JAKARTA (CAKAPLAH) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia, agar tidak mengecer atau membagi rata anggaran belanja daerahnya. Melainkan meminta setiap kepala daerah tersebut dapat mengkonsentrasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk program pembangunan daerah masing-masing.

"Saya ingatkan bolak- balik jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten bapak ibu sekalian," kata Presiden kepada seluruh Bupati dan Walikota dalam Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

Menurut Presiden, para Bupati dan Walikota cukup membuat dua program pembangunan unggulan, untuk diselesaikan dalam waktu lima tahun pemerintahannya. Dimana APBD nantinya sebanyak 60 hingga 70 persen, dapat dikonsentrasikan bagi program tersebut.

"(Misalnya) saya pengen semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun ke depan. Sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. (Misalnya) saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, sudah konsentrasikan semua ke sana. 60%, 70% konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah. Wah ini rampung ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang jadi dibangun semuanya," paparnya.

Jokowi pun meminta agar dilakukan konsolidasi anggaran. Apalagi saat ini anggaran negara tengah goncang karena adanya pandemi covid-19. Dia ingin agar para bupati melihat secara detail hasil ouput dan outcome dari perencanaan APBD.

"Sekali lagi lakukan konsolidasi anggaran. Sedikit program, dua aja unggulan. Dua aja skala prioritas yang dibiayai secara penuh, full untuk menghasilkan produk yang maksimal. Yang benar-benar, cari yang benar-benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat," katanya.

Sebaliknya jika para Bupati dan Walikota tidak melakukan hal yang disarankan oleh Presiden itu. Jokowi mengingatkan, kemungkinan ancaman untuk kembali terpilih pada periode kedua bagi para Bupati dan Walikota melalui Pilkada akan sangat sulit.

"Sekali lagi jangan anggaran itu diecer-ecer. Jangan disebar di seluruh pos belanja. Enggak akan jadi (apapun). Setahun ilang, dua tahun ilang. Kok ga keliatan, ga keliatan. Tahu-tahu sudah lima tahun engga kepilih karena ga jelas. Ini bupati kok sudah lima tahun engga keliatan, engga bangun apa-apa. Karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," ungkapnya.**