(CAKAPLAH) - Pembangunan infrastruktur Provinsi Riau perlu ada peningkatan dari berbagai dinas instansi. Melihat kondisi Riau sekarang ini, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) bersama Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau membahas bersama pembangunan Riau ke depan.

Hal ini di katakan Ketua FKPMR, Dr drh H Chaidir MM dalam acara silaturahmi bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau di RM Pondok Patin, jalan Kaharuddin Nasution, Sabtu (27/02/2021).

Chaidir mengatakan, untuk saat ini FKPMR sebagaimana peran dan tujuan pendiriannya di tahun awal reformasi lalu, akan terus memberikan saran berupa konsepsi pemikiran untuk pembangunan Riau ke seluruh instansi Pemerintah Riau. Untuk tahun 2021, silaturrahim dan dialog FKPMR bersama Dinas PUPRPKPP Riau ini merupakan program dialog yang pertama. Setelah ini akan dilanjutkan dialog dengan Dinas/instansi yang lain.

"Silaturahmi ini merupakan program kita dalam memonitor pembangunan bagi masyarakat Riau, nantinya kita akan undang lagi beberapa instansi untuk bersilaturahmi bersama kita," kata mantan Ketua DPRD Riau ini.

Lebih lanjut Chaidir menjelaskan kenapa pihaknya memanggil dinas PUPRPKPP Riau. "Kita melihat sekarang ini dalam pembangunan Riau masih banyak kurang siap, seperti infrastruktur di beberapa bidang. Untuk sekarang kita lihat saja beberapa jalan provinsi yang masih banyak dalam keadaan rusak, apakah karena kondisi dana anggaran berkurang?" ucap Chaidir.

"Masih banyak lagi hal-hal kurang dalam pembangunan infrastruktur untuk daerah Riau ini, ya itu dapat kita perhatikan secara bersama-sama," tambahnya.

Lebih lanjut Chaidir mengatakan, pihaknya berharap dengan adanya silaturahmi ini dapat membantu pembangunan Riau kedepan.

"Kita menginginkan PUPRPKPP Riau ini bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Kabupaten/Kotamadya yang ada di Riau," cakap Chaidir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M Taufiq OH menjelaskan permasalahan mendasar dalam pembangunan infrastruktur di Riau, yakni kontur tanah yang sebagian besar terdiri dari lahan gambut, sehingga perlu penanganan khusus, teknologi yang khusus dan dana yang besar.

Dinas PUPRPKPP Riau berupaya untuk selalu memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan karena itu nantinya akan meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Dari perhitungan Dinas PUPRPKPP Riau, anggaran pembangunan inftastruktur paling tidak membutuhkan dana sekitar Rp15 triliun. Sedangkan untuk sekarang ini kita hanya mendapatkan Rp1,1 trillun.

"Artinya kita tidak bisa melakukan lompatan-lompatan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kita juga berupaya seperti yang dilakukan oleh pusat terhadap Kabupaten Pelalawan, dimana kerjasama dengan pihak ketiga dengan pola peminjaman selama 15 tahun yang akan dibayar oleh pihak pemerintah," tutur Kadis PUPRPKPP Riau.

Ia menjelaskan, tahun lalu Pemprov Riau sudah berupaya melakukan program ke Menteri Keuangan RI yakni melakukan pinjaman tanpa bunga. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan jalan-jalan yang berskala prioritas.

"Namun tahun lalu kita tidak bisa mendapatkannya. Kita akan mencoba mengusulkan tahun ini melakukan pinjaman Kementerian Keuangan RI. Kita berharap mudah-mudahan tahun ini bisa mendapatkannya, karena kita sangat membutuhkan perbaikan jalan-jalan skala prioritas," ," kata Taufik.

Acara pun dilanjutkan dengan pembahasan dari beberapa tokoh FKPMR yang ada terkait dengan permasalahan infrasrtuktur Riau sekarang ini dan kedepan.

FKPMR menyampaikan seharusnya Dinas PUPRPKPP Riau ada lompatan cara berpikir dalam merencanakan pembangunan Riau. Harus dapat menghitung berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan permasalahan infrastruktur dengan maksimum input (kualitas optimal) di Riau ini secara keseluruhan, kemudian dibuatkan berapa tahun target-target pencapaiannya. Sehingga pembangunan di Riau ini tuntas, terencana dan terarah. Tidak sekadar tambal sulam, mengulang dari tahun ke tahun, seolah tidak ada peningkatan.

Untuk transportasi komoditi perkebunan dan kehutanan, dimintakan ke perusahaan-perusahaan agar membangun jalan khusus dari dana CD/CSR, tidak menggunakan jalan publik. Sehingga kerusakan jalan dapat diminimalisir, dan dana perbaikan jalan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain yang langsung menyentuh pada peningkatan perekonomian rakyat.

FKPMR juga meminta agar pembangunan di Riau tunak menerapkan nilai-nilai dan norma Melayu Riau. Misalnya terkait dengan pembangunan Al-Qur'an Centre, tidak tepat jika dibangun lokasi Bandar Serai (purna MTQ). Saat ini di lokasi tersebut menjadi pusat aktivitas seni dan budaya, sehingga justru akan mencederai dan bertentangan dengan Nilai Religi dan philosofi Qur'an tersebut.

FKPMR menyarankan sebaiknya dibangun di eks Kolam Renang Kalinjuhang di Kompleks Masjid Raya An-Nur. Ini akan selaras dengan fungsi Masjid Raya An-Nur sebagai Islamic Centre. Atau bisa di lokasi khusus lain, karena masih banyak lahan pemprov Riau yang dapat digunakan.

Silaturahmi ini dihadiri beberapa pengurus FKPMR. Selain Dr drh HChaidir MM, tampak juga hadiri Hj Azlaini Agus SH MH selaku wakil ketua Umum. Serta Sekretaris Jenderal Drs H Endang Sukarelawan SH, Bendahara Umum HM Yunus, Wakil Sekretaris Jenderal Muhammad Herwan, dan jajaran pengurus FKPMR serta dari Dinas PUPRPKPP Riau.