Sabtu, 06 Maret 2021

Breaking News

  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker   ●   
  • Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Siap Potong Gaji untuk Korban Bencana Alam   ●   
  • Sekolah di Pekanbaru Dilarang Ambil Kebijakan Sendiri Soal Pembelajaran Tatap Muka   ●   
  • Dispora dan Disdik Riau Bakal Bentuk Sekolah Kejuruan Olahraga   ●   
  • DPR Minta Erick Thohir Pecat Direksi Perusahaan Pupuk Plat Merah   ●   
  • Walhi Nilai Provinsi Riau Rentan Bencana Ekologis   ●   
  • RSUD Arifin Achmad Siapkan Tempat Vaksin untuk Nakes   ●   
  • ASN Setdaprov Belum Gajian karena KPA Tersandung Kasus
Yamaha 22 Februari 2021
EMP
Polling
2 Tahun Kepemimpinan Catur Sugeng Susanto Sebagai Bupati Kampar, Bagaimana Kinerjanya Menurut Anda?


Gugatan Dikabulkan MA, Gubri Syamsuar Didesak Masukkan Konsep Riau Hijau di Revisi Perda RTRWP Riau
Jum'at, 22 Januari 2021 14:52 WIB
Gugatan Dikabulkan MA, Gubri Syamsuar Didesak Masukkan Konsep Riau Hijau di Revisi Perda RTRWP Riau
RTRWP Riau.

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jikalahari dan Walhi Riau mendesak Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau segera mencabut Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d dan e, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau Tahun 2018-2038 pasca terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 63 P/HUM/2019.

“Putusan ini bukti Gubernur Riau dan DPRD 2014-2019 memaksakan kehendak dengan terburu-buru menetapkan Perda RTRWP Riau 2018-2038, menutup ruang partisipasi publik dan menguntungkan cukong dan korporasi yang selama ini merusak hutan tanah, dalam Pola Ruang RTRWP Riau," kata Made Ali, Koordinator Jikalahari, Jumat (22/1/2021).

Sementara Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau mendesak Gubernur Riau saat ini, Syamsuar agar membatalkan pasal-pasal yang sudah dikabulkan oleh MA.

"DPRD Riau dan Gubernur Riau Syamsuar segera duduk kembali untuk membatalkan pasal-pasal yang dikabulkan Mahkamah Agung, sembari memasukkan konsep Riau Hijau dalam revisi Perda RTRWP Riau 2018-2038," kata Riko Kurniawan.

Pada 12 Agustus 2019, Jikalahari bersama Walhi Riau mendaftarkan Permohonan Keberatan (Judicial Review) ke Mahkamah Agung terhadap Perda 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prvovinsi Riau. Permohonan JR didaftarkan langsung ke Mahkamah agung melalui kuasa hukum dan diterima oleh Supriadi, S.H., M.H. Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Materil Mahkamah Agung.

Jikalahari dan Walhi Riau menemukan, Perda RTRW Riau bertentangan dengan aturan sektoral lainnya seperti:

Pertama, Perda 10 Tahun 2018 mengalokasikan kawasan lindung gambut seluas 21.615 ha (0,43%) dari 4.972.482 ha lahan gambut di Riau sangat jauh dibawah ketentuan PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dimana Provinsi harus mengalokasikan minimal 30% menjadi kawasan lindung. Hal tersebut juga bertentangan dengan SK 130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, dimana Riau ditetapkan fungsi lindung seluas 2.378.108 ha.

Kedua, usulan perhutanan sosial seluas 112.330 Ha di Riau belum ditindaklanjuti Dirjen PSKL dengan alasan Perda RTRW Riau ha usulan Perhuanan Sosial harus mendapat rekomendasi dari DPRD Riau, padahal merujuk UU 41 No 1999 tentang Kehutanan jo Permen LHK No 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial izin PS kewenangan MenLHK, tidak membutuhkan rekomendasi Gubernur dan pembahasan bersama DPRD.

Ketiga, mengambil kewenangan menteri LHK berupa mempersempit kewenangan Menteri LHK atas kawasan hutan. Perda RTRWP Riau mengalokasikan 405.874 ha kawasan hutan kedalam outline. Padahal perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan merupakan otoritas menteri LHK yang tidak dibatasi oleh outline selama itu berada dalam kawasan hutan merujuk pada UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo PP No 104 tahun 2015 tentang Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Keempat, Perda 10 tahun 2018 tidak diterbitkan berdasarkan KLHS yang terlah diberikan persetujuan validasi oleh KLHK.

Berdasarkan putusan perkara nomor 63 P/HUM/2019 yang diputuskan pada 3 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Dr Irfan Fachruddin, SH, CN dan Dr H Yodi Martono Wahyunadi bersama Dr H Supandi SH, MHum, majelis mengabulkan 5 pasal dari 7 pasal yang diajukan Jikalahari bersama Walhi. Hakim menyatakan pasal-pasal yang dikabulkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dicabut,

Berikut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung:

Pertama, Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 Pasal 1 angka 69 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait outline menurut majelis hanya salah satu teknik simbolisasi yang tidak ada hubungannya dengan status atau peruntukan kawasan. Dalam penataan ruang, outline adalah garis batas terluar untuk suatu penggunaan ruang.

Berdasarkan penafsiran otentik tidak satu pun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, yang menyebutkan atau menjelaskan mengenai outline, sehingga nomenklatur outline tidak dapat dijadikan suatu norma karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Kedua, Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, Pasal 23 ayat 4 dan pasal 38 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut hakim, kawasan hutan tidak boleh serta merta dilepaskan untuk peruntukan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sebagaimana Pasal 71 ayat (2) melainkan harus menempuh permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

Ketiga, Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, Pasal 46 ayat 2 huruf c, d dan e bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena wilayah yang masuk dalam outline adalah masih merupakan kawasan hutan akan tetapi dimanfaatkan untuk pemanfaatan non-kehutanan sehingga bertentangan dengan ketentuan pemanfataan kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Menurut Majelis, Pasal 46 ayat (2) huruf d akan membatasi perubahan peruntukan kawasan hutan, baik dilepaskan sebagai kawasan hutan maupun dijadikan kawasan hutan sehingga berpotensi membatasi akses kelola dan pemanfaatan oleh masyarakat dimana kebutuhan akses masyarakat banyak yang terdapat diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan outline;

Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam Pasal 14, Pasal 65 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi wewenang pemerintah daerah pada bidang kehutanan sangat terbatas diantaranya pada pengelolaan.

Taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota pada pasal 14 ayat (2) dan tidak termasuk memberikan rekomendasi atas perhutanan sosial.

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) huruf e bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 65ayat (1) dan (2), Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Pasal 7 ayat (3), (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (3),(4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), (4), Pasal 31 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

Keempat, Menyatakan Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, Pasal 71 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam majelis terkait dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 2 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempertimbangkan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Ruang, Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

Riko mengatakan, untuk kabupaten yang sedang menyusun RTRW atau sudah disahkan agar berpedoman pada perubahan sesuai putusan MA.

Pemerintah kabupaten harus menunda pembahasan RTRW atau merevisi jika sudah ada yang berjalan,” ujar Riko Kurniawan. Ia juga menyoroti program percepatan Perhutana Sosial di Riau yang belum mencapai target yang sudah ada,

“Perhutanan sosial, pemulihan lingkungan hidup dan kehutanan salah satunya gambutdan mangrove harus cepat dikebut KLHK sebab tak ada lagi halangan Perda," pungkas Riko.

Penulis : Herianto Wibowo
Editor : Azzumar
Kategori : Pemerintahan, Lingkungan, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
2 Tahun Kepemimpinan Catur Sugeng Susanto Sebagai Bupati Kampar, Bagaimana Kinerjanya Menurut Anda?

