PEKANBARU (CAKAPLAH) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, memastikan penyelidikan dugaan korupsi‎ Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi Riau, masih terus berjalan.

Penyidik Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Riau juga telah memanggil sejumlah saksi dan saksi pejabat lama di lingkup Dinas PU Pemprov Riau untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

"Penyidik masih mendalami kasus proyek pipa ini. Beberapa pejabat lama sudah kita periksa dan dimintai keterangannya," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, Rabu (7/6/2017).

‎Dalam proyek ini, pejabat saat itu adalah H Muhammad ST MP, selaku Kepala Dinas PU Provinsi Riau yang kini duduk sebagai Wakil Bupati Bengkalis, Riau.

‎Walau kasus dugaan korupsi ini telah berlangsung sejak diketahui pada 2014 lalu, namun hingga kini, Polda Riau belum menetapkan seorang tersangka pun.

"Hingga saat ini belum ada tersangka, masih memeriksa saksi-saksi saja," lanjut Guntur.‎

Data yang dirangkum, proyek Pipa Transmisi PE 100 DN 500 MM yang menelan anggaran sebesar Rp3.415.618.000 pada tahun 2013 silam itu, diduga bermasalah lantaran tak sesuai spesifikasi.‎

Terkuaknya dugaan karupsi dalam proyek ini berawal saat sejumlah pekerja masih terlihat mengerjakan proyek ini di awal Januari 2014. Padahal, seharusnya pekerjaan tersebut harusnya selesai pada 16 Desember 2013 silam.

‎Pengerjaan proyek ini pun diduga asal jadi. Pipa sepanjang dua kilometer terlihat membujur di sebelah kanan sepanjang jalan dari arah Tembilahan hingga ke Sungai Salak, tampak seperti ular raksasa yang menghalangi jalan masuk rumah penduduk.‎

Dalam speknya, pipa-pipa tersebut seharusnya ditanam ke tanah sedalam 1 meter lebih. Temuan ini membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ramai-ramai melaporkan ke penegak hukum.

Selain ke Polda Riau, temuan ini juga dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. ‎Satu diantaranya adalah LSM Indonesian Monitoring Development (IMD) yang turut mengirimkan nama-nama pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi itu.

Selain Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KUA) saat menjadi Kepala Dinas PU, IMD juga melaporkan Direktur PT Panatori Raja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Edi Mufti BE, Sabar Stevanus Simalango dan mantan Kadis PU Riau SF Hariyanto.

Dirincikan, sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB), pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 harus memiliki volume kedalaman sepanjang 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerocok.

Total galiannya seharusnya sedalam dua meter.‎ ‎Namun, kenyataannya di lapangan ternyata berbeda. Oleh kontraktor, justru pipa tersebut timbul ke permukaan dan tidak ditanam ke dalam tanah.

Selain itu, pemenang proyek pun diduga kuat tak menyelesaikan ‎pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak kerja.

Anehnya, meski terlambat penyelesainnya, dalam laporannya Kadis PU yang dijabat oleh Muhammad saat itu justru menandatangani Berita Acara serah terima pertama pekerjaan alias Provisional Hand Over (PHO).

"Kami pun sangat kesulitan menelusuri keberadaan PT Panatori Raja itu yang alamatnya disebutkan berada di Medan," ungkap Direktur IMD Raja Adnan, Rabu malam.

Untuk kepastian hukum yang berkeadilan, Adnan meminta jika memang kepolisian yang menyelidiki, harus ‎bertindak profesional.

Jika memang kuat dugaan tindak pidana yang disertai bukti, pintanya, Polda Riau harus segera menaikkan ke tahap penyidikan dan menjerat pelaku yang harus bertanggung jawab telah merugikan uang negara milyaran rupiah tersebut.

Namun jika tak cukup bukti, lanjutnya, Polisi sebaiknya segera mengeluarkan penghentian penyelidikan.  

Ia juga berharap, kepolisian tidak ragu, meskipun para terduga pelaku masih menjadi pejabat atau ‎kini menjadi Wakil Kepala Daerah.

"Jangan Wakil Bupati atau Wabup, Gubernur sekalipun harus ditindak jika korupsi. Kita tunggu keberanian kepolisian mengungkap ini," pungkas Adnan.