PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau bertekad memperkuat peran anggota asosiasi sebagai langkah memperkokoh industri sawit dalam mewujudkan kesejahteraan di Bumi Lancang Kuning.

Tekad itu tertuang sebagai tema rapat kerja cabang (Rakercab) GAPKI Riau perdana, yang diselenggarakan di Hotel Pangeran, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (20/4/2021).

Ketua GAPKI Cabang Riau, Jatmiko K Santosa, dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru mengatakan bahwa tema tersebut diangkat mengingat peran industri kelapa sawit saat ini menjadi semakin penting, terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"Alhamdulillah sawit masih menjadi salah satu industri yang tumbuh positif selama pandemi. Untuk itu, kita bertekad terus memperkuat industri sawit dan mewujudkan kesejahteraan Provinsi Riau," katanya.

Ia berujar terdapat sejumlah program kerja prioritas GAPKI Cabang Riau yang digulirkan oleh jajaran kepengurusan yang baru saja resmi dilantik pada akhir Maret 2021 lalu. Diantaranya, akselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai langkah awal peningkatan ekonomi para petani, berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional, serta memperkokoh industri sawit Riau.

Menurut Jatmiko yang juga Chief Executive Officer PT Perkebunan Nusantara V tersebut, disparitas produktivitas sawit antara perusahaan dengan petani cukup besar.

"Sebagai perbandingan, CPO yang dihasilkan dari kebun perusahaan itu mencapai 5 ton per hektare. Sementara dari petani hanya 2 ton per hektare. Ini yang menjadi fokus kita agar industri sawit semakin kokoh dan kesejahteraan masyarakat tercapai," ujarnya.

Dalam Rakercab GAPKI Cabang Riau yang dilaksanakan secara hybrid dan turut diikuti Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut, Jatmiko menjelaskan penguatan internal organisasi turut menjadi prioritas kepengurusan. Ditambah perubahan peraturan perundangan yang berlaku turut menjadi dasar bagi GAPKI Riau untuk berbenah.

"Sebelum UUCK (Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja) keluar, seolah-olah antara undang-undang tenaga kerja, PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), dan upah pekerja itu berdiri sendiri. Kemudian (setelah) UU ini (terbit), tentu berdampak pula pada industri sawit. Hari ini kita juga akan membahas itu," urainya.

Melalui Rakercab GAPKI Riau, ia berharap isu strategis serta permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kerja sepanjang 2021 ini bisa diantisipasi dan dirumuskan bersama.

Sebelum pelaksanaan Rakercab, pada hari yang sama GAPKI Riau juga melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk pemberian santunan kepada anak yatim, kaum dhuafa, dan para Tahfiz atau penghafal Al-Qur'an di Kota Pekanbaru. Kegiatan yang dibalut dalam program GAPKI Riau Peduli Anak Yatim tersebut dilaksanakan dengan menyasar langsung panti asuhan dan rumah Tahfiz di Pekanbaru.

Untuk diketahui, Rakercab GAPKI Riau perdana dibawah kepimpinan Jatmiko K Santosa turut diikuti oleh sejumlah pengurus GAPKI Cabang sejumlah Provinsi lainnya di Indonesia. Kegiatan tersebut selanjutnya ditutup dengan buka bersama seluruh pengurus sebagai langkah menguatkan soliditas seluruh jajaran kepengurusan.

"Soliditas di dalam kepengurusan menjadi sangat penting untuk merealisasikan niat kita guna memperkokoh industri sawit Riau dan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi terutama di tengah pandemi seperti saat ini," tutup Jatmiko.

Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, melalui aplikasi percakapan video zoom meeting berharap program kerja yang diusung dapat memperkuat peran GAPKI Cabang Riau. Ia mengatakan bahwa GAPKI Riau harus menjadi yang terbesar mengingat Bumi Lancang Kuning itu merupakan provinsi dengan perkebunan sawit terbesar di Indonesia.

Untuk itu, ia meminta pembenahan dapat terus dilakukan, terutama dari sisi tata kelola organisasi. "Baik itu keuangan, mekanisme kerja, pembagian tugas, sehingga menjadi organisasi yang efektif. GAPKI adalah organisasi yang kita bangun secara profesional dan independen," ujarnya.

Lebih jauh, Joko memastikan bahwa GAPKI Pusat akan terus memberikan dukungan kepada kepengurusan GAPKI Cabang Riau dalam melaksanakan dan mensukseskan seluruh program kerja yang diusung.

"Yang dibutuhkan kerjasama, willing to do more," tuturnya.