Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi menyayangkan arah keputusan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menghendaki pengelolaan Pasar Cik Puan diserahkan kepada pihak ketiga.
Kepada CAKAPLAH.com, Senin (3/5/2021), Husaimi mengatakan, jika di-pihakketiga-kan, nantinya kemungkinan pedagang tidak akan mampu membayar dan sangat mungkin menimbulkan konflik.
"Kalau di-pihakketiga-kan nanti seperti pasar pusat, demo karena pedagang tidak sanggup membayar. Kalau diberikan ke pihak ketiga saya kecewa. Karena aset ini kita berikan ke Pemerintah Kota agar pedagang itu mendapat harga yang lebih murah," kata Husaimi.
Politisi PPP ini mengatakan, pengalaman pemerintah di Riau tidak terlalu apik saat bekerja dengan swasta. Alih-alih untung, pemerintah justru sering tak mendapat kejelasan.
"Kalau bisnis kita lihat seperti apa. Aryaduta kita dapat apa? SPC di Kota Batam kita dapat apa? Kita lemah di hukum ini," ketusnya.
Lebih jauh, kata Husaimi, jika memang Pemko tak sanggup mengelola, lebih baik agar diserahkan saja ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih profesional tetapi tidak terlalu mengerjar keuntungan.
"Kalau tidak serahkan ke BUMD, itu lebih bagus lagi. Kalau swasta pasti dia mencari untung, lapaknya terlalu tinggi," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera membangun Pasar Cik Puan yang terbengkalai beberapa tahun belakangan. Rencana ini setelah ada kesepakatan penyerahan aset dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
"Insya Allah kita akan segera membentuk tim. Di samping kita secara interaktif serah terima dari Pemprov Riau. Ada beberapa aset Pemprov ke Pemko, begitu juga sebaliknya aset Pemko ke Pemprov, Total semuanya sekitar Rp80 miliar lebih," kata Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT.
Lanjutnya, aset yang dari Pemprov ke Pemko, selain taman, jaringan jalan, kemudian juga bangunan termasuk juga pasar Cik Puan. Sedangkan aset yang dari Pemko ke Pemprov, ada balai budaya yang di Jalan Sudirman.
"Ke depan kita mau segera untuk melakukan penataan pembangunan di Pasar Cik Puan," kata Walikota.
Polanya, lanjutnya, dari awal, Pemko sudah menyampaikan, akan menggunakan investasi dari dunia usaha. Dari pihak ketiga. "Kita berusaha dan berupaya untuk tidak menggunakan dana pemerintah. Baik APBN maupun APBD," jelasnya.
Kata Walikota, dengan pola kerjasama dunia usaha, pihak ketiga. Ini akan lebih minim anggaran di tengah perekonomian yang sulit. "Kalau kita tunggu dana pemerintah tentu ini juga akan lama," jelasnya.
Pembangunan ini akan segera direalisasikan. Kata Walikota, pembangunan akan dimulai sebelum masa jabatannya habis pada tahun depan.
"Ini akan simultan nanti. Tentu kita siapkan semua sesuatu. Mulai kajian pola yang mau kita pakai. Mudah-mudahan, kita rencanakan itu bisa. Setahun ini Insya Allah bisa," jelasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |