PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi kembali mempertanyakan keseriusan Kabiro Ekonomi Pemprov Riau, Jhon Armedi Pinem dalam bekerja.

Sebelumnya, Kabiro Ekonomi juga sempat disorot Komisi III DPRD Riau karena enggan menuruti permintaan DPRD untuk menunda pengumuman hasil seleksi PT PIR dan PT SPR.

Kali ini, kata Husaimi Hamidi, keseriusan Biro Ekonomi dipertanyakan karena enggan menandatangani kesepakatan pakta integritas terkait PI 10 persen Blok Siak.

"Kita kan hearing dengan Riau Petroleum, BRK  dan Biro Ekonomi, menyangkut PI 10 persen Blok Siak. Ini kan sudah lama tak selesai - selsesai. Masalah dana, kita undang BRK, karena Riau Petrolium itu saat ini minus. Pernah investasi 7,5 miliar itu kan sekarang udah minus. Nah untuk mengurus Blok Siak itu kan katanya ada 10 persyaratan yang sudah lengkap, tinggal satu lagi," kata Husaimi.

"Maka kita bikin kesepakatan bersama, dalam waktu dua bulan ini, sudah clear soal PI 10 persen. Makanya kita minta Biro Ekonomi tanda tangan kesepakatan, malah tak mau Biro Ekonomi, kan tak betul itu. Kata dia itu bukan tugas dia, sementara Riau Petroleum aja tanda tangan. Maka kita nilai Biro Ekknomi tak serius,  harus di evaluasi, jangan jadi mau komisaris aja (Biro Ekonomi Komisaris PT SPR)," cakapnya lagi.

Politisi PPP ini mengatakan, bahwa DPRD merupakan lembaga resmi, maka sudah harus tentu, kesepakatan hasil hearing itu harus dihargai.

"Kita kan minta ada surat kesepakatan itu agar ada niat bekerja untuk mengurus PI 10 persen Blok Siak itu, ini Biro Ekonomi tak mau tanda tangan?. Ada apa ini, bagaimanna BUMD mau bagus. Tak mau menghargai Komisi III itu namanya," katanya.

Lebih lanjut, Husaimi mengancam tidak akan mengundang Biro Ekonomi untuk hearing dengan DPRD lagi.

"Tak usah kita undang Biro Ekonomi lagi, kita akan sampaikan pada gubernur," tukasnya.