PEKANBARU (CAKAPLAH) - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) angkat bicara soal polemik komisaris dan direksi PT Sarana Pembangunan Rakyat (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang menuai pro kontra.

Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Syahril Abubakar kepada CAKAPLAH.com mengatakan, agar semua pihak dalam menahan diri jangan sampai persoalan calon pimpinan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau itu bisa memecahkan persaudaraan dan persatuan yang sudah terbangan saat ini.

"Dalam hal ini kami mengajak semua pihak jangan sampai terjebak yang berbau etnis. Karena itu, LAMR sebagai lembaga yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangka, mengimbau agar tidak lagi menjadikan persoalan ini sebagai isu yang memecah persaudaraan dan persatuan kita," tegasnya, Rabu (27/1/2021).

Syahril mengaku memang orang Melayu itu didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Sehingga wajar putra putri Melayu harus diberikan tempat.

"Tetapi karena kita di Negeri Melayu ini tidak semata-mata orang Melayu, ada puak-puak lain yang sudah menjadi saudara kita, yang sudah lama berdampingan dengan kita. Bahkan sejak negeri ini berdiri puak-puak itu sudah ada membangun negeri yang kita cintai ini," katanya.

Menurutnya, LAMR merupakan rumah besar milik masyarakat Riau, yang tidak hanya masyarakat Melayu. Sehingga jika bicara Riau, maka di situ ada bermacam-macam etnis. Ada Melayu, Jawa, Batak, Minang dan lain sebagainya.

"Sebab ada 42 paguyuban yang menjadikan LAMR ini sebagai rumah besar milik bersama masyarakat Riau. Dalam konteks polemik komisaris dan direksi PT SPR dan PT PIR, sepanjang itu orang Riau tidak masalah," ujarnya.

Lebih lanjut Syahril menyatakan, mencermati kebijakan yang dibuat Gubernur Riau soal calon pimpinan dua BUMD Riau dinilai sudah mencerminkan apa yang diharapkan.

"Memang untuk masalah jabatan komisaris tidak dijabat oleh yang teknis, namun juga ada faktor politis. Namun untuk jabatan teknis seperti direksi itu sudah memenuhi. Kalau kita cermati ini bukan mengenai persoalan etnis, tapi personal, dan panitia seleksi saya kira sudah melaksanakan itu," paparnya.

Namun menurutnya, calon yang ikut kompetisi semuanya orang Riau. Karena itu dia mengimbau agar persoalan itu tidak perlu diperdebatkan asal usul calon pimpinan BUMD itu, yang membuat persaudaraan yang sudah rukun menjadi terganggu gara-gara soal pimpinan BUMD.

"Bagi kita, bagaimana BUMD kita menjadi profesional, dikelola oleh orang profesional dan tak masalah dipimpin dari puak manapun. Yang jelas asalnya dari Riau. Ketika nanti dalam beberapa bulan tidak mampu mengelola BUMD dengan baik, kita akan mengusulkan diganti. Kalau masih menyusu ke pemerintah kenapa harus kita pertahankan," cakapnya.