Ketua PGRI Riau Dr. Muhammad Syafi'i S.Pd. M.Si.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua PGRI Riau Dr. Muhammad Syafi'i S.Pd. M.Si turut angkat bicara terkait keterlambatan pembayaran gaji Guru Bantu Provinsi Pendidikan Dasar, sejak Bulan Januari 2021.
Hal tersebut tentunya membuat seluruh Guru Bantu Provinsi mengeluh dan ditambah lagi dalam momen Ramadan hingga menyambut Lebaran.
Syafii mengatakan, perbedaan kewenangan nampaknya menjadi masalah hingga polemik terjadi tentang proses administrasi Guru Bantu Provinsi tersebut.
PGRI, kata Syafii mengatakan, bahwa pihaknya meminta dipercepat atau disegerakan sebelum Hari Raya Idul Fitri persoalan tersebut sudah diselesaikan.
"Sebelum Lebaran kita minta sudah wajib selesai agar guru dengan kebutuhannya dapat terpenuhi," kata dia, Jumat (23/4/2021).
"Kita juga tiap hari sekarang memantau ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentang perkembangannya, terakhir 3 kabupaten, untuk Rohul sudah masuk ke Kasda dan Bengkalis serta Inhu masih proses administrasi kurang DPA untuk Kabupaten/kota lain kita belum dapat info dari sumber BPKAD, serta 9 kabupaten kota belum mengajukan. Insya Allah untuk guru guru kita pantau setiap waktunya," cakapnya lagi.
Disinggung tentang beberapa pihak seperti kalangan DPRD yang meminta meminta Gubri Syamsuar mencopot Kadisdik Riau Zul Ikram, Syafi'i mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah solusi.
"Kita tidak berfikir copot mencopot. Biarkanlah Pak Gubri dengan kewenangannya mengevaluasi kabinetnya. Yang penting sekarang guru jangan jadi korbannya dan dipercepat saja dalam bulan puasa ini karena mau Lebaran juga," tambahnya.
Lebih jauh, PGRI, kata Syafii juga minta agar tahun depan tidak terjadi lagi persoalan tersebut. Maka, baik pemerintah Provinsi maupun Pemda kabupaten/ kota terutama, disdiknya duduk bersama agar kendala administrasi maupun kendala bayar tidak terjadi setiap tahunnya.
"Sebaiknya wajib jangan terjadi tahun depan dan kita jadikan pembelajaran," imbuhnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Pendidikan, Riau |