PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengaku heran dengan Pemprov Riau yang mengusulkan peminjaman hutang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2,5 triliun untuk infrastruktur.

Padahal, pada pertemuan terakhir dengan ketua - ketua fraksi DPRD Riau, Gubri menyampaikan bahwa akan melakukan pinjaman yang dimaksudkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah.

"Awalnya disampaikan ke kita akan ada usulan peminjaman, persentase ke infrastuktur itu kecil, kecenderungannya tentu ke BLT, bantuan perekonomian rakyat seperti pertanian, dan sosial, modal usaha dan sebagainya," kata Ade Agus.

"Yang paling penting, apakah PEN itu digunakan untuk infrastruktur itu sudah benar? PEN itu kan untuk agar tak terjadi resesi ekonomi. Bukan hanya Riau yang mengajukan pinjaman itu, hampir seluruh provinsi, namun yang beda peruntukannya saya lihat memang Riau saja, yang lain mayoritas fokusnya ke ekonomi masyarakat," kata Ade Agus.

Dengan peminjaman yang akan difokuskan dengan infrastruktur, kata Ade Agus itu sudah lari dari konteks PEN itu sendiri.

"Kelebihan PEN ini, tidak perlu ada persetujuan DPRD, hanya penyampaian saja. Ya kalau itu yang akan dipinjam dan digunakan, ya wajar - wajar saja. Tidak setuju pun DPRD nantinya tetap harus setuju. Tapi kita minta ini harus dibicarakan. Karena uangnya kan nanti masuk di APBD juga," cakapnya.

Jika memang akan diperuntukkan sebagai infrastruktur, DPRD perlu mengetahui jalan dan jembatan mana saja yang perlu dibangun. Kalau membangun jalan, apakah sudah pembebasan lahan dan semacamnya.

"Harus jelas dulu lokusnya. Kita tak bisa bangunnya sektoral, karena yang membayarnya itu 12 kabupaten, ini kan hutang kita semua. Kalau nanti hanya dibangun di pesisir saja, atau di daratan saja. Pada prinsipnya, DPRD dalam pinjaman ini setuju apabila tepat sasaran," cakapnya lagi.

Lebih lanjut, Ade Agus mengatakan, bahwa harus juga dihitung berapa yang akan dipinjam, dan berapa kemampuan keuangan daerah dalam hal pembayaran. Hal ini penting karena jika pinjaman sudah di angka triliunan, pasti tidak akan selesai di masa kepemimpinan Gubri Syamsuar.

"Kalau sudah T itu tak mungkin bisa diselesaikan di periode Pak Syamsuar, bisa ke periode selanjutnya," tukas Ade Agus.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengusulkan rencana pinjaman uang ke PT SMI sebesar Rp 2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Riau. Usulan disampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai leading sektor pinjaman PEN.

Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Taufiq Oesman Hamid mengatakan, rencana pinjaman uang Rp2,5 triliun itu diusulkan Kemenkeu karena PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kemenkeu.

Taufiq menyampaikan, dalam pinjaman itu ada tiga sektor yang diusulkan, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pertanian terkait irigasi.