Senin, 19 April 2021

Breaking News

  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker   ●   
  • Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Siap Potong Gaji untuk Korban Bencana Alam
Yamaha 16 April 2021
Polling
Pemprov Riau akan membangun sejumlah payung elektrik berukuran besar di halaman Masjid Raya Annur Riau, seperti yang ada di Masjid Nabawi. Anggarannya sekitar Rp21 miliar. Setujukah Anda?


Apkasindo Sebut PP UUCK sudah Membantu Petani, Tapi...
Senin, 01 Maret 2021 14:40 WIB
Apkasindo Sebut PP UUCK sudah Membantu Petani, Tapi...
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung.

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) menyampaikan rasa terimakasih secara tertulis kepada Presiden Jokowi, Menteri terkait dan sejumlah akademisi dan pakar yang telah beres menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) hingga menjadi PP.

Rasa terima kasih itu mencuat lantaran Presiden Jokowi telah menghadirkan ketenangan di kalangan petani dengan tidak menerapkan sanksi pidana dalam PP yang sudah diteken pada 2 Februari 2021 itu.

Selain itu, usulan Apkasindo agar frasa "perkebunan" diakomodir dalam PP 23 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diterima. Ini berarti perdebatan yang terjadi selama ini tentang apakah lahan perkebunan masuk dalam kategori lahan garapan atau tidak, menjadi terjawab.

Hal lain yang membuat DPP Apkasindo bersyukur adalah usulan perorangan terkait kepemilikan lahan 5 hektar dan sudah dikuasai minimal 5 tahun, juga diterima.

"Tadinya yang 5 hektar itu untuk tiap kepala keluarga, tapi kemudian disetujui menjadi milik perorangan, alhmadulillah tidak dikenai sanksi denda pula," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung saat menggelar konfrensi pers yang digelar secara virtual, Senin (1/3/2021). 

Ia mengatakan untuk lahan petani yang tidak bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan dan luasnya di atas 5 hektar hingga 25 hektar, juga diakomodir.

"Dalam PP 24 tahun 2021 juga telah diberikan ruang bagi badan usaha dan masyarakat dengan menyetujui usulan Apkasindo bahwa Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bisa menjadi perizinan berusaha bagi petani, layaknya Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi korporasi," Cakap Gulat.

Anggota Dewan Pakar Bidang Hukum DPP Apkasindo, Samuel Hutasoit mengatakan agar PP yang sudah diteken Presiden Jokowi ini berjalan lancar dan benar-benar seirima dengan roh "mempermudah" yang diusung oleh UUCK, Apkasindo berharap kepada menteri terkait, saat membikin aturan teknis, sederet hal ini bisa menjadi perhatian penting.

"Pertama tidak tepat mencantumkan syarat penguasaan minimal 20 tahun pada kebun sawit yang berada di kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP), baru bisa dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan," ujar Samuel Hutasoit.

Syarat penguasaan 20 tahun itu kata Magister Hukum jebolan Universitas Indonesia ini baru relevan dipakai kalau tidak ditemukan bukti penguasaan tanah. Misalnya Girik, Letter C, Sertipikat Hak Atas Tanah, verklaring dan yang lainnya.

"Usul kami kepada menteri terkait agar dibuatkan ketentuan, kalau penguasaan tanah bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah, syarat 20 tahun tadi dikesampingkan. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," ujarnya.

Lantas terkait izin usaha perkebunan dikeluarkan saat dimulainya kegiatan usaha perkebunan, menurut Apkasindo ini juga tidak pas dibebankan kepada petani.

"Apkasindo minta dibuat pengecualian di dalam Peraturan Menteri LHK bagi para petani sawit,  sebab ketentuan pembuatan STDB baru terbit pada tahun 2013, dan aturan mainnya baru muncul 2018, sementara sawit rakyat sudah ditanam jauh sebelum regulasi itu terbit," terang Samuel.

Apkasindo kata Samuel mendorong peraturan menteri yang akan diterbitkan mengakomodir STDB sebagai salah satu perizinan berusaha sepanjang STDB itu diterbitkan untuk menjelaskan keberadaan kebun sawit yang sudah eksisting.

"Dengan begitu para petani sawit yang kebunnya sudah terbangun sebelum terbitnya UUCK tetap dapat memperoleh STDB dan dinyatakan sebagai pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha," katanya. 

Hal penting laginya kata Samuel, petani sawit yang berkebun di areal yang diklaim kawasan hutan, tidak mengambil hasil hutan, tapi hanya mengambil manfaat dari pohon sawit.

Jadi kurang tepat kalau kemudian petani diminta membayar Provisi Sumber Daya Alam (PSDH) - Dana Reboisasi (DR). Soalnya PSDH-DR ini adalah pungutan hasil usaha dari hasil hutan negara.

"Sementara petani tidak pernah memanfaatkan kayu baik untuk dijual atau tujuan penghasilan lainnya," tegas Samuel.

Dari deretan koreksi dan permintaan Apkasindo tadi kata Samuel, organisasi petani sawit terbesar di dunia ini mendorong agar Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian segera melakukan sinkronisasi penerbitan regulasi terkait.

Misalnya Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur tentang kebun sawit.

"Peraturan itu khususnya terkait percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi untuk pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid 19. Terus petani boleh mengurus Sertifikasi Indonesian Sustanaible Palm Oil (ISPO) sebagai syarat wajib dalam Peraturan Presiden No. 44/2020," rinci Samuel.

Khusus regulasi yang mengatur Perhutanan Sosial, agar diberikan akses legal bagi petani untuk berkebun sawit, mengikuti program PSR dan ISPO. Kegiatan itu tidak bisa dikriminalisasi dengan alibi berkebun di dalam kawasan hutan.

"Soal formulasi penghitungan denda administrasi bagi yang tidak punya perizinan di bidang kehutanan, Apkasindo mengusulkan agar dalam peraturan teknis diatur bahwa keuntungan bersih petani dihitung berdasarkan kondisi petani, bukan berdasarkan rumus atau literatur," katanya.

Alasan itu muncul lantaran kondisi budidaya sawit dan sarana jalan (infrastruktur) petani masih jauh dari yang ideal.

"Musti hati-hati menentukan besaran pendapatan petani. Khusus kepada petani sawit, Apkasindo mengusulkan sebaiknya ditetapkan denda Rp1 juta perhektar tanpa faktor pengali lainnya. Kalau rumus yang sudah ada dalam lampairan PP 24 2021 itu dipaksakan, kami pastikan hanya sekitar 10% petani yang sanggup membayar denda itu," ujarnya.

Apkasindo kata Samuel sangat berharap Presiden Jokowi, Komisi IV DPR dan kementerian terkait mempertimbangkan catatan yang dibikin Apkasindo ini.

Kalau pasal-pasal yang memberatkan petani tetap dipaksakan kata Sekjen DPP Apkasindo, Rino Afrino, dipastikan akan mengganggu capaian PSR sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

Sebab petani yang terjebak dalam kawasan hutan tidak akan bisa punya sertifikat ISPO seperti yang tertuang dalam Inpres RAN Kelapa Sawit itu. Program Kemandirian Energi Nasional (bio energi melalui EBT) juga akan terganggu.

"Pengangguran baru akan muncul lantaran aktivitas perkebunan sawit rakyat mati, urbanisasi penduduk dari desa-desa ke perkotaan akan terjadi lantaran petani berusaha mencari pekerjaan demi bertahan hidup. Terakhir, kegaduhan akan muncul oleh kondisi ekonomi dan sosial yang terganggu. Ini bukan dugaan, tapi akan menjadi fakta," ujar auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini.

Penulis : Unik Susanti
Editor : Yusni
Kategori : Ekonomi, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemprov Riau akan membangun sejumlah payung elektrik berukuran besar di halaman Masjid Raya Annur Riau, seperti yang ada di Masjid Nabawi. Anggarannya sekitar Rp21 miliar. Setujukah Anda?

Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Jumat, 16 April 2021
Pancasila Tidak Masuk Mata Pelajaran Wajib, MPR RI dan BPIP Minta Revisi Standar Nasional Pendidikan
Selasa, 13 April 2021
MPR Minta Konsistensi Ditegakkan Guna Kendalikan Penyebaran Pandemi Covid-19
Jumat, 09 April 2021
Kemenag Pastikan Keberangkatan Jemaah Haji 2021, Hanya Allah SWT dan Raja Arab yang Tahu
Kamis, 08 April 2021
Jaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Melalui Publikasi Berita, MPR Kembali Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 18 April 2021
Polsek Kerumutan Rutin Gelar Operasi Cipkon
Minggu, 18 April 2021
Personel Polsek Langgam Tinjau Program Kampung Tangguh di Desa Segati
Minggu, 18 April 2021
Cegah Kejahatan, Polsek Pangkalan Kerinci Gencar Patroli
Minggu, 18 April 2021
Polsek Teluk Meranti Gelar Disiplin Protokol Kesehatan

Serantau lainnya ...
Kamis, 15 April 2021
6 Mall Terbesar di Jakarta dengan Fasilitas yang Lengkap
Selasa, 13 April 2021
Gebrakan Terbaru dari Maybank Indonesia Lewat Program My Happy & Lucky Bank
Selasa, 13 April 2021
Agar Tetap Sehat, Ini 7 Cara Makan yang Baik Ketika Berbuka Puasa
Kamis, 01 April 2021
Bingung Cari Tempat Nongkrong di Pekanbaru? Ke Foodpedia Jalan Tanjung Datuk Aja

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara
Jumat, 12 Maret 2021
Picu Penggumpalan Darah, Negara-negara di Eropa Hentikan Vaksin AstraZeneca
Senin, 08 Maret 2021
Trik Melihat Status WhatsApp Orang Lain Tanpa Ketahuan
Senin, 18 Januari 2021
Kaget dengan Harga Samsung Galaxy S21 Ultra

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru
Selasa, 08 Desember 2020
Miss Interglobal Indonesia 2020 Kunjungi Isabell's Beauty Treatment

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Minggu, 18 April 2021
Di Webinar Unilak, Sandiaga Jabarkan Strategi Peluang Usaha di Masa Pandemi
Jumat, 16 April 2021
Lestarikan Lingkungan, Dosen Teknik UIR Turun ke Masyarakat
Minggu, 11 April 2021
FIA Unilak Tandatangani PKS Perubahan Iklim, Menteri LHK: Rintisan dan Akan Terus Meluas
Sabtu, 10 April 2021
Sambut Ramadan, IKA PCR Bagikan Paket Sembako ke Masyarakat Pekanbaru

Kampus lainnya ...
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Polling
Pemprov Riau akan membangun sejumlah payung elektrik berukuran besar di halaman Masjid Raya Annur Riau, seperti yang ada di Masjid Nabawi. Anggarannya sekitar Rp21 miliar. Setujukah Anda?


PKB Kampar - Catur Sugeng
Terpopuler
Ucapan Ramadan Syahrul Aidi
Foto
Pesonna Hotel Januari 2021
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara
Minggu, 14 Maret 2021
"Budak" Meranti dan Dumai Wakili Riau di Kompetisi LIDA 2021

Selebriti lainnya ...
Diskes Rohul 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Selasa, 13 April 2021
Fatwa MUI Perbolehkan Buka Puasa Bersama
Jumat, 26 Maret 2021
Bermartabat dengan Zakat
Sabtu, 06 Maret 2021
Subhanallah, Anggota TNI Ini Ajarkan Mengaji Anak-anak di Pedesaan Rohul
Jumat, 15 Januari 2021
Membuka Pintu Rezeki di Waktu Pagi

Religi lainnya ...
Ucapan Ramadan
Indeks Berita
Nyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www