PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Riau turut angkat bicara terkait terancamnya 167 kilometer bibir pantai di seluruh Riau dari abrasi, yang membutuhkan penanganan segera agar tidak semakin parah.
Namun di satu sisi anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit, sementara anggaran dari pusat tak kunjung mengucur ke daerah untuk kawasan abrasi itu.
"Untuk itu, DPRD Riau mengajak Pemprov Riau dan Pemkab yang memiliki wilayah kritis abrasi duduk bersama untuk memperjuangkan anggaran pusat guna menangani abrasi di Riau," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, Rabu (28/4/2021).
Hardianto mengatakan, titik lemah yang harus diperbaiki untuk merebut anggaran pusat adalah jangan menunggu dan percaya dengan janji-janji pemerintah pusat.
"Pemprov dan Pemkab yang memiliki wilayah abrasi yang kritis, harus lebih keras dan konsisten berjuang dan melakukan lobi khusus, sehingga pusat mau memberikan anggaran untuk menangani abrasi di Riau," kata mantan calon wakil gubernur Riau itu.
Politisi Gerindra ini mengatakan, bukan Riau saja yang mengalami abrasi, provinsi lain juga. Maka Riau harus berpacu dengan daerah lain untuk mendapatkan anggaran tersebut, sehingga harus satukan persepsi dan perangkatnya.
"Kalau kepentingan kita maka harus sering-sering melobi pusat," cakapnya lagi.
Abrasi yang cukup parah terjadi seperti di Desa Teluk Papal, Kabupaten Bengkalis. Dimana masyarakat harus kehilangan lapangan sepakbola, kuburan, perkebunan yang tergerus oleh ombak pantai.***
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Lingkungan, Riau |