Kamis, 25 Februari 2021

Breaking News

  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker   ●   
  • Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Siap Potong Gaji untuk Korban Bencana Alam   ●   
  • Sekolah di Pekanbaru Dilarang Ambil Kebijakan Sendiri Soal Pembelajaran Tatap Muka   ●   
  • Dispora dan Disdik Riau Bakal Bentuk Sekolah Kejuruan Olahraga   ●   
  • DPR Minta Erick Thohir Pecat Direksi Perusahaan Pupuk Plat Merah   ●   
  • Walhi Nilai Provinsi Riau Rentan Bencana Ekologis   ●   
  • RSUD Arifin Achmad Siapkan Tempat Vaksin untuk Nakes   ●   
  • ASN Setdaprov Belum Gajian karena KPA Tersandung Kasus
Yamaha 22 Februari 2021
EMP
Polling
2 Tahun Kepemimpinan Catur Sugeng Susanto Sebagai Bupati Kampar, Bagaimana Kinerjanya Menurut Anda?


Menko Airlangga Beberkan Kemudahan dan Kepastian dalam UU Cipta Kerja
Senin, 22 Februari 2021 21:06 WIB
Menko Airlangga Beberkan Kemudahan dan Kepastian dalam UU Cipta Kerja

Jakarta (CAKAPLAH) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres UU Cipta Kerja adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

Pemerintah telah menyelesaikan 51 aturan pelaksanaan UU Hak Cipta Karya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja (UU Hak Cipta Karya).

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

“Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya Pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3 persen pada tahun 2021 ini,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Ahad (21/02/2021).

Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang pertama kali diselesaikan adalah 2 Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.

K/L tersebut yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kemudian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam sebelas klaster pengaturan, yaitu: Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor (sebanyak 15 PP), Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (4 PP), Investasi (5 PP dan 1 Perpres), Ketenagakerjaan (4 PP), dan Fasilitas Fiskal (3 PP).

Selanjutnya, Penataan Ruang (sebanyak 3 PP dan 1 Perpres), Lahan dan Hak Atas Tanah (5 PP), Lingkungan Hidup (1 PP), Konstruksi dan Perumahan (5 PP dan 1 Perpres), Kawasan Ekonomi (2 PP), serta Barang dan Jasa Pemerintah (1 Perpres).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengaturan yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan usaha sektor merupakan upaya reformasi dan deregulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA). Rinciannya sebagai berikut:



Pertama, cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Kedua, hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) sebanyak 2.280 tingkat risiko, yaitu: Risiko Rendah (RR) sebanyak 707 (31,00 persen), Risiko Menengah Rendah (RMR) sebanyak 458 (20,09 persen), Risiko Menengah Tinggi (RMT) sebanyak 670 (29,39 persen), dan Risiko Tinggi (RT) sebanyak 445 (19,52 persen).

Ketiga, berdasarkan hasil RBA tersebut, maka penerapan Perizinan Berusaha berdasarkan risiko dilaksanakan sebagai berikut: RR hanya Nomor Induk Berusaha (NIB), RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan), RMT dengan NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT dengan NIB + Izin (Verifikasi).

Keempat, implementasi di sistem melalui Online Single Submission (OSS) yakni: untuk RR & RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan, sedangkan untuk RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh kementerian/lembaga/daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya.

Kelima, maka 51 persen kegiatan usaha cukup diselesaikan melalui OSS, termasuk di dalamnya adalah kegiatan UMK.

Kemudahan Berinvestasi di Dalam Negeri

Untuk bidang usaha penanaman modal atau investasi, Pemerintah telah mengubah konsep dari semula berbasis kepada Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas. Berbagai bidang usaha yang menjadi prioritas ini akan diberikan insentif dan kemudahan yang meliputi insentif fiskal dan non fiskal.

Insentif fiskal terdiri atas: (1) Insentif Perpajakan, antara lain pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance). Kemudian, (2) Insentif Kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Adapun insentif non fiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

“Perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi, kami yakini akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dengan penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka kita memasuki era baru dalam memberikan kemudahan dan kepastian perizinan dan kegiatan usaha, sehingga akan meningkatkan daya saing investasi dan produktivitas, serta efisiensi kegiatan usaha,” tutur Airlangga.

Kesejahteraan karyawan

UU Cipta Kerja juga mengatur perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Sebagai aturan turunannya, terdapat 4 PP yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pengupahan.

“Kami mengharapkan aturan ini dapat membantu menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan para pekerja. Selain itu, di dalam UU Cipta Kerja juga diperjelas dan dipertegas ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang diperlukan hanya untuk alih keahlian/keterampilan dan teknologi baru, serta pelaksanaan investasi,” papar Menko Perekonomian.

Implementasi Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

PP dan Perpres yang telah disahkan sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut telah dapat dioperasionalkan atau diimplementasikan, namun K/L akan melakukan penyesuaian untuk petunjuk teknis pelaksanaan (misalnya terkait SDM, anggaran, dan organisasi). Pengaturan teknis tersebut tidak akan mengganggu implementasi PP dan Perpres.

Sedangkan, terkait implementasi dalam Sistem OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini tengah melakukan peningkatan sistem dan akan dapat berjalan sepenuhnya paling lambat empat bulan setelah PP ditetapkan atau sekitar Juli 2021.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan dan penyesuaian dalam pelayanan perizinan di daerah melalui Sistem OSS, termasuk untuk penyiapan SDM, infrastruktur jaringan, perangkat pendukung, serta penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait.

“K/L terkait akan menyampaikan penjelasan detail atas masing-masing PP dan Perpres, serta akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan juga media dalam waktu dekat ini,” pungkas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam penyusunan serta pembahasan PP dan Perpres pelaksanaan UU Cipta Kerja, K/L terkait telah memperhatikan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk sungguh-sungguh memperhatikan masukan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan serap aspirasi.

Untuk itu, telah dilakukan serap aspirasi melalui beberapa saluran yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian, yaitu portal resmi UU Cipta Kerja, melalui Tim Serap Aspirasi, melalui Kegiatan Serap Aspirasi, dan terakhir dengan adanya Posko Cipta Kerja.

Editor : Jef Syahrul
Kategori : Nasional, Ekonomi
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
2 Tahun Kepemimpinan Catur Sugeng Susanto Sebagai Bupati Kampar, Bagaimana Kinerjanya Menurut Anda?

Berita Terkait
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 25 Februari 2021
Wabup Pelalawan Terpilih Paparkan Program Zukri-Nasarudin Saat Konsultasi Publik RKPD
Kamis, 25 Februari 2021
Kapolres Inhu Ikuti Kajian Kitab Kuning, Ternyata Ini Tujuannya
Kamis, 25 Februari 2021
Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Ukui Gencar Gelar Operasi Yustisi
Kamis, 25 Februari 2021
Polsek Teluk Meranti Imbau Masyarakat Selalu Terapkan Protokol Kesehatan

Serantau lainnya ...
Kamis, 25 Februari 2021
Jalan Teropong Kampar akan Diusulkan Jadi Jalan Provinsi
Rabu, 24 Februari 2021
Isabell's Beauty Treatment Berikan Layanan Tanam dan Tarik Benang yang Optimal
Selasa, 23 Februari 2021
Semarak Grand Opening Klinik Kecantikan dr.Vee di Pekanbaru, Owner: Dedikasi untuk Ayah
Selasa, 23 Februari 2021
Apresiasi Kemitraan, F3 Agency Media Partner Terima Penghargaan dari Klinik dr. Vee

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Kaget dengan Harga Samsung Galaxy S21 Ultra
Rabu, 30 Desember 2020
Intip Spesifikasi Realme C11, Smartphone Rp1,5 Jutaan dengan Beragam Fitur Menarik
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru
Selasa, 08 Desember 2020
Miss Interglobal Indonesia 2020 Kunjungi Isabell's Beauty Treatment
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 24 Februari 2021
Masa Jabatan Berakhir Juni, Prof Syafrinaldi Siap Maju Calon Rektor UIR Lagi
Minggu, 14 Februari 2021
Tingkatkan Sumber Daya ASN, Unilak MoU dengan Pemkab Inhil
Senin, 08 Februari 2021
Mahasiswa Unilak Ikuti Program Magang Bersertifikat, Dapat Ilmu dan Uang Saku
Senin, 08 Februari 2021
Pemprov Riau Buka Beasiswa Hafizpreneur di Institut Agama Islam Tazkia

Kampus lainnya ...
Polling
2 Tahun Kepemimpinan Catur Sugeng Susanto Sebagai Bupati Kampar, Bagaimana Kinerjanya Menurut Anda?


HUT CAKAPLAH ke-4 Zukri - Nasarudin
Terpopuler
Foto
HUT CAKAPLAH.com APRIL - PLN
Pesonna Hotel Januari 2021
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
APRIL/RAPP - Imlek
Minggu, 14 Februari 2021
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Menikah Maret, Lokasi Masih Dirahasiakan
Senin, 01 Februari 2021
Nyaris Rp 10 Miliar Per Bulan, Ini 7 YouTuber dengan Penghasilan Fantastis di Indonesia
Jumat, 15 Januari 2021
Sempat Menimba Ilmu 3 Tahun di Pesantren, Vicky Prasetyo Ingin Jadi Penceramah
Senin, 11 Januari 2021
Setelah Sebulan Jalani Karantina, Akhirnya Nirina Zubir Negatif Covid-19

Selebriti lainnya ...
HUT CAKAPLAH ke-4 Pemkab Pelalawan Sekda
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
CEO
Jumat, 15 Januari 2021
Membuka Pintu Rezeki di Waktu Pagi
Sabtu, 09 Januari 2021
Bersyahadat di Masjid Ar Rahman Pekanbaru, Sampang Ganti Nama Jadi Abdul Aziz
Kamis, 26 November 2020
Ustaz Abdul Somad Launching "SPBU" Bersama YTWU
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya

Religi lainnya ...
HUT CAKAPLAH.com ke-4 PLN
Indeks Berita
RAPP APRIL NATAL 2020
www www