Agus Harimurti Yudhoyono
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Tokoh senior dan pendiri Partai Demokrat angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang gerakan kudeta dari oknum lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mereka yang berlatar belakang Partai Demokrat. Para politikus senior partai berlambang bintang mercy ini menyebut pernyataan AHY tidak tepat.
"Untuk meluruskan konferensi pers AHY, Senin, 1 Februari 2021, yang telah melibatkan pihak eksternal adalah tidak tepat. Padahal hal ini sepenuhnya urusan internal partai," ujar mantan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) DPP PD Ahmad Yahya, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Turut hadir dalam konferensi pers sejumlah politikus senior Demokrat. Mereka adalah Achmad Yahya, Hengky Luntungan, Syofwatillah Mohzaib, Yus Sudarso, Damrizal, Anton Rifai, dan Tri Yulianto.
Yahya menjelaskan pendiri dan senior PD telah mendengar suara para kader. Dia mengatakan AHY dikeluhkan para kadernya.
"Satu, pelaksanaan kongres Partai Demokrat bulan Maret 2020 menghasilkan kongres yang dipaksakan, demokrasi semu, dan cacat hukum karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan aturan AD/ART Partai Demokrat, yaitu tidak memenuhi tata beracara Partai Demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai. (Lalu) terkesan penyelenggaraan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," jelasnya.
"Kami selaku pendiri senior mendapat aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi dan menambah beban Partai Demokrat di daerah. Di mana hal tersebut tidak terjadi di kepemimpinan Ketua Umum Sebelumnya Prof Budi Santoso, Hadi Utomo (alm), dan Anas Urbaningrum," tambahnya.
Yahya menerangkan PD mencederai janjinya dalam pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu. Sebab, sambungnya, biaya operasional Pilkada 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan.
"Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya Prof Budisantoso, Hadi Utomo, Anas Urbaningrum diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun setelah kepemimpinan tersebut di atas sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan aspirasi daerah kabupaten/kota," tandas dia.***