PEKANBARU (CAKAPLAH) - Peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (PCI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) tinggal beberapa bulan lagi. Berbagai seminar juga banyak digelar untuk membahas hal ini.
Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Akri Institute. Beberapa waktu lalu pihaknya menggelar Seminar dan Webinar Paradigma Titik Akhir Blok Rokan dengan Tema Penguatan Ekonomi Masyarakat Riau yang digelar secara virtual. Bahkan pesertanya mencapai 500 lebih.
CEO Akri Institute, Peri Akri yang memoderatori kegiatan tersebut menyampaikan setelah titik akhir Blok Rokan tersebut, diharapkan, bagaimana keberpihakan Pertamina agar lebih peduli ke dunia usaha.
"Multi effect dari peralihan pengelolaan tersebut akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk masyarakat, ketika dilakukan dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
GM Corporate Affairs Asset PT CPI, Sukamto Tamrin dalam kesempatan itu mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menyerahkan data hingga 90 persen, ke pihak PHR.
"Jelang peralihan pengelolaan Blok Rokan tersebut, kita sudah menyerahkan data ke pihak PHR," ucapnya.
Hal tersebut memancing tanggapan dari pembicara lainnya. Salah seorang pengusaha Riau, Peng Suyoto misalnya, yang menganggap penyerahan data tersebut terlalu lambat diserahkan, hingga baru 90 persen dilakukan, padahal peralihan akan dilakukan pada 9 Agustus 2021 mendatang.
"Bagi pegawai yang darahnya masih merah putih, tolong bantu perihal penyerahan data tersebut, karena itu merupakan data penting. Semua data harusnya sudah diserahkan ke Pertamina. Apalagi saat ini sudah memasuki April, dan tidak lama lagi dilakukan peralihan," tegas Peng Suyoto dalam kesempatan itu.
Mantan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir yang hadir dalam kegiatan tersebut meredam perdebatan dan menyampaikan agar tetap kedepankan rasional, walau dalam kondisi emosional.
"Kita boleh emosional tapi tetap mesti rasional, jangan perturutkan emosi. Yang harus kita ingat, tujuan kita tetap satu, untuk penguatan perekonomian masyarakat Riau," ujar Irwan Nasir.
Walikota Dumai, Paisal dalam kesempatan itu dengan tegas meminta agar Dumai tidak diabaikan. Dikatakannya, Dumai memiliki peran yang penting, apalagi pipa dan perkantoran migas tersebut juga berada di Dumai. Misalnya ketika sesuatu insiden terjadi, maka rakyat Dumai yang akan menanggungnya.
"Maka dari itu, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan berontak secara santun. Berbagai pihak juga menyatakan akan siap membantu kami nanti. Ini amanah yang disampaikan rakyat Dumai, yang harus saya laksanakan," tegasnya.
Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang (APJP) Migas Indonesia, Helfried Sitompul mengatakan, harus ada intervensi dari pemerintah melalui regulasi, sehingga semakin memudahkan pelaksanaan nantinya.
"Harus ada intervensi yang terukur dari pemerintah daerah dan pusat untuk keberpihakan kepada dunia usaha, khususnya lokal, agar berdampak kepada penguatan ekonomi daerah Riau," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Riau, Supianto mendesak Gubernur Riau untuk membentuk tim khusus dalam proses transisi tersebut.
"Kita akan desak Gubernur Riau untuk membentuk tim khusus untuk proses transisi, dengan melibatkan semua elemen," tuturnya.
Turut hadir sebagai pembicara lainnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Indra Agus Lukman yang mewakili Gubernur Riau, Anggota DPRI RI Komisi VII, Abdul Wahid, serta Asisten I Pemkab Siak, Hendrisan, dan lainnya.