PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Karmila Sari memaparkan berbagai persoalan di Dapilnya, dan diharuskan adanya solusi terhadap persoalan - persoalan tersebut.

Kepada CAKAPLAH.com, Karmila Sari mengatakan, beberapa hal mustahak tersebut didapatinya dari hasil Januari - April 2021.

Yang pertama, Politisi Golkar ini mengatakan, perlunya keaktifan Kepala Desa dan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) dalam mendampingi masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sesuai wewenang, dan mengupdate informasi. Sehingga peluang yang bisa didapatkan masyarakat untuk kemajuan kampung dan peningkatan ekonomi mereka lebih cepat dan terarah.

"Banyak ditemukan PPL yang kurang bekerja aktif untuk pembinaan kelompok - kelompok tani, nelayan, dan koperasi. Sementara setiap tahun mereka mendapatkan pelatihan/bimtek, digaji bahkan difasilitasi motor untuk kemudahan bekerja. Maka diperlukan evaluasi untuk kinerja PPL agar dipekerjakan yang berkomitmen dan profesional," kata Karmila Sari.

"Kita apresiasi kepada penyuluh pertanian hingga food estate terpilih di Rohil. Dapat dijadikan pertimbangan usulan diangkat menjadi PNS. Namun, tetap berkinerja semakin baik untuk mencapai target swasembada pangan," ujarnya.

Selanjutnya, Karmila mengatakan perlunya setiap kelompok tani untuk mendaftarkan kelompoknya di Simluhtan (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian) di setiap dinas terkait, seperti dinas pertanian, dinas perkebunan dan dinas perikanan, yang merupakan syarat mutlak untuk yang mengusulkan bantuan.

"Mengingat ditemukannya kelompok yang tidak serius pengelolaan ternaknya sehingga banyak yang mati dan bahkan menjual bantuan sapi yang diberikan permerintah. Dengan simluhtan ini salah satu syarat utk memastikan bahwa kelompok ini memang usahanya di bidang tersebut," cakapnya lagi.

Lebih lanjut, Karmila Sari mengatakan replanting di Rohil belum dimanfaatkan oleh semua kecamatan. Dketahui dengan 4,2 jt hektar perkebunan, Riau berhak mengajukan program replanting dengan syarat masyarakat memiliki kebun dengan usia 25 tahun dan bukan di wilayah hutan. Untuk kemudahan dapat diproses secara sekaligus di kecamatan atau koperasi yang bergerak di bidang pengelolaan perkebunan. Dari target 26,500 kebun rakyat, 2000 ha diantaranya target untuk Rohil.

"Masyarakat tidak hanya dibantu untuk penumbangan pohon, pemberian bibit sawit dan pupuk bahkan menuju 3 tahun diberikan jadup ( jatuh hidup) menjelang sawitnya menghasilkan. Maka harus dimanfaatkan," cakapnya lagi.

Kemudian, Karmila mengtakan, di Rohil perlunya dibentuk Asosiasi Bumdes sehingga Bumdes yglang berhasil dapat bertukar pengalaman dengan Bumdes dalam tahap permulaan. Sehingga mengurangi kesalahan dalam manajemen dan kerugian dlm pengelolaan.

Selain itu pula, cara itu mempermudah bumdes baru untukk memperoleh informasi izin usaha baru, akses dan pemasaran hasil produk yang mereka hasilkan. Sehingga mempercepat perputaran uang dan keuntungan di bumdes dan tentunya niat baik pemerintah menggalakkan bumdes untik mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan di APBDes dapat tercapai.

Selanjutnya, koperasi yang memiliki usaha produktif dengan syarat minimal 1 tahun RAT dan memiliki laporan keuangan yang baik, dan memiliki jaminan berupa aset tetap atau deposito dapat mengajukan pinjaman minimal 200 jt ke LPDB-KemenkopUMKM ( Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menegah) dangan bunga yg sangat kecil 3% dengan masa pinjaman sampai dengan 5 tahun.

"Jika koperasi tidak memiliki jaminan, dapat dibantu dengan perusahaan penjamin. Program ini merupakan program PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional) yang ada karena pandemi covid 19 ini. Disayangkan hanya 1 koperasi untuk ukuran 1 Riau yang sudah memanfaatkan. Dominan yang banya memanfaatkan program ini adalah koperasi di Jawa," sebutnya.

Persoalan lain, kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ini mengatakan, perlunya penambahan alat berat berupa dozer dan amphibi serta posko UPT PU untuk di Rohil, sehingga lebih efektif dan cepat untuk perbaikan jalan dan normalisasi sungai di Rohil.

"Kondisi sekarang, ada 2 alat berat di UPT Dumai. Namun posko di Rohil belum ada. Ini menjadi langkah cepat untuk mengatasi jalan rusak dan sungai atau pun navigasi dalam pengaturan minimalisasi banjir," cakapnya lagi.

Selain itu, dalam hal pendataan, diperlukan perbaikan pendataan setiap tahun secara terus menerus sehingga bantuan tepat sasaran. Antara data yang diajukan desa dengan dinas ataupun instansi berbeda. Data yang benar sangat membantu untuk memberikan bantuan secara tepat sasaran termasuk data DPT (Data Pemilih Tetap) yang dipakai di pemilu.

Terakhir, Karmila Sari menyoroti fakta sedikitnya nasabah Bank Riau Kepri di desa. Masyarakat, katanya, dengan senang hati menjadi nasabah, asalkan Bank Riau Kepri semakin dekat ke wilayah tempat tinggal mereka.

"Dominan masyarakat adalah nasabah BRI. Bahkan BRI Link jadi usaha di Bumdes. Bank Riau Kepri dalam hal ini dapat meniru hal ini untuk membuat Bank Riau link dan mempercepat pembangunan unit/kedai. Banyak sekali perkebunan besar di Rohil, 1 minggu per ATM bisa transaksi hampir Rp 1 miliar dalam 1.000 orang karyawan kebun. Dan masyarakat lainnya dominan yang memiliki kebun sendiri dan bekerja di kebun orang memiliki penghasilan tetap yang bisa meningkatkan DPK (Dana Pihak Ketiga). Secara tidak langsung, masyarakat Riau bisa berkontribusi untuk kemajuan Bank Riau. Dan tentunya ini akan berimbas untuk peningkatan dividen ke pemprov, karena Bank Riau salah satu BUMD Riau," tukasnya.