Berita Terkait
Jum'at, 29 Januari 2021 08:39 WIB
Yamaha Gelar Lomba Virtual Dance, Ikutan Yuk
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 05 Maret 2021
Pemprov Lelang 39 Paket Konsultan Pengawas Kegiatan Fisik PUPR Riau
Jumat, 05 Maret 2021
Bangga Diundang KLHK, Peternak Sapi Binaan PT RAPP Presentasikan Teknik Produksi Kompos
Jumat, 05 Maret 2021
Dandim 0313 KPR Tinjau Pembukaan Jalan Penghubung Antar Dusun Program TMMD di Desa Ujung Batu Timur
Jumat, 05 Maret 2021
Bupati Harris Optimis Pemkab Pelalawan Raih Predikat WTP ke-9 Kalinya

Serantau lainnya ...
Minggu, 28 Februari 2021
Klinik Kecantikan dr. Vee Pekanbaru Hadirkan ‘Vampire Treatment’
Sabtu, 27 Februari 2021
Maret, Isabell's Beauty Treatment Gelar Promo untuk Treatment Laser Accure
Kamis, 25 Februari 2021
Jalan Teropong Kampar akan Diusulkan Jadi Jalan Provinsi
Rabu, 24 Februari 2021
Isabell's Beauty Treatment Berikan Layanan Tanam dan Tarik Benang yang Optimal

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Kaget dengan Harga Samsung Galaxy S21 Ultra
Rabu, 30 Desember 2020
Intip Spesifikasi Realme C11, Smartphone Rp1,5 Jutaan dengan Beragam Fitur Menarik
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru
Selasa, 08 Desember 2020
Miss Interglobal Indonesia 2020 Kunjungi Isabell's Beauty Treatment
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 05 Maret 2021
TPBML BMR Selenggarakan Penilaian Buku Mulok BMR
Kamis, 04 Maret 2021
Rektor Unilak Dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Trainer Indonesia Wilayah Riau
Rabu, 24 Februari 2021
Masa Jabatan Berakhir Juni, Prof Syafrinaldi Siap Maju Calon Rektor UIR Lagi
Minggu, 14 Februari 2021
Tingkatkan Sumber Daya ASN, Unilak MoU dengan Pemkab Inhil

Kampus lainnya ...
Polling
2 Tahun Kepemimpinan Catur Sugeng Susanto Sebagai Bupati Kampar, Bagaimana Kinerjanya Menurut Anda?


HUT CAKAPLAH ke-4 Zukri - Nasarudin
Terpopuler
Foto
HUT CAKAPLAH.com APRIL - PLN
Pesonna Hotel Januari 2021
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
APRIL/RAPP - Imlek
Rabu, 03 Maret 2021
Posting Aneka Obat untuk Covid-19, Ashanty: Nggak Semua Bagus
Minggu, 14 Februari 2021
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Menikah Maret, Lokasi Masih Dirahasiakan
Senin, 01 Februari 2021
Nyaris Rp 10 Miliar Per Bulan, Ini 7 YouTuber dengan Penghasilan Fantastis di Indonesia
Jumat, 15 Januari 2021
Sempat Menimba Ilmu 3 Tahun di Pesantren, Vicky Prasetyo Ingin Jadi Penceramah

Selebriti lainnya ...
HUT CAKAPLAH ke-4 Pemkab Pelalawan Sekda
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
CEO
Jumat, 15 Januari 2021
Membuka Pintu Rezeki di Waktu Pagi
Sabtu, 09 Januari 2021
Bersyahadat di Masjid Ar Rahman Pekanbaru, Sampang Ganti Nama Jadi Abdul Aziz
Kamis, 26 November 2020
Ustaz Abdul Somad Launching "SPBU" Bersama YTWU
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya

Religi lainnya ...
HUT CAKAPLAH.com ke-4 PLN
Indeks Berita
RAPP APRIL NATAL 2020Diskes Rohul 2021
www www