PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sejak dibuka beberapa waktu lalu, Polling CAKAPLAH.com terkait rencana Pemprov Riau yang akan melakukan pinjaman utang ke PT SMI, ditutup.
Hasilnya, dari 520 responden yang mengikuti polling sebanyak 428 responden atau 82,3 persen memilik opsi jawaban tidak setuju atas rencana Pemprov Riau tersebut.
Sementara, sebanyak 92 atau 17,7 persen responden memilih jawaban setuju.
Polling ini dilakukan dengan harapan akan menjadi bahan pertimbangan, saran dan evaluasi Pemprov Riau dalam mengambil sebuah kebijakan, dalam hal ini adalah rencana hutang ke PT SMI.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan kembali mengusulkan pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Usulan ulang pinjaman uang untuk pembangunan infrastruktur di Riau itu karena usulan pertama sebesar Rp2,5 triliun tahun 2021 belum dikabulkan PT SMI.
"Usulan pinjaman ke PT SMI tahun lalu belum berhasil. Tahun ini kita coba review (pengusulan)," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, M Taufiq OH kepada CAKAPLAH.com, Rabu (17/3/2021).
Meski demikian, Taufiq belum bisa memastikan apakah usulan kedua pinjaman uang ke PT SMI sama dengan usulan pertama.
"Untuk angka usulan belum tentu sama. Karena kita perlu melakukan review, dan perlu dilaporkan ke pak Gubernur," singkat.
Selain itu, tambah Taufiq, pihaknya juga tengah mempelajari pinjaman dengan skema Kerjasama antar Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi asing dari Amerika program Bappenas.
"Yang itu kita coba juga. Kita lihat mana yang lebih memungkinkan yang sesuai dengan kemampuan daerah," cakapnya.
Untuk diketahui, tahun lalu Pemerintah Provinsi Pemprov Riau telah mengusulkan rencana pinjaman uang ke PT SMI sebesar Rp 2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Riau.
Usulan pinjaman disampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai leading sektor pinjaman PEN. Hal itu karena PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kemenkeu.
Dalam pinjaman itu ada tiga sektor yang diusulkan, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pertanian terkait irigasi.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Serba Serbi |