PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Kota Pekanbaru mengkritik gonta-gantinya kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di masa transisi pengelolaan sampah. Dalam kurun waktu lebih kurang satu bulan terakhir Walikota Pekanbaru Firdaus sudah empat kali melakukan pergantian kepala DLHK.

Sebelumnya DLHK dipimpin Agus Pramono namun dinonaktifkan dan posisinya digantikan oleh Azhar yang saat itu sebagai Sekretaris DLHK. Lalu selanjutnya jabatan tersebut dipercayakan kepada Azwan yang merupakan Asisten I Setdako Pekanbaru.

Belum genap dua pekan, Azwan mundur dari kepala DLHK dan digantikan oleh Marzuki. Marzuki sendiri saat ini juga sebagai Sekretaris DLHK.

Gonta-ganti pimpinan DLHK ini mendapat sorotan dari kalangan DPRD Pekanbaru. "Di sini kita lihat tidak ada keseriusan walikota untuk menuntaskan permasalahan sampah, beberapa orang yang ditempatkan untuk pengganti Agus Pramono bisa dikatakan tidak memahami persis persoalan sampah," cakap Roni Pasla, Selasa (9/3/2021).

Sehingga, sambung Roni Komisi IV DPRD Pekanbaru kesulitan untuk menyampaikan keinginan agar persoalan sampah ini bisa dilakukan dengan baik.

Akibat dari pergantian kepala dinas ini, rapat hari ini antara Komisi IV dan DLHK terpaksa harus dibatalkan. Karena saat ini Plt Kadis DLHK Marzuki tidak memahami permasalahan sampah sehingga harus belajar terlebih dahulu.

"Rapat hari ini seharusnya bisa meminta keterangan lagi tentang bagaimana penganggaran sampah yang dilelangkan tidak bisa diberikan, karena Kadis yang baru tidak tahu permasalahan dan harus belajar lagi," tegasnya.

Persoalan pengelolaan sampah di Pekanbaru saat ini tidak hanya menjadi atensi dari warga Pekanbaru saja, saat ini persoalan sampah di Pekanbaru juga sudah menjadi perhatian nasional.

Setelah berakhirnya kerjasama pengangkutan sampah antara Pemko Pekanbaru dan PT Samhana Indah dan Godang Tua Jaya pada akhir 2020 lalu, sampah di pemukiman dan dijalanan Kota Pekanbaru menjadi menumpuk tak beraturan.

"Maka saya bilang yang pertama keseriusan dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan sampah ini keliatannya tidak ada," tegasnya lagi.

Selain itu politisi PAN ini juga menyoroti orang-orang yang ditempatkan oleh Firdaus di posisi Kadis DLHK, Roni membeberkan bahwa walikota terkesan sembarangan dalam memilih orang untuk menempati posisi sebagai Kadis DLHK.

"Penempatan pada posisi yang betul-betul diharapkan untuk menjadi Kadis DLHK tidak ada dan tidak diragukan, terkesan jadi sembarang letak orang yang penting siapa berminat atau bisa nerima tanggungjawab. Begitu tahu masalahnya, langsung mundur. Dan ini sangat mengganggu pengelolaan sampah yang ada di Pekanbaru," tutupnya.

Sebelumnya jabatan Plt Kepala DLHK saat ini dijabat Marzuki yang juga menjabat sebagai Sekretaris DLHK Kota Pekanbaru baru-baru ini. Ia menggantikan Azwan.

"Iya karena Marzuki ini juga lebih berpengalaman, dia pernah di DLHK Batam dulunya. Tadi pagi sudah kita Sertijab," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil SAg MAg MSi, Selasa (9/3/2021).

Sekda menjelaskan penggantian Plt Kepala DLHK Pekanbaru ini murni karena profesionalisme dalam jabatan. Ia menampik penggantian Plt ini berkaitan dengan permasalahan hukum akibat penumpukan sampah di Kota Pekanbaru sejak awal 2021 lalu.

"Tidak ada (kaitan hukum). Murni karena kita ingin lebih melayani masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Azwan memaparkan bahwa dirinya memang mengundurkan diri dikarenakan mengakui beban pekerjaan yang terlalu banyak. Ia mengakui kurang fokus dalam melakukan pelayanan.

"Tadi pagi memang baru Sertijab. Karena pekerjaan saya juga banyak sekali dan harus fokus ya," jelasnya.(Parlementaria)