PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, bahwa pihaknya bersama pimpinan lain dan Ketua Komisi III DPRD Riau, telah menemui Gubernur Riau Syamsuar untuk menyampaikan rekomendasi terkait seleksi pejabat dua BUMD Riau, PT PIR dan PT SPR.

Hardianto kepada CAKAPLAH.com mengatakan, bahwa dalam perjumpaan tersebut, DPRD menyampaikan rekomendasi untuk menunda RUPS PT PIR dan SPR, karena beberapa hal.

"Kami ketemu dengan Pak Gub kemarin sore. Pimpinan bersama ketua Komisi III. Alhamdulillah bisa jumpa, setelah sekian lama tak berjumpa karena Pak Gub sempat terkena Covid-19. Kami sampaikan bahwa kami merekomendasikan RUPS ditunda," kata Hardianto, Selasa (2/2/2021).

Permintaan penundaan tersebut, kata Hardianto karena banyaknya laporan dari tokoh masyarakat, dan DPRD ingin menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.

"Kami sudah bicara dari hati ke hati. Semangat gubri sama, ingin sama - sama perbaikan ke BUMD. Kita sudah sampaikan alasan kita. Kita sampaikan bahwa rekomendasikan penundaan, dan secara lisan Pak Gub setuju untuk ditunda RUPS itu," cakapnya lagi.

Setelah ditunda, DPRD akan mengundang Timsel, serta pihak terkait, agar persoalan tersebut terang benderang. "Setelah selesai baru kita lihat nanti. Yang jelas, semangat gub sama, bagaimana ada perbaikan. Dan persoalan ini menjadi tolak ukur perbaikan BUMD ke depan," tukasnya.

Sebelumnya, PLH Sekda mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap akan menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penetapan calon komisaris dan direksi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), Rabu (3/2/2021).

Meskipun sebelumnya nama calon pimpinan kedua BUMD itu mendapatkan kritikan dan masukan dari tokoh masyarakat. Dimana tokoh masyarakat meminta mengulang seleksi calon pimpinan dan menunda penetapannya karena dinilai tidak profesional.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy mengatakan, sesuai dengan mekenisme yang berlaku dalam penetapan calon pimpinan BUMD ditetapkan melalui seleksi oleh panitia seleksi. Dan selanjutnya akan kembali menjalani proses pada RUPS penetapan calon.