(CAKAPLAH) - Kritik terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter dengan 5 hari sekolah berujung ke arah politis.

Begitu kata pemerhati ‎kebijakan publik dari Suluh Nusantara, Ahmad Nur Hidayat dalam menganalisa pemberitaan di media massa yang menurutnya terdapat pembentukan dan penggiringan opini negatif yang cukup massif.

"Jadi, sudah bukan lagi menyangkut program Penguatan Pendidikan Karakter secara substansial sebagai implementasi Nawacita Jokowi-JK, melainkan kelompok tertentu menggiring menjadi isu politis," ujarnya, Jumat (16/6/2016).

Salah satu indikasi politisasi kasus ini adalah munculnya wacana dari segelintir kelompok tertentu, seperti PBNU yang meminta Presiden Joko Widodo mereshuffle Menteri Muhadjir dengan alasan kebijakan Mendikbud meresahkan rakyat.

Mantan pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) itu menilai, kelompok-kelompok tersebut belum memahami secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif terhadap Program Pendidikan Penguatan Karakter sebagai bentuk komitmen dan janji Jokowi-JK yang tertuang dalam buku "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian".

Ahmad menegaskan bahwa sekolah lima hari yang digagas Mendikbud yang juga Ketua PP Muhammadiyah tersebut bukan barang baru di negeri ini. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi telah melaksanakan program ini sejak tahun pelajaran 2011/2012 dengan konsep Pendidikan Tematik "Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa". Sementara di Bandung, program serupa juga telah berjalan sejak tahun 2010.

"Tidak ada program lima hari sekolah tersebut yang meresahkan masyarakat. Kalau belum mendapatkan informasi secara utuh kan bisa didiskusikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingat kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter juga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Agama," tegas Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad khawatir ada pesanan tertentu untuk menciptakan opini publik mendesak pencopotan Mendikbud Muhadjir Effendy.

"Pasca dilantik sebagai menteri, Mendikbud Muhadjir Effendy memang salah satu menteri yang gesit dan fast response, serta patuh dalam menjalankan dan mengimplementasikan visi-misi presiden di lembaga yang dipimpinnya. Jadi wajar jika banyak orang yang iri terhadap beliau," pungkas Ahmad‎.

Sebelumnya Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, Arifin Junaidi, mengaku berencana mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana kebijakan tersebut. Pihaknya  juga meminta kepada Presiden untuk mencopot Muhadjir dari jabatan menteri.

Sebab wacana kebijakan full day school ini telah membuat gaduh di tengah masyarakat. "Mendikbud ini bikin gaduh, karena minta untuk diganti," tegasnya.