LAKTA melakukan pertemuan dengan Lembaga Adat Melayu Riau.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Menyikapi berbagai persoalan yang berkembang dan dalam rangka silaturahmi, Lembaga Adat Melayu Kenegerian Tapung (LAKTA) melakukan pertemuan dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jumat (5/3/2021) di sekretariat LAMR, Pekanbaru.
Sejumlah tokoh dan ninik mamak hadir pada pertemuan ini. Dari LAKTA dipimpin Ketua Majelis Kerapatan (MKA) LAKTA Zulfahmi Datuk Mangkuto beserta Khaidir Majo Indo Datuk Pucuk Petapahan, Jon Kenedi Datuk Bandaro Sekijang, Nurbay Yus dari Pantai Cermin, Zulkifli Datuk Batin Segaleh dan M. Rais Hasan selaku Sekretaris Umum, Sapaat, A. Zikri, Said Ahmad Badrun dari unsur cerdik pandai, dari unsur Dubalang Amir Hamzah, Andalas, Aziz serta pengurus LAKTA lainnya yang diterima langsung oleh Ketua MKA LAM Riau Datuk Seri Al Azhar didampingi Datuk Jon Dasa.
Ketua MKA LAM Riau Datuk Seri Al Azhar
dalam silaturahmi ini menyampaikan ucapan terimakasih atas komunikasi dan dukungan secara moril dari LAM Riau kepada LAKTA. Dimana dalam kegiatan LAKTA, LAM Riau selalu dapat mengirimkan utusan untuk hadir.
Datuk Seri Al Azhar selaku Ketua MKA LAM Riau menyambut baik kunjungan silahturahmi dari para datuk-datuk dan cerdik pandai dari Tapung yang tergabung dalam LAKTA.
"Sedianya memang kami sudah mengatur jadwal untuk berkunjung ke Tapung, namun ternyata LAKTA sudah duluan datang ke LAM Riau," cakap Al Azhar.
Terkait persoalan anak kemenakan khususnya tentang Blok Rokan menurut Al Azhar agar dapat dipahami bersama tentang perjuangan LAM Riau ini murni untuk kesejahteraan masyarakat adat dan daerah mendapat PI 10% yang dikelola BUMD juga dapat berpartisipasi sisi yamg lain dari sisi Bisnis To Bisnis di 39% lewat BUMA (Badan Usaha Milik Adat) yang kedepannya tentu akan berkolerasi dengan pemilik hak ulayat setempat dimana asal minyak bumi di eksploitasi diproduksi.
"Untuk itu perlu perjuangan bersama-sama, bahu-membahu agar kita tidak lagi menjadi penonton di negeri sendiri," imbuh Al Azhar.
Sementara itu Ketua MKA LAKTA Zulfahmi Datuk Mangkuto menegaskan agar kedepan masyarakat Tapung tidak hanya menjadi penonton. "Tentu kami ke depan tidak hanya ingin menjadi penonton dan agar juga pengusaha tempatan serta sisi ketenagakerjaan anak kemenakan mendapat hak previlage atau hak khusus untuk juga terlibat dalam kegiatan operasional KKKS yang ada di wilayah ulayat Kenegerian Melayu Tapung," cakap Zulfahmi.
Terkait beberapa persoalan anak kemenakan terutama tentang akan berakhirnya Blok Rokan pada 8 Agustus 2021 menurut Al Azhar juga menjadi hal yang perlu dibahas. Di Tanah Ulayat Kenegerian Tapung yang terbentang dari Kabun-Tandun-Kasikan sampai ke Petapahan-Pantai Cermin dan Bencah Kelubi memiliki kekayaan sumber alam minyak bumi yang kaya yang dioperasikan oleh KKKS, tidak hanya Area Blok Rokan yang dioperasionalkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dan akan diserahkan ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Aguatus 2021 mendatang.
Ia menambahkan, Blok Migas lain yang ada di tanah ulayat Kenegerian Tapung juga ada Blok Langgak yang dioperasikan PT. SPR Langgak, Blok Siak yang dioperasikan oleh PHE Siak, Blok CPP yang dioperasikan oleh BOB Pertamina Hulu-PT. BSP dan PT. Texal Mahato yang baru saja selesai kegiatan explorasinya dan sedang mulai tahapan produksi.
Dari operasional Blok Rokan di Tapung mencapai 20 % dari total produksi Blok Rokan dan jika ditambah dengan produksi dari KKKS lainnya di wilayah Tapung maka total produksi minyak bumi yang di Hak Ulayat Tapung mencapai 35.000 Barel Oil Per Day (BOPD).
Zulfahmi Datuk Mangkuto menyampaikan tentang rencana penelitian sekaligus pembuatan buku sejarah Kerajaan Petapahan yang pernah mahsyur dan jaya pada yang sama dengan Kerajaan Sriwijaya.
"Ini akan bekerjasama dengan Universitas Leiden Belanda serta Program Apel Akbar Dubalang LAKTA pada Juni 2021 dan akan menjemput hadir juga Datuk Datuk dari LAM Riau," pungkas Zulfahmi.
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kampar |