Fitra Riau sorot biaya perjalanan dinas di APBD Riau yang dinilai sebagai pemborosan.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas kunjungan luar negeri dan dalam negeri DPRD Riau dan Setda Pemprov, yang mencapai Rp 395 miliar di APBD 2021.
Fitra menilai, dengan anggaran belanja daerah provinsi Riau Tahun 2021 sebesar Rp 9,1 triliun, tak wajar jika anggaran besar tersebut hanya untuk perjalanan dinas.
Manajer Advokasi Fitra Riau mengatakan, dari data Fitra, anggaran ini terdiri dari kunjungan dalam negeri sebesar Rp382 miliar, dan kunjungan luar negeri sebesar Rp13 miliar.
"Untuk kunjungan perjalanan dinas luar negeri, DPRD Riau itu Rp 12 miliar, sisanya Rp 1 miliar anggaran Pemda. Jika ditotalkan, untuk kunjungan luar negeri Rp13 miliar. Rp1 miliar Pemda itu disebutkan berada di sekretariat daerah, sisanya kemungkinan ada di beberapa dinas," kata Taufik kepada CAKAPLAH.com, Kamis (4/3/2021).
Taufik mengatakan, di kondisi Covid-19 ini sebaiknya gubernur menghentikan rencana-rencana kunjungan yang tak berfaedah.
"Jadi cukup merefokusing belanja perjalanan dinas khususnya kunjungan luar negeri sebesar Rp13 miliar, untuk dialihkan belanja tersebut untuk kegiatan - kegiatan pembangunan fasilitas publik, jika kurang anggaran untuk mendukung pembangunan layanan publik, gubernur harus membatasi juga terkait dengan belanja perjalanan dinas pemerintah dalam negeri yang totalnya sangat besar sampai Rp382 miliar," kata Taufik.
Taufik menyarankan, kunjungan rapat-rapat dan agenda pertemuan di saat pandemi covid-19, bisa menggunakan virtual zoom tanpa harus melakukan pertemuan langsung.
"Kondisi covid yang terus meningkat dari sisi lonjakan kasus, ditambah ekonomi Riau yang tidak stabil, pemerintah Syamsuar - Edi seharusnya peka terhadap penyusunan perencanaan belanja di 2021," jelas Taufik.
Anggaran belanja perjalanan dinas, kata Taufik, sangat kontrakdiktif dengan situasi covid hari ini, dilihat dengan data Satgas Covid Riau jumlah terkonfirmasi yang terus bertambah.
"Jangan sampai pemerintah tak adil dengan rakyat, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang dibatasi pergerakannya. Mereka tidak bisa datang ke sekolah atau ke kampus tapi sebaliknya pemerintah woro-woro untuk berpergian, dengan alasan perjalanan dinas untuk agenda kerjaan. Belanja perjalanan dinas yang fantastis besar senilai ratusan miliar tersebut seeloknya ditinjau kembali untuk direalokasikan ke hal-hal yang lebih prioritas, apalagi belanja kunjungan luar negeri di tahun sebelumnya banyak dilakukan oleh teman-teman (DPRD)," cakapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa di tahun 2021, pemerintah fokus untuk program vaksinasi untuk belanja terkait pengadaan dan distribusi vaksinasi hanya sebesar Rp 5,5 miliar.
Artinya dari anggaran pada program kesehatan pencegahan Covid tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja perjalanan dinas yang begitu besar itu.
"Lebih baik anggaran belanja perjalanan dinas di masa pandemi ini dialihkan kepada program vaksinasi sehingga masyarakat Riau secara merata dapat tervaksin," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |