PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau mengumpulkan perusahaan mengecek kesiapan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Kepala DLHK Riau Mamun Murod mempertanyakan kesiapan dan upaya perusahaan dalam mengantisipasi terjadinya Karhutla, baik di lahan konsesi maupun di wilayah sekitar konsesi.

"Kita sengaja kumpulkan perusahaan perkebunan dan HTI dalam rangka meningkatkan koordinasi pencegahan Karhutla," kata Mamun Murod kepada CAKAPLAH.com, Kamis (4/3/2021) saat rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2021.

Sebab menurutnya, sesuai dengan yang disampaikan Gubernur Riau dalam penetapan status siaga darurat Karhutla Riau 2021 dan arahan Presiden, bahwa pencegahan itu lebih baik daripada penanggulangan.

"Jika pencegahan kita lakukan dengan baik, maka kebakaran itu tidak terjadi. Namun untuk pencegahan ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah, namun perlu dukungan semua pihak, salah satunya perusahaan," ujarnya.

"Kita harap perusahaan perkebunan dan HTI dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kebakaran di kawasan perkenunan dan hutan," sambungnya.

Karenanya, lanjut Murod, agar semua perusahaan yang beroperasi di Riau dalam melakukan pencegahan Karhutla, pihaknya juga telah mengirim surat, sehingga perusahaan bisa lebih siap siaga dalam mengantisipasi terjadinya Karhutla baik, di kawasan perusahaan dan sekitarnya.

"Kita sudah surati semua perusahaan. Karena kita tak ingin kebakaran tahun 2014-2015 dan tahun-tahun sebelumnya terulang kembali. Makanya kita perlu mengintensifkan koordinasi dengan semua pihak dan keterlibatan kita dalam pencegahan Karhutla," cakapnya.

Hadir dalam rakor tesebut hadir perwakilan perusahaan perkebunan dan HTI yang membidangi penanganan Karhutla, seperti PTPN V, RAPP, PT Sambu dan Asia Agri dan lainnya.

Salah satunya, Widi Santoso Kordinator Pemadaman Karhutla PT RAPP mengatakan, dalam mengantisipasi Karhutla di kawasan konsesi dan wilayah sekitar pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan.

Misalnya membantu masyarakat di sekitar konsesi menyiapkan alat berat untuk membuka lahan pertanian. Hal ini agar masyarakat membuka lahan tidak dengan cara membakar. Kemudian pihaknya juga bekerjasama dengan desa dalam bentuk CSR menyiapkan tangki pemadaman.

Sedangkan untuk mengantisipasi terjadi kebakaran, lanjut Widi Santoso, pihaknya telah menganalisa potensi-potensi terjadi kebakaran di daerah konsesi, dan wilayah sskitar masyarakat.

"Karena kalau sudah kita edentifikasi bahaya kebakaran, sehingga kita bisa lebih tetap melakukan pencegahan. Sebab pencegahan lebih baik daripada pemadaman," ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga rutin melakukan patroli di wilayah yang rawan kebakaran, serta menempatkan personel di daerah yang sudah diidentifikasi rawan kebakaran.

"Kalau daerah bahaya kebakaran tidak cukup dengan patroli, tapi tetap ada personel yang berjaga di wilayah tersebut. Dan ini sudah kita lakukan," katanya.

Dalam kesempatan itu, DLHK Riau juga menyerahkan peralatan pemadaman Karhutla berupa Pompa Mini Strike Merk Honda GHX 50 sebanyak 4 unit untuk KPH Bengkalis, Kepulauan Meranti, Bagan dan Mandah.

Peralatan pemadaman Karhutla tersebut berasal dari pengadaan barang dari dana Tugas Pembantuan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI kepada DLHK Riau.