Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI-P, Hasto Kristiyanto.
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Wancana Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi soal kebijakan impor beras 1,5 juta ton pada 2021 menuai kritik keras dari partai pendukung pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).
PDI-P memberi peringatan keras kepada Menteri M Lutfi, agar jangan sampai mencoreng muka Presiden, dengan wacana impor beras tersebut.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI-P, Hasto Kristiyanto. Menurutnya M. Lutfi, yang notabenenya sebagai pembantu Presiden, jangan menciptakan kebijakan yang bertentangan dengan politik Presiden.
“Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, tetapi mencoreng muka presiden yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima CAKAPLAH.com, Senin (22/3/2021).
Dikatakannya, sikap PDI-P yang tegas soal kebijakan itu dengan alasan impor beras hanyalah pekerjaan yang menghambur-hamburkan devisa negara dan sangat tidak tepat mengingat perekonomian nasional saat ini sedang tertekan akibat pandemi Covid-19. Seharusnya menjadi pertimbangan khusus bagi Mendag M. Lutfi.
“Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memproduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini, penting untuk hemat devisa negara," katanya.
Selain itu, keputusan PDI-P yang menolak impor beras bukan tanpa alasan. Mengingat sejak setahun lalu, PDI-P telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras, seperti sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun, dan lain-lain, yang dilakukan oleh struktur partainya mulai dari kalangan eksekutif, dan legislatif partai.
"Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," tegasnya.