Ketua ASITA Riau Julfiyanto
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Association of Indonesia Tour and Travel Agency (Asita) Riau sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang melarang mudik pada momen lebaran tahun 2021. Pelarangan ini secara tak langsung akan mempengaruhi kepercayaan masyararakat untuk berwisata.
"Kita dari travel tentu sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Kita tidak setujulah dengan kebijakan itu," ujar Ketua ASITA Riau Julfiyanto kepada CAKAPLAH.COM saat dihubungi melalui sambungan seluler, Rabu (31/3/2021).
Ia mengatakan seharusnya pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan yang sudah dikeluarkan ini dan menggantinya dengan kebijakan lain. Seperti penerapan protokol kesehatan ketat untuk yang ingin mudik ataupun bepergian ke luar daerah.
"Terlebih saat ini vaksin juga sudah ada. Kami para pelaku wisata juga sebagian besar sudah divaksin," Cakap Julfiyanto.
Ia mengatakan pelarangan mudik ini nantinya tentu akan berdampak terhadap pariwisata. Contohnya saja saat liburan panjang banyak orang yang ingin pergi ke luar daerah untuk liburan.
"Namun dengan adanya larangan itu, mau gimana, kan. Mudik itu kan jalan ke kampung halaman, pergi ke luar daerah. Misal dari Riau mau pergi ke Sumbar untuk liburan, nah dengan larangan itu orang mau liburan juga ke luar daerah kan nggak bisa di tanggal libur itu. Karena ketentuannya seperti apa juga kita tak tahu. Karena mudik atau jalan-jalan itu sama-sama ke luar daerah," sebutnya.
Padahal, di libur panjang inilah pihak travel berharap ada peningkatan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Terlebih lagi di masa pandemi, bisnis travel mengalami penurunan yang sangat drastis.
"Padahal pelaku wisata baru sedikit bernafas karena perkembangan Covid-19 di Riau yang mulai menurun. Ditambah lagi dengan kepercayaan masyarakat untuk berwisata sudah mulai tumbuh. Ditambah lagi daerah-daerah lain sudah membuka diri dan welcome untuk dikunjungi. Namun dengan adanya kebijakan ini ya mau tak mau, tak bisa ke mana-mana," keluhnya.
Untuk itu dirinya sangat berharap agar kebijakan larangan mudik ini bisa ditinjau ulang lagi. "Dan tentunya kita harapkan ada kebijakan yang lebih mendukung wisata," tutupnya.