Premium semakin langka di Pekanbaru.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Elfiandri, pengamat kebijakan publik meminta Pertamina transparan dan membuka kepada publik siapa pihak yang diduga 'bermain' hingga menyebabkan Premium menjadi langka di Pekanbaru.
"Jika memang ada pihak yang 'bermain', tolong dibuka saja. Siapa saja SPBU yang terlibat penyelundupan itu. Supaya masyarakat tahu," cakap Elfiandri, Kamis (4/3/2021).
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau ini mengatakan jika Pertamina tidak transparan, dikhawatirkan akan menimbulkan paradigma negatif dari masyarakat terhadap Pertamina serta program dan kebijakan pemerintah yang lainnya.
"Kalau sudah begitu, program negara yang lain bisa kena imbas dugaan negatif tadi. Sehingga orang kalau sudah punya konstruksi negatif, bisa jadi masyarakat tidak akan mau berpartisipasi sama negara ini. Ini bisa panjang karena pemerintah itu satu kesatuan, apalagi ini pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat," jelasnya.
Elfiandri juga menyarankan agar Pertamina melakukan sosialisasi yang berupa kontak pengaduan di setiap SPBU, yang mana siapa saja bisa melaporkan kepada Pertamina jika ada SPBU atau oknum yang bermain bahan bakar bersubsidi ini.
"Nomornya harus aktif dan benar-benar ditanggapi, jangan hanya formalitas saja," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sales Brand Manager Pertamina Pekanbaru, Aditya Agung Andrawina membantah bahwa Pertamina telah menghilangkan atau mengurangi pasokan Premium di Kota Pekanbaru.
Aditya justru mengatakan kelangkaan tersebut karena banyaknya penyelewengan Premium yang dilakukan oleh orang tak bertanggungjawab untuk dibawa ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang mana provinsi tersebut memang sudah tidak lagi mendapatkan pasokan Premium.
"Khususnya wilayah Sumbar yang sudah tidak ada Premium, memang kami temukan fakta di lapangan. Terjadinya penyelewengan ini dilakukan ntah oknum pelangsir atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," cakap Aditya, Selasa (2/3/2021).
Aditya juga menjelaskan Premium sendiri juga bukan lagi produk yang memenuhi standar, karena standar euro setandar nasional dan internasional itu harus euro empat. Dimana produk minimal tersebut adalah Ron 91 sedangkan di Asia Tenggara sendiri Indonesia adalah negara satu-satunya yang masih menggunakan Ron 88.
"Kami tidak menghilangkan serta merta, nanti Pertamina akan mengadakan berbagai program dan sosialisasi agar kendaraan serta lingkunga lebih terjaga. Premium di Riau tahun ini masih dan tidak ada penghilangan," jelasnya.
SPBU di Pekanbaru sendiri, lanjut Aditya sudah banyak yang tidak menyediakan Premium karena banyaknya oknum-oknum yang bermain bahan bakar. Menurutnya pemilik SPBU tidak ingin terlibat dalam permainan gelap tersebut yang akan membahayakan dirinya serta tempat usahanya itu sendiri.
Ditambah lagi dengan adanya SPBU yang terkena sangsi oleh Pertamina sehingga tidak diizinkan untuk menjual premium. Sejauh ini, ada 5 SPBU di Kota Pekanbaru di blacklist sebab terbukti melakukan penyelewengan penyaluran Premium.
"Kami selalu melakukan pengecekan di lapangan dan penindakan terhadap SPBU yang terbukti, di Pekanbaru yang sudah kita skorsing untuk tidak menjual ada 5 SPBU karena ketahuan menyalurkan," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Fathullah menyarankan agar Pertamina melakukan pengawasan ketat di setiap SPBU yang ada di Kota Pekanbaru dengan cara menurunkan karyawannya satu orang di setiap SPBU yang ada di Pekanbaru.
"Saya minta Pertamina menurunkan anggota untuk mengawasi di setiap SPBU, disetiap SPBU harus ada anggota untuk mengawasi kecurangan. Karena banyak yang sangat curang, kan ada tu kenderaan yang dimodifikasi supaya muatan banyak," bebernya.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Kota Pekanbaru |