Gubernur Riau Syamsuar
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Selain Participan Interest (PI) sebesar 10 Persen dari alih kelola Blok Rokan, Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau juga berminat mengelola ladang minyak tersebut melalui skema Bussines to Bussines (B to B).
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, pengelolaan melalui skema B to B ini diyakini bisa mendatangkan keuntungan bagi daerah, selain PI 10 Persen tersebut.
"Kalau PI itukan sudah pasti didapat bagi daerah penghasil. Tapi kami ingin menambah diluar PI 10 persen. Kami ingin tambah lagi di luar itu, tapi melalui skema B to B," kata Gubri.
Karenanya, Gubri berharap semua pihak dapat mendukung langkah Pemprov Riau untuk bisa mendapatkan lebih dari PI 10 persen tersebut.
"Saya harap ini bisa jadi kerja bersama, baik pemerintah daerah bersama dengan rakyat Riau, tokoh masyarakat, bagaimana kita bisa berjuang mendapat lebih dari PI 10 Persen," harapnya.
Gubri mengaku, keinginan Pemprov Riau untuk bisa ikut mengelola Blok Rokan melalui skema B to B tersebut telah disampaikan kepada Dirjen Migas dan SKK Migas dalam pertemuan di Riau beberapa waktu lalu.
"Niat itu sudah kami sampaikan. Intinya kami akan berusaha terlebih dahulu, nanti yang menentukan Pertamina," cakapnya.
Untuk diketahui selain Pemprov Riau, Lembaga Adat Melayu Riau melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) juga berminat mengelola Blok Rokan dari 39 persen dari saham PT Pertamina 100 persen atas pengelolaan Blok Roak.
Dari 100 persen tersebut, 10 persen merupakan PI yang merupakan hak Pemprov Riau. Kemudian dari 90 persen, sebanyak 39 persen akan dilepas Pertamina untuk B to B. (ADV)
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |