JAKARTA (CAKAPLAH) - Setelah resmi diumumkan Presiden Joko Widodo, wabah virus Corona (Covid-19) ditemukan masuk ke Indonesia, pada 2 Maret 2020 lalu. Ketua DPR RI Puan Maharani, memastikan semua kegiatan di lembaga yang dipimpinnya difokuskan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan itu.

"Dalam masa darurat, semua kegiatan DPR akan diarahkan untuk membantu mengatasi wabah Corona," ujar Puan, dalam pidato pembukaan masa sidang ke-III tahun 2019-2020, Senin (30/3/2020), di ruangan Paripurna DPR RI.

Keputusan itu pun dibuktikan dengan komitmen DPR yang mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Terlebih dalam hal anggaran, pada 12 Mei 2020, melalui Rapat Paripurna. DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 ditetapkan menjadi undang-undang.

Atas persetujuan dari hasil pembahasan, melalui rapat secara maraton di Badan Anggaran (Banggar) DPR itulah. Pemerintah memiliki dasar hukum untuk menanggulangi wabah Covid-19. Dengan menambah belanja dan pembiayaan penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Adapun rincian alokasi belanja itu yakni dukungan anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial Rp110 triliun dan dukungan bagi dunia usaha dan industri sebesar Rp70,1 triliun. Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun.

"Kami berjanji dan terus berniat baik dengan menjaga dukungan dari DPR dan kami terbuka, kami akan selalu sampaikan langkah-langkah transparan. Ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang belum pasti kapan berakhir," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengapresiasi dukungan DPR itu, Selasa (12/5/2020).

Selain masalah kebijakan atas anggaran tersebut, sejumlah kebijakan yang kini diterima rakyat Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Diantaranya terdapat bersumber dari hasil kecakapan para wakil rakyat di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Berikut 5 hasil kecakapan DPR yang berhasil dihimpun CAKAPLAH.com:

1. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Sebelum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, secara resmi memutuskan untuk menyelenggarakan sekolah daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, pada Rabu (4/3/2020) meminta Mendikbud Nadiem Makarim, untuk segera meliburkan kegiatan sekolah, guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Serta mempersiapkan terobosan baru agar sementara waktu sekolah tatap muka dibatasi.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Meliburkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah maupun kampus dalam masa karantina yang ditentukan otorita setempat merupakan salah satu rekomendasi WHO yang bertujuan untuk meminimalkan epidemi virus corona," kata Faqih dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2020).

2. Pra Kerja

74,2 juta pekerja Indonesia pada tahun 2020 dinyatakan bekerja di sektor informal. Sehingga hal itu menjadi perhatian khusus dari Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema yang meminta pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para pekerja terdampak Covid-19 itu.

"Sebanyak 57,2 persen atau 74,2 juta pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Artinya tenaga kerja di Indonesia sebagian besar di sektor informal. Insentif sangat membantu untuk membeli bahan-bahan pokok. Pemberian insentif harus menyasar pada semua sektor informal yang terpukul karena perlambatan ekonomi akibat Covid-19. Tidak hanya pada sektor pariwisata. Termasuk menyiapkan anggaran untuk membantu para karyawan yang di-PHK untuk bertahan hidup sekaligus bantuan pelatihan untuk mencari pekerjaan baru setelah wabah Covid-19 mereda," papar Politisi PDI-Perjuangan itu, Kamis (2/4/2020).

3. Penetapan Harga Rapid Test Covid-19

Mahalnya biaya rapid test Covid-19 yang dibandrol sejumlah Rumah Sakit (RS) seharga Rp300 ribu hingga Rp500 ribu, mendapat sorotan dari DPR yang meminta pemerintah bertindak tegas dengan menetapkan harga murah diberlakukan merata di seluruh RS penyedia rapid test.

"Banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya rapid test. Atas keluhan ini pemerintah seharusnya memikirkan solusi, bagaimana caranya agar rapid test mandiri bisa gratis. Kalau tidak bisa gratis Pemerintah harus menentukan bandrol harga resmi yang terbilang murah untuk biaya rapid test yang diberlakukan di seluruh Rumah Sakit," kata Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, Selasa (23/06/2020) melalui pesan tertulis.

4. Larangan Bepergian di Masa Liburan

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung pemerintah untuk melarang aparatur sipil negara (ASN), Prajurit TNI, Anggota Polri, dan pegawai BUMN untuk bepergian ke luar kota pada periode libur nasional maupun panjang perayaan agama.

Namun dirinya meminta dan menghimbau hal itu ikut diterapkan seluruh masyarakat, guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Pemerintah jangan hanya menerapkan pembatasan mobilitas bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN saja tetapi juga untuk seluruh masyarakat khususnya di daerah yang termasuk dalam zona merah guna mencegah penyebaran Covid-19 makin meluas,” kata Azis Syamsuddin, Rabu (16/12/2020).

5. Dukungan Terhadap Vaksin Nusantara

DPR secara tegas mengapresiasi dan menyambut baik, serta mendukung proses pengembangan Vaksin Nusantara. Vaksin ini adalah karya mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diklaim mampu menciptakan antibodi seumur hidup, dan sedang menjalani uji klinis fase II.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, vaksin yang diprakarsai oleh Terawan itu. Merupakan karya yang inovatif yang patut didukung, serta diproduksi secara massal dalam waktu singkat. Guna menyelamatkan Indonesia dari ancaman pandemi Covid-19.

“Saya pikir, vaksin Covid-19 yang diprakarsai oleh dr Terawan ini bersifat personalized, menggunakan sel dendritik dan dapat diproduksi secara massal dalam waktu singkat. Ini sebuah terobosan dan inovasi yang ditawarkan anak bangsa, di tengah persoalan vaksinasi dan masih tingginya angka penularan virus Covid-19 di banyak negara,” ujar Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (19/2/2021).

Ditegaskannya, sejak program vaksin Nusantara ini digulirkan oleh Pemerintah, DPR sudah mendorong adanya pengembangan vaksin yang dibuat dan dikembangkan oleh anak bangsa sendiri.