Ade Hartati.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Beberapa kejadian warga yang tidak bisa dan ditolak untuk dilakukan vaksinasi membuat anggota DPRD Riau, Ade Hartati angkat bicara.
Menurut Ade Hartati, vaksinasi itu sejatinya ditujukan sebagai salah satu cara untuk memberikan imunitas kepada masyarakat, baik sebagai individu maupun masyarakat. Namun informasi soal siapa-siapa saja dan jadwal terkait vaksinasi harusnya terbuka luas, agar warga tahu dengan baik.
"Program vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah pusat, selayaknya diatur sedemikian rupa oleh pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas yang dimaksud. Untuk prioritas pertama vaksinasi ditujukan bagi seluruh tenaga kesehatan, dimana para Nakes merupakan ujung tombak bagi penanganan pasien covid 19," kata Ade Hartati, Kamis (20/5/2021).
Kemudian, kata Ade disusul oleh tenaga pendidik dan TNI. Selanjutnya, tentu pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat, terutama yang rentan tertular Covid-19, seperti Lansia, pedagang dan pekerja harus dipastikan untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksinasi.
"Informasi terkait vaksinasi harus dibuka seluas-luasnya. Dan pemerintah harus memastikan alur prioritas dan kepastian waktu sampai kapan masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi. Sehingga tidak terjadi hal-hal seperti di atas (ditolak vaksin)," kata Ade lagi.
Politisi PAN ini mengatakan, dari jumlah awal sebesar 20.000 ribu dosis vaksin untuk Riau, tentu belum mencukupi untuk seluruh masyarakat Riau dengan jumlah 6,5 juta jiwa.
"Oleh sebab itu kepastian alur prioritas dan waktu menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |