(CAKAPLAH) - Sebuah rancangan undang-undang (RUU) telah diperkenalkan di Senat Dakota Utara, AS. Menariknya, rancangan regulasi baru itu dapat berimbas pada larangan etalase atau toko aplikasi, termasuk bisnis Apple di App Store .

Itu artinya Apple harus menghapus App Store dari iPhone, iPad, Apple Watch, dan iPod Touch. RUU dengan nomor 2333 tersebut berusaha menghapus toko aplikasi seperti App Store yang menuntut pengembang hanya menggunakan platform pembayaran dalam aplikasi mereka.

Ini juga mencegah perusahaan seperti Apple dan Google membalas dendam terhadap pengembang yang memilih untuk menawarkan barang dagangan mereka melalui cara distribusi yang berbeda. Atau menggunakan sistem pembayaran yang berbeda.

Ini adalah masalah inti dari pertempuran hukum antara pengembang Fortnite, Epic Games, dan Apple. Pengembang game ini berusaha menghindari membayar Apple potongan 30% dari pembelian dalam aplikasi di App Store. Epic [un memberi pengguna Fortnite opsi untuk menggunakan platform pembayarannya sendiri untuk pembelian dalam aplikasi.

Hal ini direspons keras oleh Apple. Mereka menanggapinya dengan mengeluarkan Fortnite dari App Store.

Selama konferensi pers, Senator Negara Bagian, Kyle Davison, mengatakan, tujuan dari RUU ini adalah untuk menyamakan kedudukan bagi pengembang aplikasi di North Dakota dan melindungi pelanggan dari biaya monopoli yang menghancurkan yang dikenakan oleh perusahaan teknologi besar.

Davison percaya pemotongan 30% dari pendapatan dalam aplikasi yang dikumpulkan oleh Apple dan Google akhirnya "menaikkan harga dan membatasi pilihan bagi konsumen".

RUU tersebut mensyaratkan platform distribusi aplikasi digital yang menerima pendapatan lebih dari USD10 juta setahun harus mematuhi batasan tertentu. Misalnya, jika RUU menjadi undang-undang negara bagian, di North Dakota Apple harus mengizinkan pengguna untuk melakukan sideload aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga sesuatu yang saat ini tidak diizinkan oleh raksasa teknologi.

"Kami harus menunjukkan bahwa meskipun Google juga mengambil potongan 30% dari pendapatan dalam aplikasi yang dihasilkan dari Play Store, Android mengizinkan pengguna untuk melakukan sideload aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga seperti yang dimiliki oleh Amazon," kata Davidson dilansir Phone Arena.

Dakota Utara tidak hanya ingin menghukum Apple dengan mengeluarkan undang-undang, Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk menyelidiki Apple. Di Eropa ada dua investigasi antitrust aktif yang dilakukan di App Store dan Apple Pay.

Perwakilan AS, David Cicilline dari Partai Demokrat menuduh Apple melakukan "perampokan di jalan raya" di podcast. "Karena kekuatan pasar yang dimiliki Apple, Apple mengenakan biaya sewa selangit -perampokan di jalan raya, pada dasarnya- menindas orang untuk membayar 30% atau menolak akses ke pasar mereka. Ini menghancurkan pengembang kecil yang tidak dapat bertahan hidup dengan pembayaran semacam itu. Jika ada persaingan nyata di pasar ini, ini tidak akan terjadi.

Perlawanan Apple
Apple telah bersaksi melawan RUU tersebut pada hari Selasa dalam sidang dengan Komite Industri, Bisnis dan Tenaga Kerja Senat Dakota Utara. Kepala Insinyur Privasi Apple, Erik Neuenschwander, mengatakan, kepada komite bahwa RUU itu dapat menghancurkan iPhone. "Undang-undang tersebut akan merusak privasi, keamanan, keselamatan, dan kinerja yang dibangun ke dalam iPhone karena desainnya. Sederhananya, kami bekerja keras untuk mencegah aplikasi buruk dari App Store, (tagihan) dapat meminta kami untuk mengizinkannya masuk," kelitnya.

Perlu diingat bahwa ini adalah undang-undang negara bagian dan dampaknya hanya akan terasa di North Dakota. Namun, dalam lingkungan saat ini, lebih banyak negara dapat mencoba untuk mengikutinya. Jadi bisa saja seluruh negara bagian di AS akan mengadopsinya.