Senin, 28 September 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 18 September 2020
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?


Tantang Kementerian LHK Adu Data
Pansus RTRW Riau Akan Surati Presiden Jokowi
Jum'at, 09 Juni 2017 11:53 WIB
Pansus RTRW Riau Akan Surati Presiden Jokowi
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pansus RTRW Riau tidak terima dengan tudingan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang menyebut Pemprov dan Pansuslah mengusulkan pemutihan 497 ribu hektare lahan. Pansus menyebut, ada upaya mengaburkan informasi sebenarnya dari kasus RTRW Riau ini.


Anggota pansus RTRW Riau, Suhardiman Amby kepada CAKAPLAH.com mengatakan, usulan penambahan pelepasan kawasan hutan itu adalah kesempatan bersama beberapa lembaga beberapa waktu lalu. Ia menyebut, kesepakatan bersama itu tertuang dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Perekonomian.

"Usulan luasan 497 ribu hektare itu bukan dari Pemprov Riau ataupun pansus. Itu kesepakatan dari hasil pertemuan yang difasilitasi Menko Perekonomian, Kementerian LHK, Kementerian ATR, Kementerian PUPR sebulan yang lalu di Jakarta. Dalam pertemuan itu kita sepakat dilakukan identifikasi ulang luasan pelepasan kawasan ini," ungkap Suhardiman, Jumat (9/6/2017).

Berangkat dari hasil pertemuan itu kata Suhardiman, pihaknya bersama dengan tim RTRW Riau melakukan idenfikasi ulang lahan yang akan di lepaskan dari kawasan hutan. Dari hasil itu, ditemukan banyak area ataupun kawasan yang harus dilepaskan dari kawasan hutan, mulai dari pemukiman penduduk, perkantoran, kebun rakyat, fasilitas umum, fasilitas sosial, situs sejarah dan sebagaonya.

"Setelah dari pertemuan sebulan lalu itu, kemudian lahir Ratas (Rapat terbatas) dengan presiden. Hasilnya Presiden meminta Menhut membantu percepatan RTRW Riau ini, mereka menyanggupi itu untuk membantu Riau," paparnya.

Setelah dari Ratas kata pria yang akrab disapa Datuk ini, delegasi Riau dipimpin Sekdaprov Riau, Pansus, Bappeda pada Selasa lalu mendatangi Kementerian LHK untuk menindaklanjuti hasil identifikasi lahan seluas 497 ribu ha.

Aawalnya pertemuan tersebut berjalan sesuai rencana dimana kedua belah pihak sepakat untuk menyelaraskan usulan pelepasan kawasan ini. Ditengah berjalannya pertemuan sambung datuk, tiba-tiba datang seorang Direktur di Kementerian LHK meminta tindaklanjut itu dibatalkan.

"Saat itu saya marah, kita berjuang untuk kepentingan masyarakat. Saya ajak mereka untuk melakukan kunjungan kelapangan, adu data. waktu itu saya bilang, Kementerian LHK harusnya mengembalikan kawasan perusahaan yang sebelumnya diputihkan, itu banyak yang unprosedural," cetusnya.

Mengenai adanya data 65 ribu hektare kawasan yang disetujui Kementerian LHK, Suhardiman menyebut itu baru keputusan sepihak. Menurutnya, pemberian pelepasan kawasan seluas 70 ribu hektare dari pertemuan sebelumnya di DPD RI merupakan keputusan Kementerian LHK saja.

"Sementara kita tetap mengusulkan 500 ribu waktu itu. Makanya kita minta identifikasi ulang. Jadi jangalah fakta ini diputar balikkan.
Buk Menteri juga, jangan mau dibohongi bawahan, mintalah laporan resmi hasil pertemuan kita dengan empat lembaga kementerian itu," tukasnya.

Karena itu, Suhardiman menyebut Pansus DPRD Riau akan membawa persoalan ini kepada Presiden Jokowi. "Kita akan surati presiden. Kita tidak ingin presiden salah tanggap terhadap persoalan ini. Saya yakin buk Menteri LHK itu tidak menerima laporan dari anak buahnya atau dibohongi anak buahnya saja, makanya beliau ngomong begitu," tegasnya.

Suhardiman Amby mengaku siap buka-bukaan dokumen untuk membuktikan fakta yang diungkapnnya tersebut. "Kalau perlu kita buktikan dengan uji fakta di lapangan," cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, pasca Rapat Kabinet Terbatas (Rataskab) awal Mei lalu, Pemprov Riau bersama Pansus lahan DPRD Riau, lagi-lagi mengajukan tambahan lahan baru agar statusnya dikeluarkan dari kawasan hutan. Kali ini luasnya mencapai 497 ribu ha lebih.

"Terus terang kami kaget sekali. Angka itu sangat luas dan mereka (Pemprov dan Pansus DPRD) sangat mendesak agar dilakukan konsinyering (kumpul bersama di suatu tempat). Kami tidak bisa melakukan itu," tegas Plt Dirjen Planologi KLHK, Yuyu Rahayu, di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Hal yang sangat disayangkan lagi, pejabat dari Provinsi Riau sudah menyampaikan informasi ke publik, bahwa akan ada pembahasan pemutihan lahan bersama KLHK pasca Rataskab bersama Presiden. Penambahan angka 497 ribu ha, berpotensi besar disalahartikan publik sebagai kebijakan Kementerian, padahal justru datang dari usulan Pemprov Riau dan Pansus Lahan DPRD Riau.

Menteri LHK kata Yuyu, sangat tegas mengarahkan bahwa prioritas utama pelepasan kawasan hutan di Riau adalah untuk kepentingan rakyat, dan semua prosesnya harus melalui mekanisme UU, tanpa ada kompromi.

Secara parsial tahun 2016, KLHK telah melepaskan kawasan prioritas utama untuk kepentingan rakyat, meliputi fasilitas umum dan fasilitas khusus, seperti rumah sakit, pemukiman penduduk, perkantoran pemerintah, rumah sekolah, dan lainnya.

"Luasnya ketika dihitung hanya 65.125 ribu ha dari 70 ribu yang Menteri LHK tawarkan. Artinya, dari 70 ribu yang ditawarkan saja tidak habis saat itu, jadi darimana sekarang angka 497 ribu ha ini datangnya? lahan punya siapa saja sebenarnya? Kami tidak akan bermain-main dengan angka ini, harus ada proses verifikasi secara detail dan transparan," tegas Yuyu.

Yuyu juga menceritakan, ia bersama Sekdaprov Riau sempat menggelar rapat membahas usulan angka 497 ribu ha. Saat itu pihak Pemprov Riau, sudah langsung menggiring pembahasan pada proses mekanisme 'pelepasan atau pemutihan' dan tetap meminta agar ada konsinyering.

Lalu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sekitar pukul 20.15 WIB, Senin (5/5/2017), rombongan dari Pemprov Riau yang langsung dipimpin Gubernur Riau, Sekdaprov, Bappeda, dan Pansus Lahan DPRD Riau, datang ke Manggala Wanabhakti. Kembali mereka mempertanyakan hambatan dari usulan 497 ribu ha.

"Saya sendiri kaget, sampai Gubernur dan Pansus lahan yang datang, ini kok sepertinya mendesak sekali dengan usulan baru tersebut. Lalu Pak Sekda mengatakan, mereka meminta bagian mana yang 'Ya atau Tidak' dari pengajuan 497 ribu ha. Saya tegaskan pada Pak Sekda, justru kami tidak bisa digiring ke arah sana. Saya juga sudah menegur pernyataan ke publik perihal pemutihan, karena tidak mungkin ada pemutihan," tegas Yuyu.

Prioritas Menteri LHK saat ini kata Yuyu, adalah menjaga kawasan hutan di Riau, demi keseimbangan lingkungan. Karena itu tidak akan ada ruang negosiasi melepaskan kawasan hutan hanya dari pengajuan sepihak, tanpa ada proses verifikasi.

Seharusnya dengan SK Menteri sebelumnya, proses Perda RTRW sudah bisa diselesaikan sejak lama. Namun jikapun proses Perda itu ternyata masih terganjal karena ada pengajuan-pengajuan baru, maka KLHK tetap memprioritaskan kepentingan rakyat meski tanpa melalui mekanisme RTRW, yakni melalui reformasi agraria. Dimana rakyat nantinya akan mendapatkan hak pengelolaan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Atas permintaan 497 ribu ha lahan ini, Yuyu sudah meminta Gubernur Riau untuk segera mengirimkan surat kepada Menteri LHK. Sementara itu pihaknya juga akan menyiapkan surat kepada pihak Pemprov Riau, perihal tahapan-tahapan pengajuan sesuai prosedur UU.

"Kami akan tunggu surat dari Gubernur Riau perihal penambahan 497 ribu ha. Tentu kami akan sangat berhati-hati sekali, karena kalau untuk Fasum dan Fasom yang sudah jelas untuk rakyat saja, setelah kami hitung tidak akan sampai 100 ribu ha, dan sudah dilepaskan 65 ribu ha lebih tahun 2016," kata Yuyu.

Untuk itu juga dalam waktu dekat, atas arahan Menteri LHK Dr.Siti Nurbaya Bakar, Dirjen Planologi KLHK akan melakukan pemanggilan ke seluruh Pemkab dan Pemko di Riau, guna membahas detail pengajuan penambahan baru yang dilakukan Pemprov Riau bersama Pansus Lahan DPRD.

"Kami akan panggil satu persatu, dan kita lakukan proses secara sangat transparan. Agar publik juga bisa sama-sama ikut mengawal prosesnya," tegas Yuyu.

Ditambahkan Yuyu, atas arahan Menteri LHK, nantinya pengajuan penambahan pelepasan lahan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Riau. Termasuk perihal tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada KLHK oleh anggota Pansus lahan DPRD Riau.

"Sekarang kita mau tempuh jalan yang benar, dan bukan kompromi busuk. Anggota Pansus DPRD Riau jangan coba-coba mengajak kompromi, apalagi dengan menuduh ada permainan uang dan lainnya di kementerian saat ini. Karena kesalahan-kesalahan yang lalu sedang kita benahi, dan hak-hak rakyat sedang kita lindungi. Hutan Riau harus dijaga dan tidak ada kompromi untuk itu. Jika ada tuduhan, silahkan bawa bukti ke pengadilan, daripada bermain di ruang publik dengan menyampaikan informasi yang dibolak balik dan tidak jujur," jelas Yuyu mengulang kembali pesan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Editor : Hadi
Kategori : Peristiwa, Pemerintahan, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?

Berita Terkait
Kamis, 10 September 2020 15:06 WIB
Polda Riau Bagikan 630 Ribu Masker
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 27 September 2020
Diduga Curi Motor, Warga Rumpes Harus Rasakan Dinginnya Penjara
Minggu, 27 September 2020
Syarat LKJ Dipermudah, Nominasi Pemenang dan Hadiah Diperbanyak
Minggu, 27 September 2020
Mitra Bina RAPP Raih Untung Selama Pandemi Covid-19
Minggu, 27 September 2020
Gubri Apresiasi Anak-anak Melayu Konten Kreator Sosialisasikan Penggunaan Masker

Serantau lainnya ...
Rabu, 23 September 2020
Strategi Mengelola Pinjaman Online Saat Pandemi Corona
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu
Sabtu, 15 Agustus 2020
Optimalkan Portofilio Hilir, PGN Kejar Pengembangan Bisnis Global LNG

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 16 September 2020
Yuk Mengenal Langkah-langkah Perawatan Gigi Anak-anak
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Sabtu, 12 September 2020
Bantu Pemutusan Mata Rantai Covid-19, Kelompok 49 Kukerta Univrab Bagikan Masker Gratis dan Kampanyekan Hidup Sehat
Sabtu, 12 September 2020
Besok, Ikatan Mahasiswa Inhu Gelar Mubes
Sabtu, 12 September 2020
KLHK Serahkan Dua Unit Motor Sampah Plus ke Unilak
Kamis, 10 September 2020
Kukerta Kelompok 39 Abdurrab Kampanye Corona dan Bantu Sembako di Panti Asuhan As-Salam

Kampus lainnya ...
Polling
Siapa Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilihan Anda?


Zukri Misran - Nasaruddin 4 September 2020
Terpopuler

01

Selasa, 22 September 2020 16:01 WIB
Pelayat Terus Berdatangan ke Rumah Almarhum Alhadar
Dapo Kanisya September 2020
Foto
APRIL RAPP HUT RI 75
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
BOB PT BSP HUT RI 75
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
PLN Inhu HUT RI ke-75
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
BSP Hut Riau ke-63
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran

Religi lainnya ...
APRIL RAPP HUT Riau ke-36
Indeks Berita
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 OkAPRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020Polres Rohul 27 Juni 2020APRIL HUT KAMPARAMPI RiauHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www