JAKARTA (CAKAPLAH) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera menyempurnakan basis data besar (big data) terkait Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang selama ini masih tersebar di 18 kementerian.

Hal itu ditujukan untuk dilakukannya peningkatan jumlah UMKM penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM), dari angka sebelumnya hanya 12 juta menjadi 24 juta UMKM pada tahun 2021 ini.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung mengatakan, untuk mewujudkan peningkatan itu Komisi VI DPR siap mendukung secara politik dan kebijakan mengenai langkah dan perencanaan yang disiapkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM). Untuk itu ia meminta big data UMKM ini harus menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan karena menyangkut hajat hidup para pelaku usaha kecil.

“Saya ingatkan kembali ini mumpung Pak Menteri dan jajaran sedang mendorong BPUM ini, kalau perlu anggarannya seperti apa dan apa yang bisa kami bantu. Supaya momentum penambahan 12 juta ditambah 12 juta jadi 24 juta pelaku usaha mikro yang sekarang dilayani oleh Kemenkop bisa tidak lewat momentumnya untuk kita mendapatkan data,” ungkapnya ketika memimpin rapat kerja antara Komisi VI DPR bersama Menkop-UKM Teten Masduki di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Karenanya politisi Fraksi NasDem DPR itu, menekan kan agar Kemenkop-UKM memanfaatkan momentum penyaluran BPUM, untuk mengkonsolidasikan dan menyempurnakan big data UMKM tersebut.

“Jangan lupa juga agar kita terus menerus melakukan peningkatan data kita karena itu akan bermanfaat ke depannya. Nah karena itu mungkin perlu diterangkan kepada kita bagaimana langkah-langkah yang dilakukan kementerian untuk menghimpun big data ini,” tegas Martin.

Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menjelaskan big data UMKM akan membuat penanganan negara terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah menjadi terfokus di dalam Kemenkop-UKM. Sebab ia sangat mengharapkan terwujudnya pelaksanaan pemberdayaan terhadap UMKM yang tepat sasaran, tepat arah dan tepat anggaran.

“Persoalan UMKM kita itu adanya persoalan data. Ditambah, saat ini pemberdayaan terhadap UKM itu ada 18 kementerian. Harus ada tekanan publik, sehingga tiap kementerian lain bisa melepas ego sektoralnya. Jadi, melalui itu kita bisa menyatukan pemberdayaan UMKM untuk ditentukan sektor mana saja yang harus lebih banyak didukung,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Menjawab aspirasi yang disampaikan para wakil rakyat itu, Menkop-UKM Teten Masduki. Mengatakan dalam waktu dekat pihaknya sudah menyiapkan kajian untuk pengadaan infrastruktur. Ia menambahkan untuk penyiapan infrastruktur tersebut Kemenkop-UKM telah menganggarkan anggaran sebesar Rp16 miliar di tahun 2021 ini.

“Jadi nanti kalau infrastrukturnya sudah bagus, saya kira data tunggal itu nanti akan punya lebih jelas dengan data yang sangat jelas. Kita dalam perencanaan program pengembangan umkm termasuk evaluasi akan menjadi lebih mudah. Sehingga seluruh program ini akan lebih baik. Kita nanti akan lebih konkretlah,” jelas Teten.***