Syamsuar - Edy Nasution.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Riau, Zulfi Mursal berpandangan, dua tahun kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar bersama Edy Natar masih sangat jauh dari harapan.
Untuk diketahui, tepat pada 20 Februari 2021, kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar Nasution genap 2 tahun lamanya.
Zulfi mengatakan, bahkan dalam RPJMD, capaian yang hendak diwujudkan Syamsuar - Edy Natar dengan tagline 'Riau Lebih Baik', masih di bawah 50 persen.
Zulfi mengaku, banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk menagih janji-janji yang pernah disampaikan Syamsuar saat berkampanye, dimana PAN menjadi partai terdepan bersama koalisi PKS dan Nasdem yang memperjuangkan Syamsuar - Edy duduk menjadi gubernur.
"Banyak yang dituntut masyarakat, seperti pembangunan jalan di kabupaten kota, penurunan angka kemiskinan, termasuk bantuan rumah ibadah juga yang sejak era gubernur ini tidak pernah terealisasi," kata Zulfi Rabu (10/2/2021) kepada CAKAPLAH.com.
Ikuti Polling Kinerja Dua Tahun Kepemimpinan Syamsuar - Edy Nasution di Cakaplah.com
Legislator asal Siak ini mengatakan, memang ada beberapa faktor yang membuat pemerintahan Syamsuar ini jauh dari harapan. Antara lain Sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintah yang masih melanjutkan program-program sebelumnya.
"Kan ada kegiatan yang sudah dirancang oleh pemerintahan sebelumnya yang belum tercapai, dan itu masih harus dilaksanakan dan diteruskan, mungkin itu salah satu penyebabnya," cakap Zulfi lagi.
Zulfi mengakui, selama hampir setahun belakangan pemerintah dihadapkan pada persoalan Covid-19. Semua hal terdampak, mulai dari bidang kesehatan, sosial, ekonomi, hingga pendidikan.
"Mau tidak mau pemerintah harus proaktif mencari peluang di APBN, menutupi ketertinggalan yang diprogramkan di RPJMD. RPJMD itu kan mestinya sinkron dengan pembangunan nasional. Kalau ini sinkron, pasti ada anggaran yang bisa diambil. Tapi, tentunya harus ada komunikasi yang baik," pintanya.
Lebih jauh, ia meminta kepada Syamsuar - Edy untuk kembali membuka keran anggaran yang sifatnya Bantuan Keuangan (Bankeu), sehingga masyarakat tidak menagih lagi janji - janji yang tak bisa terealisasi.
"Meskipun dengan jumlah yang tidak besar, yang penting ada program itu. Sehingga masyarakat yang menanyakan janji itu, bisa kita beralasan bahwa anggaran terbatas. Kalau memang tidak ada sama sekali seperti ini, kan kita susah juga menjawabnya," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Politik, Pemerintahan, Riau |