Anggota DPR RI Abdul Wahid
|
Pekanbaru (CAKAPLAH) - Abdul Wahid meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memprioritaskan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di daerah terluar, tertinggal dan terpencil.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Riau tersebut saat rapat dengan kepala BPH Migas Panshurullah Asa di ruang Komisi VII komplek DPR RI di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
"Saya meminta kepada BPH Migas agar memprioritaskan Program BBM Satu Harga di daerah terluar, tertinggal dan terpencil," jelas politisi PKB ini.
Wahid juga menegaskan bahwa daerah-daerah kategori 3 T (terluar, tertinggal dan terpencil) itu tidak hanya di Indonesia Timur, di Sumatra juga banyak.
"Daerah dengan kategori 3T tidak hanya di Indonesia Timur, tetapi di Sumatera juga banyak pak," tegas mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu.
Wahid bercerita pengalamannya pernah kehabisan minyak selama 2 jam di laut. "Kepulauan Meranti dan Bengkalis sudah mengajukan program BBM satu harga. Pengalaman saya pernah kehabisan minyak di laut Kepualauan Meranti, setelah 2 jam baru mendapatkan bantuan," cerita Wahid.
Selain soal BBM satu harga dalam rapat tersebut wahid juga menyarankan agar Komisi VII memberikan penguatan kepada BPH Migas, khususnya dari sisi penggunaan anggaran.
"Saya juga menyarankan pimpinan, agar BPH Migas diberikan penguatan kelembagaan termasuk penggunaan anggarannya, melalui revisi UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas," tutup Wahid.***
Penulis | : | Alzal |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Nasional |