Ilustrasi keterbukaan informasi publik.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Manajer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Taufik menyoroti anggaran APBD 2021 Pemprov Riau yang belum terbuka dan belum ter-publish di laman riau.go.id.
Taufik mengatakan, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat ini kurang berinisiatif dalam membuka ruang publik. Terutama pada masalah keterbukaan, seharusnya Syamsuar sebagai gubri peka dan punya inisiatif untuk membuka informasi publik.
"Dibandingkan dengan kepala daerah sebelumnya, beliau mempunyai inisiatif untuk membuka semua informasi berkaiatan dengan anggaran, tetapi sekarang justru mengalami kemunduran. Apakah gubri tak paham perintah undang-undanng atau justru gubenur takut akan keterbukaan. Ini hak publik, dan bukan hak gubenur untuk tidak membuka dokumen itu ke publik," kata Taufik.
Taufik mengatakan, ketika Andi Rahman menjabat, ia membuka informasi berkaitan dengan dokumen anggaran ke publik secara proaktif, melalui website riau.go.id, sehingga wajar Komisi Informasi (KI) pusat dan lembaga publik memberikan penghargaaan kepadanya.
"Tetapi sudah 2 tahun berjalan kepemimpinan Syamsuar, malah mundur akan isu transparansi. Seharusnya Syamsuar harus lebih berinovasi dari gubenur sebelumnya," cakapnya lagi.
Selain langkah gubri yang kurang inisiatif dan proaktif, Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, kata Taufik, harusnya bisa mengingatkan pemerintah untuk lebih terbuka, bukan justru tak update perkembangan.
"Sesekali cek lah website tu dan cek kinerja keterbukaan pemerintah, jangan hanya memberikan pemeringkatan saja di akhir tahun. Komisi Informasi kan ada SK, dan SE berkaitan dengan apa saja dokumen yang harus dibuka secara proaktif seharusnya SK dan SE yang dibuat teman - teman KI sebagai dasar untuk mengingatkan. Mungkin saja Syamsuar dan anak buahnya lupa," tegasnya.
"Ingat Pak Syamsuar, bahwa keterbukaan informasi adalah hak publik, bukan hak anda untuk tidak membuka kepada publik," ujarnya.
Selain informasi yang berkaitan dengan anggaran publik yang harus ter-publish secara proaktif, kata Taufik, ada informasi yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan di sektor perizinan, dan sebagainya. Seharusnya ini yang dikembangan pemerintah daerah dengan gubri sebagai nahkoda.
"Karena berdasarkan hasil riset dalam indeks keterbukaan informasi Fitra Riau, Pemprov Riau juga masih tidak terbuka pada sektor informasi ini yang mendapatkan nilai 31. Secara total indek IKIP Fitra tahun 2018 Pemprov Riau mendapatkan skor 67,2," ujarnya lagi.
Untuk itu, jika dilihat 2 tahun ini, Gubri Syamsuar juga tak punya gagasan dan inisiatif terkair dengan isu keterbukaan, padahal kata Taufik, di visi 5 sudah disebutkan komitmen tersebut.
"Nyatanya sampai saat ini hanya omong doang," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Azzumar |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |