(CAKAPLAH) - Angkatan Bersenjata Myanmar diduga mengerahkan unit pasukan infantri yang dituduh terlibat dalam pembantaian etnis Rohingya untuk menghadapi demonstran antikudeta.

Menurut pernyataan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Tom Andrews, melalui Twitter, militer Myanmar (Tatmadaw) mengerahkan pasukan dari Divisi Infanteri Ringan 33 untuk menghadapi para pengunjuk rasa.

Menurut Andrews, diduga unit pasukan itu terlibat dalam bentrokan dengan demonstran di Kota Mandalay pada akhir pekan lalu, yang menewaskan dua orang demonstran.

Dari sejumlah foto yang beredar dia media massa Myanmar terlihat sejumlah pasukan mengenakan seragam kamuflase dengan lambang dari Divisi Infanteri Ringan 33. Mereka membawa persenjataan seperti senapan pelontar gas air mata, shotgun, hingga senapan penembak runduk.

Andrews turut mengecam kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap aksi unjuk rasa damai yang dilakukan masyarakat sipil.

"Mereka mengerahkan meriam air, peluru karet hingga gas air mata dan kini menurunkan pasukan yang diizinkan menembaki penduduk dengan peluru tajam dari jarak dekat. Kegilaan ini harus diakhiri," cuit Andrews di Twitter, seperti dilansir The Irawaddy, Rabu (24/4).

Menurut laporan khusus Reuters, unit Divisi Infanteri Ringan 33 adalah salah satu dari dua satuan yang terlibat dalam konflik di Negara Bagian Rakhine dan memicu sekitar 700 ribu etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Menurut kesaksian pengungsi, pasukan Myanmar tidak segan menangkap dan membunuh etnis Rohingya kemudian membakar perkampungan.

Dalam laporan itu, anggota Divisi Infanteri Ringan 33 menggelar operasi di desa Inn Din, Rakhine. Di desa itu terjadi pembantaian terhadap sepuluh orang pemuda dan lelaki Rohingya yang diduga dilakukan oleh pasukan itu dan kelompok radikal Buddha setempat.

Sejumlah negara mengecam kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar terhadap para demonstran.

Kecaman itu disampaikan oleh Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura, Uni Eropa hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bahkan AS, Inggris dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi bagi militer Myanmar akibat menggulingkan pemerintahan dengan kudeta dan bersikap represif terhadap peserta demonstrasi damai.

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min Aung Hlaing, mengkudeta pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada 1 Februari lalu.

Alasan militer melakukan kudeta adalah menjaga amanat Undang-Undang Dasar 2008 dan sengketa hasil pemilihan umum.

Militer Myanmar lantas menangkap Suu Kyi dan Win Myint, serta sejumlah politikus dari partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer menuduh ada indikasi kecurangan sehingga NLD memenangi pemilihan umum. Mereka menuduh pada pemilu yang dimenangkan Suu Kyi disebut terdapat setidaknya 8 juta pemilih palsu.

Komisi Pemilihan Umum Myanmar membantah tuduhan kudeta itu.

Min mengatakan bakal menggelar pemilihan umum yang jujur dan bebas usai status masa darurat nasional selama satu tahun dinyatakan berakhir.

Saat ini Suu Kyi dijerat dengan dua perkara, yakni kepemilikan dan impor walkie-talkie ilegal serta melanggar UU Penanggulangan Bencana. Sedangkan Win dituduh melanggar protokol kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana saat berkampanye pada tahun lalu. Saat ini keduanya menjadi tahanan rumah.