Anggota MPR Syaiful Huda dalam diskusi Persiapan Pembelajaran Sekolah Tatap Muka di Era New Normal bersama Kurniasih Mufidayati di Jakarta, Senin (15/3/2021).
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah kembali dilakukan pada Juli 2021 mendatang. Dengan alasan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hanya efektif 30 persen saja serta dukungan dalam penyelamatan anak didik yang mulai melupakan sekolah. Bahkan sebagian diantaranya mulai beralih profesi bekerja serabutan membantu orang tua selama pandemi Covid-19.
“Anak-anak sudah kehilangan proses pembelajaran (lost learning). Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ/Daring) tingkat efektifitasnya hanya sekitar 30 persen,” kata Anggota MPR Syaiful Huda dalam diskusi Persiapan Pembelajaran Sekolah Tatap Muka di Era New Normal bersama anggota MPR F-PKS Kurniasih Mufidayati di Jakarta, Senin (15/3/2021).
Lebih jauh kata Syaiful yang juga Ketua Komisi X DPR ini mengakui hambatan PJJ ini adalah tidak semua orang tua bisa menggantikan peran guru.
“Ketika orang tua murid terkena PHK tentu saja konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka tidak punya waktu lagi untuk mengajarkan anak-anak. Bahkan justru anak-anak malah beralih profesi ikut bekerja serabutan, membantu orang tua mereka mencari nafkah,” ujarnya.
Menyinggung persiapan pelaksanaan PTM pada Juli 2021, Syaiful meminta agar sekolah melakukan simulasi terlebih dahulu agar dalam pelaksanaannya nanti tidak hambatan.
“Ya minimal dilakukan 3 kali simulasi, karena hukum tertingginya adalah keselamatan jiwa dari siswa-siswa itu sendiri dan itu tidak bisa ditawar-tawar” tambahnya.
Sementara itu, anggota MPR F-PKS Kurniasih Mufidayati juga tak menolak ada PTM pada Juli 2021. Hanya saja, sekolah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.
“Selain menyediakan handsanitizer, ruang sekolah juga perlu disemprot desinfektan. Bahkan perlu melibatkan Puskesmas terdekat, sehingga ada koordinasi kalau terjadi sesuatu,” ujarnya.
Hanya saja Kurniasih menduga pelaksanaan PTM ini akan menyedot biaya cukup besar. Karena sekolah harus menyediakan anggaran protokol kesehatan.
“Yang jadi pertanyaan apakah dana BOS bisa digunakan juga untuk prokes,” tutur anggota Komisi IX DPR.
Namun begitu, lanjut Kurniasih, pihak tetap mendukung PTM sekolah. Karena hal yang paling penting adalah mengembalikan psikoligis anak-anak kembali dalam suasana belajar.**
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Nasional, Pendidikan |