Muhaimin Iskandar.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPW PKB Provinsi Riau enggan menanggapi adanya kabar akan dilaksanakan muktamar luar biasa (MLB) untuk mengganti posisi Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.
Untuk diketahui, belakangan, muncul isu sejumlah kader PKB di daerah menyerukan desakan MLB. Mereka beralasan telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Bali 2019 sehingga perlu adanya evaluasi lewat MLB.
Ketua DPW PKB Riau, Abdul Wahid saat diminta pendapatnya, enggan menanggapi isu tersebut dan mengatakan bahwa isu tersebut tidak jelas.
"Tidak jelas itu, jadi tidak perlu ditanggapi," ujarnya singkat.
Sebagaimana diketahui, PKB Riau pada Muktamar 2019 lalu menjadi yang terdepan untuk mendukung Muhaimin Iskandar maju kembali menjadi Ketum PKB 2019-2024.
Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto pada Juli 2019 lalu mengatakan, bahwa PKB Riau mendukung kembali Muhaimin karena di tangan Muhaimin pencapain PKB terus meningkat. Ada harapan bahwa Cak Imin akan dimajukan pada Pilpres 2024.
Untuk diketahui, belum lama ini timbul desas - desus bahwa ada desakan dari kader di daerah di Indonesia untuk menggelar MLB gantikan Cak Imin.
Dilansir dari Tempo, Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya mengatakan, terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Bali 2019 sehingga perlu adanya evaluasi lewat MLB.
Pelanggaran AD/ART itu contohnya dalam pelaksanaan musyawarah cabang dan musyawarah wilayah. Dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu, kata dia, tak ada proses penjaringan dari bawah.
"Pelaksanaannya tidak memenuhi AD/ART, maka diperlukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan AD/ART tersebut. Forumnya muktamar luar biasa," kata Haris, seperti dikutip dari situs Tempo, Selasa malam (13/4/2021).