Keputusan Pemerintah pusat melarang mudik Lebaran 2021 untuk semua lapisan masyarakat Indonesia berdampak pada perusahaan angkutan. Tampak di berbagai terminal penumpang hanya sedikit. Foto: tribunnews.com
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Diperkirakan 18,9 juta warga masih nekat mudik Lebaran 2021 walau sudah ada larangan resmi. Ini cukup mengkhawatirkan karena sudah bisa dipastikan kasus aktif Covid-19 harian dan angka kematian akan mengalami lonjakan.
Bahkan, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 akan penuh dan tenaga kesehatan di daerah tujuan mudik akan kewalahan menangani pasien.
"Akibatnya, mereka (pemudik) yang terpapar Covid-19 bisa menjadi fatal. Bisa mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu tahun lalu," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam diskusi virtual, Rabu (5/5/2021).
Dia mengingatkan, di daerah tujuan mudik belum tentu ada rumah sakit rujukan Covid-19 dan tenaga kesehatan yang dapat menangani banyak pasien. Pemerintah pusat, kepala daerah, hingga perangkat di tingkat desa/kelurahan perlu mengimbau agar warganya tidak nekad pulang kampung.
"Hari ini kita lelah, lebih baik kita dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain, karena masyarakat yang ingin mudik pun masih ada 7% (18,9 juta), masih nekat. Jangan mudik, jangan mudik, jangan mudik," pinta Doni.
Dia mengungkapkan, situasi saat ini masih terkendali meski sudah ada tiga varian baru Covid-19 masuk ke Indonesia. Sebab, kasus aktif di Indonesia sekarang menduduki catatan terendah sepanjang setahun terakhir.
Namun, angka kematian di Indonesia masih lebih tinggi daripada rata-rata global. Dia mengaku, khawatir adanya peningkatan kasus aktif Covid-19 seiring dengan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI).
"Di antaranya mereka tidak sedikit yang diperiksa ternyata positif Covid-19, ini sudah kami buktikan (dengan pemeriksaan di beberapa bandara penerima kepulangan PMI," ucapnya.
Sebelumnya, Doni Monardo menyampaikan ada lima provinsi yang bakal kedatangan PMI terbanyak, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.
Penulis | : | Edison |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Nasional |