PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mengatasi banjir di Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) butuh anggaran sebesar Rp18 Miliar. Penanganan banjir di ibukota Provinsi Riau itu butuh penanganan jangka panjang.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, permasalahan banjir ini sudah menjadi agenda yang harus diatasi pemerintah pada saat musim hujan. Ia menyebut, untuk mengatasi banjir ada yang dilakukan dalam penanganan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

"Untuk jangka pendek, kita ada program seperti normalisasi sungai dan drainase di titik masalah banjir. Itu sudah kita lakukan dengan menurunkan pasukan kuning," kata Indra, Selasa (9/3/2021).

Sedangkan untuk jangka panjang, PUPR merencanakan pembuatan kolam retensi untuk penampungan air. "Kolam retensi itu progran jangka panjang, kita akan coba selesaikan jangka panjang, di dalam RDTR seprti Kecamatan Payung Sekaki, Tuah Madani, Bina Widya. Kita pun sudah memplot calon-calon kolam retensi," jelasnya.

Menurutnya, untuk pembuatan kolam retensi itu butuh proses pengadaan tanah dan mungkin akan tercapai dalam program jangka panjang. Namun, pihaknya saat ini merencanakan membuat kolam retensi untuk di Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani.

Di dua kecamatan ini direncanakan bakal dibuat tiga hingga empat kolam retensi. Ia menilai wilayah ini memiliki banyak titik rawan banjir. Untuk tahun ini anggaran penanganan banjir sebesar Rp13 miliar.

Ia menilai, idealnya anggaran penanganan banjir di Pekanbaru ini butuh Rp18 miliar per tahun hingga jangka kurun waktu 10 tahun ke depan. Anggaran itu terdiri dari beberapa kewenangan, baik pusat, provinsi dan bahkan sebagian dari Kampar.

Diketahui, ada sebanyak 112 titik banjir dan 375 masalah atau penyebab banjir yang tercatat PUPR Pekanbaru. Jumlah titik dan masalah itu harus dilakukan perbaikan oleh PUPR.***