU 17/2013 dan Perppu tentang Ormas. Disamping itu persoalan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang sudah expired dan belum memenuhi syarat perpanjangan sehingga Pemerintah menilai FPI sudah “bubar secara de jure” karena tidak memperpanjang SKT. Uniknya dalam SKB dan lisan pejabat saat pengumuman surat pamungkas tidak menyebut FPI sebagai organisasi terlarang, dibubarkan atau illegal. Jadi wajar kenapa disebut membinggungkan. Sepertinya Pemerintah sadar penggunaan istilah dilarang dan pembubaran dan illegal tidak ada dasar hukum, mudah diprotes atau digugat karena tidak sesuai kebebasan berserikat.

Rancu

Isu paling menarik soal legalitas dan statement keharusan mendaftar. Pelarangan FPI atas dasar SKT jelas membuat implementasi regulasi ke depan rancu. Pemerintah kayaknya sudah membuat kewenangan baru diluar peraturan yang ada. Pansus DPRD Provinsi Riau dalam proses pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Ormas mulanya juga ada yang berkeinginan mewajibkan Ormas mendaftarkan keberadaan dan kepengurusannya ke Pemerintah Daerah (Pemda), yang dalam hal ini ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Akan tetapi dari kunjungan ke Direktorat Ormas Kemendagri dalam rangka meminta bimbingan dan arahan, didapat hasil bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI mengenai UU 17/2013 tentang Ormas tetap jadi pedoman penyusunan payung hukum Ormas di tingkat daerah. Putusan MK dimaksud adalah SKT dan pendaftaran Ormas. MK menyatakan bahwa Ormas dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah dan dapat pula tidak mendaftarkan diri.

Putusan MK juga menyebutkan pasal mewajibkan Ormas/perkumpulan memiliki SKT yang diatur dalam UU 17/2013 bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin pasal 28 UUD 1945. Lagipula dalam UU 17/2013 Negara mengakui bentuk Ormas bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Artinya mewajibkan Ormas mendaftar dan memiliki SKT tak ada pijakan hukum jelas dan tidak konsisten dengan pengakuan terhadap 2 bentuk Ormas. Simpelnya, Ormas yang tidak berbadan hukum secara administratif statusnya disebut tidak terdaftar bukan dianggap bubar. Adapun di draf Ranperda tentang Pemberdayaan Ormas, konsekuensi bagi yang tidak terdaftar tidak berhak atas bantuan dana dari APBD, fasilitasi kebijakan dan tidak dilibatkan dalam kegiatan Pemda. Selain itu sulit juga mewajibkan semua Ormas mendaftar. Ormas pasti mikir apa nilai manfaat bagi mereka? Dalam pembahasan Pansus, Pemprov Riau saja “keberatan” dicantumkan redaksi pendanaan Ormas dapat bersumber dari anggaran daerah, meski sah secara peraturan perundang-undangan.

Pembinaan

Selain urusan mendaftar, penghentian dan pelarangan Ormas karena pelanggaran mesti dilakukan secara bijak. Mengacu ke peraturan Ormas ada tahapan persuasif dan peringatan. Sehingga Pemda bisa menegur Ormas bersangkutan. Bukan langsung diputuskan sepihak. Bila ada tindak pidana personal, jelas tak adil satu organisasi dihukum. Seumpama satu partai politik banyak kadernya korupsi lantas apa partai itu dibubarkan? Kan tidak seperti itu juga logikanya. Wajar muncul kekhawatiran atas cara ala SKB. Apalagi sekarang delik hukum bisa dicari-cari: benar bisa dibuat salah.

Kami selaku utusan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Riau di Pansus, memandang perlu kejelasan hukum. Kami mendukung sikap Pemerintah menindak Ormas yang melanggar larangan yang diatur dalam di UU 16/2017. Tapi harus merata dan tanpa pandang Ormasnya. Sudah rahasia umum ada Ormas melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, yang mengacu ke UU tentang Ormas terkategori larangan berat. Pemerintah pasti tahu Ormas dimaksud. Herannya masih saja eksis tanpa ada tindakan. Padahal nyata-nyata meresahkan masyarakat dan memperburuk citra Ormas sebagai modal sosial bangsa.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian penegakan regulasi Ormas dipandang urgen. Jika Pemerintah ingin tegas jangan hanya berhenti di FPI. Penegakan harus adil dan harus bersandarkan pada regulasi bukan sudut pandang kekuasaan. Ketakutan ke depan ketika daerah menerbitkan payung hukum mengenai Ormas. Lalu pendekatan yang ditempuh Pemerintah Pusat ditiru di daerah. Bisa saja dipakai untuk menindak Ormas-Ormas di daerah. karena ada Ormas yang keberadaannya horror bagi Pemda karena sering nyinyir soal anggaran proyek dan kegiatan. Sebenarnya fungsi watchdog baik dalam rangka menjamin kegiatan tersebut berjalan, meminimalisir penyelewangan dan manfaat benar-benar dirasakan masyarakat. Meski ada Ormas melakukannya untuk memeras, tapi tidak semua. Yang memeras pantas diambil langkah tegas. Tapi yang mendukung pengawasan patut diberi penghargaan. Pelaksanaan aturan Ormas pada dasarnya baik untuk menjaga eksistensi Ormas. Meski berpeluang dipakai demi kepentingan kekuasaan.

Aturan Ormas semestinya untuk membina Ormas bukan “membinasakan” Ormas, terutama yang dianggap merepotkan atau tidak sejalan. Di era sekarang pendekatan represif dan arogan harusnya dicoret dari kamus Pemerintah. Pembubaran suatu Ormas bukan solusi. Buktinya FPI udah ancang-ancang bikin Ormas baru dengan nama tidak jauh beda. Jadi mau sampai kapan berlangsung? Pendekatan terhadap Ormas ke depan perlu ditempuh secara demokratis dan lebih dewasa dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan. supaya energi bangsa dan fokus Pemerintah habis hanya untuk mengurus Ormas. Banyak urusan lain yang jauh lebih penting.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM. (Anggota Pansus Rancangan Perda Tentang Pemberdayaan Ormas DPRD Provinsi Riau).
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Jum'at, 01 Januari 2021 22:05 WIB
Pasang Surut Hubungan Indonesia-Malaysia
Jum'at, 31 Juli 2020 19:15 WIB
Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf
Selasa, 24 November 2020 12:02 WIB
UMKM Dan Koperasi Kunci Pemulihan Ekonomi
Selasa, 10 November 2020 08:01 WIB
Melestarikan Warisan Pahlawan
Sabtu, 24 Oktober 2020 08:03 WIB
Perlukah Merivisi RPJMD?
Rabu, 07 Oktober 2020 08:36 WIB
Mencari Berkah Dalam Syariah
Jum'at, 13 November 2020 13:35 WIB
Fenomena PETI Kuansing: Masalah dan Solusi
Kamis, 18 Juni 2020 19:18 WIB
Indonesia Darurat Implementasi Pancasila
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Sabtu, 19 September 2020 09:10 WIB
Demokrasi Bukanlah “Kursi”
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Sabtu, 16 Januari 2021 13:27 WIB
Reses Yang Dianak-tirikan
Senin, 26 Oktober 2020 22:31 WIB
Komoditi Kelapa Sawit Sebagai Sumber PAD Riau
Rabu, 28 Oktober 2020 11:23 WIB
Maulid Nabi, Pemuda dan Spirit Perubahan
Senin, 10 Agustus 2020 14:23 WIB
Tanggapan Pidato Gubri pada HUT ke-63 Riau
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Sabtu, 17 Oktober 2020 08:54 WIB
Hati-Hati Berinvestasi
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB
Ayolah, Jangan Gamang
Sabtu, 05 Desember 2020 08:03 WIB
Menanti Prioritas Pembangunan APBD Riau 2021
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Dihadiri Wabup Terpilih, DPRD Pelalawan Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Ketua DPRD
Senin, 18 Januari 2021
Tak Kenal Lelah, Polsek Pangkalan Kerinci Gencar Patroli C3
Senin, 18 Januari 2021
Polsek Kuala Kampar Imbau Warga di Dermaga Teluk Dalam Terapkan Prokes
Senin, 18 Januari 2021
Cegah Warga Terpapar Covid-19, Polsek Teluk Meranti Gencar Sosialisasikan Prokes

Serantau lainnya ...
Sabtu, 09 Januari 2021
Pilih Salah Satu Hewan untuk Prediksi Masa Depanmu
Rabu, 06 Januari 2021
Puteri Ekowisata Indonesia Perwakilan Riau Endang Sri Rezki Percayakan Perawatan Kulit ke Klinik Isabells Beauty Treatment
Rabu, 06 Januari 2021
Tak Perlu Susah Payah, Ini Untungnya Pakai Aplikasi Pinjam Uang Online
Selasa, 29 Desember 2020
Duo FIFA Liga Dangdut 2018 Kunjungi Isabell's Beauty Treatment

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Kaget dengan Harga Samsung Galaxy S21 Ultra
Rabu, 30 Desember 2020
Intip Spesifikasi Realme C11, Smartphone Rp1,5 Jutaan dengan Beragam Fitur Menarik
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru
Selasa, 08 Desember 2020
Miss Interglobal Indonesia 2020 Kunjungi Isabell's Beauty Treatment
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Ini Dia Pemenang Lomba Film Dokumenter dan Fotografi Sempena Milad FIB Unilak
Selasa, 22 Desember 2020
Politeknik Caltex Riau Jalin Kerjasama dengan Universitas Baiturrahmah
Senin, 14 Desember 2020
Di Tangan Dosen Unilak, Urine Ternak Diubah Menjadi Pupuk Cair
Senin, 14 Desember 2020
Webinar Mental Health and Social Media Komunikasi Unri Sukses Digelar

Kampus lainnya ...

Telkomsel 7 Desember 2020
Terpopuler
RAPP APRIL NATAL 2020
Foto
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Jumat, 15 Januari 2021
Sempat Menimba Ilmu 3 Tahun di Pesantren, Vicky Prasetyo Ingin Jadi Penceramah
Senin, 11 Januari 2021
Setelah Sebulan Jalani Karantina, Akhirnya Nirina Zubir Negatif Covid-19
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 15 Januari 2021
Membuka Pintu Rezeki di Waktu Pagi
Sabtu, 09 Januari 2021
Bersyahadat di Masjid Ar Rahman Pekanbaru, Sampang Ganti Nama Jadi Abdul Aziz
Kamis, 26 November 2020
Ustaz Abdul Somad Launching "SPBU" Bersama YTWU
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www