Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (1/2/2021).
Kedatangan rombongan DPD RI dalam rangka mendengarkan langsung upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau untuk Pemulihan Ekonomi Daerah (PED), yang berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Rombongan diterima langsung oleh Plh Sekdaprov Riau, Masrul Kasmy di ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau.
Di hadapan komite IV DPD RI, Plh Sekda Riau Masrul Kasmy memaparkan upaya Pemprov Riau dalam pemulihan ekonomi daerah, salah satunya Pemprov Riau menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi UMKM terdampat Covid-19 sebesar Rp25 miliar.
"Jadi untuk menyalurkan bantuan ini, Riau bekerjasama dengan BPKP membuat Aplikasi Khusus Mata UMKM sebagai alat untuk mengukur validasi data bagi UMKM yang mengajukan bantuan tersebut," katanya.
Sebab menurutnya, masalah data ini terus disempurnakan sehingga penyaluran untuk program di bidang ekonomi dan UMKM akan dilaksanakan di tahun 2021.
"Program ini sempat tertunda tahun 2020, dan tahun ini kembali kita alokasikan untuk BLT UMKM sebesar Rp25 miliar untuk 10 ribu lebih UMKM di kabupaten/kota," cakapnya.
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto menyampaikan, berdasarkan hasil pertemuan DPD RI dengan Menteri Keuangan, pemerintah pusat trlah mengucurkan dana penanganan Covid-19 dan PEN terdampak Covid-19 sekitar Rp695,2 triliun. Dari dana tersebut sudah terealisasi di tahun 2020 sebanyak 83,4 persen atau Rp579,8 triliun.
"Kedatangan kita ke Riau ingin mendengar langsung suara dari daerah, khususnya Riau terkait pelaksanaan program PEN. Kita ingin melihat data dari Riau sukses menjalankan PEN, terutama sektor UMKM dengan menjalankan program subsidi dan penjaminan kredit UMKM yang terealisasi di Provinsi Riau," terangnya.
Sebab menurut Sukiryanto, salah satu program PEN yaitu adanya bantuan untuk UMKM, yang diharapkan bank pembangunan daerah juga dapat turut serta menyalurkannya.
"Kemarin kita sudah tanyakan kepada Kementrian Keuangan dan dijawab tergantung usulan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pertemuan tadi kita lihat dan dengar bersama Bank BPD di Riau sehat, dan layak bisa menyalurkan bantuan yang sudah diprogramkan dalam PEN," tutupnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Azzumar |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |