Jumat, 30 September 2022

Breaking News

  • Vaksinasi Merdeka Pemko Pekanbaru Akhirnya Digelar, 23.880 Dosis Disiapkan   ●   
  • Anggota DPR Tegaskan Rencana Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Gas Tidak Sederhana   ●   
  • Galian Pipa PDAM Membahayakan, DPRD Pekanbaru: harus Diperbaiki Seperti Semula   ●   
  • Diduga Bakar Lahan TNTN Seluas 20 Hektare, Dua Warga Ditahan Polisi   ●   
  • Kunjungan di Mall Vaksinasi Riau Menurun, Rata-rata Cuma 100 Orang Perhari   ●   
  • ASN Meninggal di Basement Kantor DPRD Riau, Polisi: Murni Gantung Diri   ●   
  • 1.353 Orang Terserang DBD di Riau Sepanjang Tahun 2022, Pekanbaru Tertinggi   ●   
  • Tarif Listrik Oktober-Desember 2022 Dipastikan Tidak Naik   ●   
  • Ada Lagi Kasus Meninggal Akibat Covid-19 di Riau, Tetap Waspada   ●   
  • Antisipasi Krisis Pangan, Sorgum Ternyata Cocok Dikembangkan di Riau
Yamaha 29-30 September 2022

Apkasindo Sebut PP UUCK sudah Membantu Petani, Tapi...
Senin, 01 Maret 2021 14:40 WIB
Apkasindo Sebut PP UUCK sudah Membantu Petani, Tapi...
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung.

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) menyampaikan rasa terimakasih secara tertulis kepada Presiden Jokowi, Menteri terkait dan sejumlah akademisi dan pakar yang telah beres menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) hingga menjadi PP.

Rasa terima kasih itu mencuat lantaran Presiden Jokowi telah menghadirkan ketenangan di kalangan petani dengan tidak menerapkan sanksi pidana dalam PP yang sudah diteken pada 2 Februari 2021 itu.

Selain itu, usulan Apkasindo agar frasa "perkebunan" diakomodir dalam PP 23 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diterima. Ini berarti perdebatan yang terjadi selama ini tentang apakah lahan perkebunan masuk dalam kategori lahan garapan atau tidak, menjadi terjawab.

Hal lain yang membuat DPP Apkasindo bersyukur adalah usulan perorangan terkait kepemilikan lahan 5 hektar dan sudah dikuasai minimal 5 tahun, juga diterima.

"Tadinya yang 5 hektar itu untuk tiap kepala keluarga, tapi kemudian disetujui menjadi milik perorangan, alhmadulillah tidak dikenai sanksi denda pula," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung saat menggelar konfrensi pers yang digelar secara virtual, Senin (1/3/2021). 

Ia mengatakan untuk lahan petani yang tidak bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan dan luasnya di atas 5 hektar hingga 25 hektar, juga diakomodir.

"Dalam PP 24 tahun 2021 juga telah diberikan ruang bagi badan usaha dan masyarakat dengan menyetujui usulan Apkasindo bahwa Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bisa menjadi perizinan berusaha bagi petani, layaknya Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi korporasi," Cakap Gulat.

Anggota Dewan Pakar Bidang Hukum DPP Apkasindo, Samuel Hutasoit mengatakan agar PP yang sudah diteken Presiden Jokowi ini berjalan lancar dan benar-benar seirima dengan roh "mempermudah" yang diusung oleh UUCK, Apkasindo berharap kepada menteri terkait, saat membikin aturan teknis, sederet hal ini bisa menjadi perhatian penting.

"Pertama tidak tepat mencantumkan syarat penguasaan minimal 20 tahun pada kebun sawit yang berada di kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP), baru bisa dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan," ujar Samuel Hutasoit.

Syarat penguasaan 20 tahun itu kata Magister Hukum jebolan Universitas Indonesia ini baru relevan dipakai kalau tidak ditemukan bukti penguasaan tanah. Misalnya Girik, Letter C, Sertipikat Hak Atas Tanah, verklaring dan yang lainnya.

"Usul kami kepada menteri terkait agar dibuatkan ketentuan, kalau penguasaan tanah bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah, syarat 20 tahun tadi dikesampingkan. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," ujarnya.

Lantas terkait izin usaha perkebunan dikeluarkan saat dimulainya kegiatan usaha perkebunan, menurut Apkasindo ini juga tidak pas dibebankan kepada petani.

"Apkasindo minta dibuat pengecualian di dalam Peraturan Menteri LHK bagi para petani sawit,  sebab ketentuan pembuatan STDB baru terbit pada tahun 2013, dan aturan mainnya baru muncul 2018, sementara sawit rakyat sudah ditanam jauh sebelum regulasi itu terbit," terang Samuel.

Apkasindo kata Samuel mendorong peraturan menteri yang akan diterbitkan mengakomodir STDB sebagai salah satu perizinan berusaha sepanjang STDB itu diterbitkan untuk menjelaskan keberadaan kebun sawit yang sudah eksisting.

"Dengan begitu para petani sawit yang kebunnya sudah terbangun sebelum terbitnya UUCK tetap dapat memperoleh STDB dan dinyatakan sebagai pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha," katanya. 

Hal penting laginya kata Samuel, petani sawit yang berkebun di areal yang diklaim kawasan hutan, tidak mengambil hasil hutan, tapi hanya mengambil manfaat dari pohon sawit.

Jadi kurang tepat kalau kemudian petani diminta membayar Provisi Sumber Daya Alam (PSDH) - Dana Reboisasi (DR). Soalnya PSDH-DR ini adalah pungutan hasil usaha dari hasil hutan negara.

"Sementara petani tidak pernah memanfaatkan kayu baik untuk dijual atau tujuan penghasilan lainnya," tegas Samuel.

Dari deretan koreksi dan permintaan Apkasindo tadi kata Samuel, organisasi petani sawit terbesar di dunia ini mendorong agar Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian segera melakukan sinkronisasi penerbitan regulasi terkait.

Misalnya Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur tentang kebun sawit.

"Peraturan itu khususnya terkait percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi untuk pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid 19. Terus petani boleh mengurus Sertifikasi Indonesian Sustanaible Palm Oil (ISPO) sebagai syarat wajib dalam Peraturan Presiden No. 44/2020," rinci Samuel.

Khusus regulasi yang mengatur Perhutanan Sosial, agar diberikan akses legal bagi petani untuk berkebun sawit, mengikuti program PSR dan ISPO. Kegiatan itu tidak bisa dikriminalisasi dengan alibi berkebun di dalam kawasan hutan.

"Soal formulasi penghitungan denda administrasi bagi yang tidak punya perizinan di bidang kehutanan, Apkasindo mengusulkan agar dalam peraturan teknis diatur bahwa keuntungan bersih petani dihitung berdasarkan kondisi petani, bukan berdasarkan rumus atau literatur," katanya.

Alasan itu muncul lantaran kondisi budidaya sawit dan sarana jalan (infrastruktur) petani masih jauh dari yang ideal.

"Musti hati-hati menentukan besaran pendapatan petani. Khusus kepada petani sawit, Apkasindo mengusulkan sebaiknya ditetapkan denda Rp1 juta perhektar tanpa faktor pengali lainnya. Kalau rumus yang sudah ada dalam lampairan PP 24 2021 itu dipaksakan, kami pastikan hanya sekitar 10% petani yang sanggup membayar denda itu," ujarnya.

Apkasindo kata Samuel sangat berharap Presiden Jokowi, Komisi IV DPR dan kementerian terkait mempertimbangkan catatan yang dibikin Apkasindo ini.

Kalau pasal-pasal yang memberatkan petani tetap dipaksakan kata Sekjen DPP Apkasindo, Rino Afrino, dipastikan akan mengganggu capaian PSR sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

Sebab petani yang terjebak dalam kawasan hutan tidak akan bisa punya sertifikat ISPO seperti yang tertuang dalam Inpres RAN Kelapa Sawit itu. Program Kemandirian Energi Nasional (bio energi melalui EBT) juga akan terganggu.

"Pengangguran baru akan muncul lantaran aktivitas perkebunan sawit rakyat mati, urbanisasi penduduk dari desa-desa ke perkotaan akan terjadi lantaran petani berusaha mencari pekerjaan demi bertahan hidup. Terakhir, kegaduhan akan muncul oleh kondisi ekonomi dan sosial yang terganggu. Ini bukan dugaan, tapi akan menjadi fakta," ujar auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini.

Penulis : Unik Susanti
Editor : Yusni
Kategori : Ekonomi, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 30 September 2022
Kasus Penganiayaan Anak Bawah Umur di Dalu-Dalu Mulai Disidangkan
Jumat, 30 September 2022
Dari 18 Usulan Propemperda di DPRD Riau Baru 4 yang Sudah Berjalan
Kamis, 29 September 2022
DPR Setujui RUU APBN 2023 Disahkan Jadi Undang-undang
Kamis, 29 September 2022
Bupati Siak Resmikan Rumah Sakit Kelas D Kandis Senilai Rp7,7 Miliar

Serantau lainnya ...
Selasa, 20 September 2022
Buka Rekening bank bjb Bisa Dapat Tiket Nonton Solo Batik Music Festival
Selasa, 20 September 2022
Terobosan Baru AsmaraNur Modeling School Terbukti Antarkan Naomy Angelica Raih 4th Runer Up Miss Indonesia 2022
Senin, 19 September 2022
Wakili Riau, Naomy Angelica Dari AsmaraNur Modeling School Raih 4th Runner Up Miss Indonesia 2022
Kamis, 15 September 2022
Hadirkan Artis Nicky Tirta, MamaSuka dan LOTTE Grosir Ungkap Rahasia Bisnis Cuan Horeka di Pekanbaru

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif
Sabtu, 13 Agustus 2022
Momen HUT Riau dan HUT RI, Hj Misnarni Berbagi Kebahagiaan di Panti Asuhan

Advertorial lainnya ...
Rabu, 28 September 2022
PKM Penangan Limbah Ternak Sapi dan Psikoedukasi Pasca Covid-19
Senin, 19 September 2022
Anak Muda Riau Didukung Melek Dunia Digital, LAM: Peluang Kerja Masa Depan Bukan Lagi di Kantor Camat
Jumat, 16 September 2022
Peneliti Sadar ternyata Simpanse Pukul Akar Pohon untuk Kirim Pesan Jarak Jauh
Jumat, 19 Agustus 2022
Kesiapan Isuzu Menyambut Era Elektrifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 26 September 2022
Yayasan SIKLUS Melayani Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza
Rabu, 21 September 2022
Peringati Milad ke-42 Tahun RSI Ibnu Sina, 40 Peserta Ikuti Seminar Awam Kesehatan Ibu dan Anak
Selasa, 20 September 2022
Anak Kejang-kejang Hendak Dibawa ke Rumah Sakit tapi Jalanan Macet, Untung Polisi Turun Tangan
Rabu, 14 September 2022
Jangan Lewatkan! RSI Ibnu Sina Gelar Seminar Awam Gratis 'Ibu Cerdas Anak Sehat'

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 29 September 2022
Umri Puncaki Ranking LL DIKTI Wilayah X Versi UniRank Edisi 2022
Rabu, 28 September 2022
Unilak Masih Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru hingga 1 Oktober 2022
Selasa, 27 September 2022
Peduli Lingkungan, Mahasiswa KKN UMRI Kampung Rantau Panjang 2022 Tanam 100 Bibit Pohon Buah
Senin, 26 September 2022
Kolaborasi dengan DAAD Jerman, UIR Laksanakan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kampar

Kampus lainnya ...
Selasa, 13 September 2022
PHE Kampar Sosialisasi Kegiatan Hulu Migas dan Serahkan Beasiswa di Kerumutan
Selasa, 07 Juni 2022
7 Perusahaan Keroyokan Bersihkan Sungai Kerumutan Sepanjang 30 Kilometer
Rabu, 01 Juni 2022
MTSN 2 Pangkalan Lesung Dapat Bangunan Baru dari PT Musim Mas
Selasa, 24 Mei 2022
Pentingnya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Asian Agri Gelar Pelatihan Bagi UMKM Riau, Sumut, dan Jambi

CSR lainnya ...

LAMR Rohul
Terpopuler
Ketua Bawaslu Riau
Foto
Pertamina
Khas 1 September 2022
Selasa, 20 September 2022
KODEgroup Sukses Gelar DO Music Festival 2022 di Alam Mayang
Selasa, 13 September 2022
Ribut-ribut Wudu Nagita Slavina Disebut Salah Semua, Ini Kata Ustadz Adi Hidayat
Minggu, 15 Mei 2022
Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima, Burjobar dan Roti Cha Milik Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah Hadir di Pekanbaru
Jumat, 13 Mei 2022
Beredar Foto Menag Yaqut Rangkul 'Ragil Mahardika', Ansor: 1000% Editan!

Selebriti lainnya ...
Diskes Rohul Agustus 2022
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
HUT Riau 2022 - PT SPR
Rabu, 21 September 2022
Sambangi Muslim World League, Gubri Bahas Pengembangan Quran Center
Sabtu, 20 Agustus 2022
Meriahkan HUT RI, Ribuan Warga Desa Suka Mulya Kampar Ikuti Salawat Akbar Kebangsaan
Senin, 04 Juli 2022
FPKB Kembali Salurkan Alquran Untuk Anak - Anak Mengaji di Pekanbaru
Minggu, 26 Juni 2022
Tinjau Kelayakan Pendidikan, Gubri Sambangi Pondok Tahfidz Quran Bengkalis

Religi lainnya ...
HUT Riau 2022 - April RAPP
Indeks Berita
www www