(CAKAPLAH) - Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Jakarta Ki Darmaningtyas menilai insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seharusnya diberikan kepada angkutan umum ketimbang mobil baru. Dia menilai hal itu lebih bermanfaat ketimbang diberikan kepada kelas menengah.

"Insentif mestinya diberikan kepada jenis kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, baik mengangkut penumpang maupun barang," ujar Darmaningtyas Minggu (21/2).

Darmaningtyas menyebut insentif PPnBM bagi kendaraan umum dapat membuat tarif angkutan umum dan barang menjadi lebih murah.

Selain itu, kebijakan tersebut juga bisa menyelamatkan layanan angkutan umum, baik di perkotaan, pedesaan, maupun AKDP (antar kota dalam provinsi) dan AKAP (antar kota antar provinsi) yang kalah bersaing dengan kendaraan pribadi.

Lebih lanjut, Darmaningtyas melihat belum ada insentif yang dapat dinikmati oleh para operator angkutan umum yang sebenarnya menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak daripada industri otomotif. Dia pun menampik perspektif pemerintah dalam mengambil kebijakan penghapusan PPnBM tersebut berdasarkan besaran tenaga kerja yang terserap.

"Sektor transportasi publik jauh lebih banyak menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Darmaningtyas menyebut insentif juga perlu diberikan terhadap pengembangan sarana angkutan di pedesaan agar dapat memperlancar pengambilan produk-produk pertanian dari tegalan, sawah, dan perkebunan ke rumah maupun ke pusat-pusat pemasaran.

Insentif itu ia nilai juga akan membuat produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan terdistribusi secara lancar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Di sisi lain, Darmaningtyas mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pernah berharap Indonesia memproduksi sarana angkutan untuk pedesaan setelah berkunjung ke India.

Namun, dia heran mengapa yang lahir kemudian justru city car dengan konsep LCGC yang mudah diakses oleh orang-orang muda dengan pendapatan di bawah Rp10 juta.

Selain itu, dia mengaku heran mengapa Presiden Joko Widodo menyetujui kebijakan relaksasi PPnBM kendaraan bermotor dengan CC < 1500. Padahal saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia menyatakan Jokowi termasuk orang yang menolak kebijakan LCGC.

Bahkan, dia menyebut Jokowi sempat berkirim surat kepada Wakil Presiden Boediono. Inti dari isi surat itu menyatakan bahwa kebijakan mobil murah akan memperparah kemacetan Kota Jakarta. Saat itu, Jokowi menyebut mobil murah itu tidak benar. Yang benar katanya, transportasi murah.

Jokowi, kala menjadi Gubernur DKI menyatakan pemerintah seharusnya menyediakan sarana transportasi murah, bukan mobil murah yang akan memperparah kemacetan.

"Tapi pada saat ini, ketika memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, yang seharusnya berusaha mewujudkan apa yang diinginkan dulu, justru melaksanakan apa yang dikritiknya dulu. Hidup memang penuh ironis," ujar Darmaningtyas.

Darmaningtyas meyakini kebijakan insentif PPnBM tidak akan tepat sasaran. Sebab, kelas menengah ke bawah masih mengalami masalah keuangan di tengah pandemi Covid-19.

"Saya jujur tidak terlalu optimis keberhasilan program ini. Karena yang sekarang masih memiliki uang adalah kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas itu mobilnya di atas 1.500 cc," ujar Darmaningtyas.

Lebih dari itu, Darmaningtyas menegaskan kebijakan insentif PPnBM bencana bagi keberlanjutan ekologi, baik menyangkut soal pemborosan bahan bakar fosil maupun polusi udara sebagai akibat dari timbulnya kemacetan di kota-kota besar.

"Kebijakan ini mencerminkan secara gamblang bahwa perhatian pemerintah lebih terfokus pada perekonomian semata, kurang memperhatikan keberlanjutan ekologi secara menyeluruh," ujar Darmaningtyas.

Pemerintah berencana merelaksasi PPnBM untuk pembelian mobil baru sampai dengan 0 persen. Kebijakan ditempuh demi mendongkrak konsumsi dan ekonomi.

Continuum Data Indonesia menyatakan 72 persen konsumen menyambut positif rencana itu. Pakar Continuum Data Indonesia Omar Abdillah mengatakan insentif PPnBM membuat konsumen tertarik membeli kendaraan baru.

"72 persen dari konsumen kami yang ada di dalam data yang kami kumpulkan menyambut positif kebijakan ini," ujar Omar dalam webinar 'Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?', Minggu (21/2).

Omar menyampaikan respons positif konsumen terlihat dari tren positif perbincangan yang selalu tinggi selama survei dilakukan. Selain itu, data pencarian Google menunjukkan bahwa ada peningkatan angka pencarian terhadap harga mobil.

Secara lebih rinci, Omar berkata 63 persen yang orang yang menyambut positif itu menilai kebijakan PPnBM gratis membuat harga mobil menjadi lebih murah.

Sementara itu, 33 persen menilai itu dapat mendongkrak industri otomotif dan lapangan pekerjaan.

"Sekitar 4 persen setuju sekali karena insentif untuk kelas menengah. Jadi baru kali ada insentif untuk kelas menengah," ujarnya.

Terkait kontra, Omar menyampaikan mayoritas menilai kebijakan atau kebijakan pajak gratis mobil baru berisiko mengurangi pendapatan negara (61 persen). Sebanyak 28 persen menilai kebijakan itu bisa menambah kemacetan dan kerusakan lingkungan berupa polusi.

"Ada 11 persen yang merasa kebijakan ini terlalu elitis dan diskriminatif," ujar Omar.

Omar menyampaikan pihaknya menggunakan data media sosial Twitter dalam mengukur respons konsumen terhadap kebijakan pajak gratis mobil baru. Dia beralasan medsos digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat, baik pro atau kontra.

Berdasarkan analisis, Omar membeberkan bahwa konsumen dari kota besar lebih menyambut positif kebijakan pajak gratis mobil baru, dengan perbandingan 27,5 persen positif dan 28,4 persen negatif. Di kota kecil, kata dia hanya 67 persen yang memberi sambutan positif.

"Ini memberikan gambaran bahwa konsumen di kota besar lebih menyambut baik, dan juga dari segi ekonominya lebih bisa untuk membeli mobil," ujarnya.