Ilustrasi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini sedang mengejar potensi dana pembagian kewenangan pengelolaan laut ke pemerintah pusat.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Andi Yanto kepada CAKAPLAH.com, Jumat (7/5/2021) di Pekanbaru.
Andi mengatakan, dana tersebut bisa didapatkan dengan pemanfaatan pendapatan pajak yang diambil dari kapal yang melakukan labuh jangkar kapal, bersandar di pelabuhan dan kegiatan lainnya.
Menurutnya, selama ini pendapatan tersebut diambil oleh pemerintah pusat, namun belakangan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) bisa mendapatkan dana itu.
"Jadi mereka (Pemprov Kepri) melakukan gugatan dan dimenangkan sehingga mereka bisa mengelola kembali pendapatan itu," terangnya.
Hanya saja, lanjut Andi, untuk mendapatkan dana itu, Pemprov Riau tidak perlu melakukan gugatan yang sama. Namun pihaknya akan membawa salinan gugatan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) dan jika disahkan, otomatis peraturan tersebut akan berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia.
"Mereka Pemprov Kepri bersedia memberikan salinan keputusan tersebut. Karena itu dalam waktu dekat akan kami ambil salinannya bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk segera didaftarkan ke MA," jelasnya.
Disinggung potensi dari sektor pajak pengelolaan wilayah laut di Provinsi Riau, tersebut, Andi menyatakan cukup besar. Seperti yang ada di kawasan Kota Dumai, sebelum adanya aturan baru pernah mengelola hingga empat mil laut mendapatkan penghasilan Rp10 miliar pertahun.
"Dulu itu sistemnya masih bagi hasil, kalau aturan baru ini semua untuk daerah. Kemudian wilayah kelolanya sampai 12 mil laut, tentu potensinya lebih besar," katanya.
Namun dari perhitungan sementara pihaknya, jika 0-12 mil laut tersebut sudah sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Maka pendapatan yang bisa didapatkan sekitar Rp80 miliar pertahun didapatkan daerah.
"Potensinya cukup besar, kan banyak aktivitas kapal yang terjadi disekitar wilayah Kota Dumai," pungkasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |