Benjamin Netanyahu. (Foto: AFP) PALESTINA
|
(CAKAPLAH) - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, gagal membentuk pemerintahan koalisi baru hingga tenggat waktu yang ditetapkan, yakni Selasa (4/5/2021) tengah malam tadi. Kegagalannya tersebut semakin meningkatkan peluang Partai Likud yang dia pimpin dapat beralih menjadi oposisi untuk pertama kalinya dalam 12 tahun.
Netanyahu pada 6 April lalu menerima mandat dari Presiden Israel, Reuven Rivlin, untuk membentuk pemerintahan baru. Menurut undang-undang yang berlaku di Israel, Netanyahu memiliki waktu selama 28 hari untuk menunaikan mandat tersebut.
Jika setelah rentang waktu itu kabinet belum terbentuk, kesempatan tersebut bisa diperpanjang hingga dua minggu berikutnya. Akan tetapi, jika setelah masa perpanjangan itu Netanyahu masih gagal juga membentuk pemerintahan baru, Presiden Rivlin bakal memilih kandidat perdana menteri lain atau meminta parlemen untuk memilih satu orang sebagai kepala pemerintahan berikutnya.
Pemilu Israel telah digelar pada 23 Maret lalu. Itu adalah pemilu keempat yang diadakan negara Yahudi itu dalam dua tahun terakhir. Pemilu itu berakhir dengan hasil yang mengambang. Pasalnya, baik koalisi sayap kanan pimpinan Netanyahu maupun calon aliansi dari lawan-lawannya, tak ada yang berhasil menguasai mayoritas Parlemen Israel.
Sebagai pemimpin terlama Israel yang berkuasa secara berturut-turut sejak 2009, Netanyahu kini menghadapi tugas berat untuk memecahkan kebuntuan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus merekrut sekutu yang memadai di Parlemen Israel (Knesset) agar bisa membangun koalisi pemerintahan.
Associated Press melansir, lawan-lawan politiknya telah mengadakan pembicaraan secara tak resmi dalam beberapa pekan terakhir untuk membangun dasar kesepakatan terkait pembagian kekuasaan ke depannya.
Editor | : | Ali |
Sumber | : | iNews.id |
Kategori | : | Internasional |