JAKARTA (CAKAPLAH) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Tahun ini Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp23,24 triliun untuk PKT yang salah satu kegiatannya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah dengan anggaran Rp2,46 triliun untuk 114.900 unit rumah di seluruh Indonesia

Di samping untuk memulihkan perekonomian masyarakat, program BSPS ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah layak huni. Tinggal di rumah layak huni tentunya membantu masyarakat untuk terhindar dari berbagai penyakit termasuk Covid-19.

“Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Program BSPS salah satunya disalurkan di provinsi Riau, dimana pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp28,1 miliar untuk membedah sekitar 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 10 Kota/Kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau.

Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program BSPS ini merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp20 juta yang dialokasikan pada pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan pembayaran upah tukang sebesar Rp2,5 juta.

"Untuk total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau yang sebesar Rp 28,1 miliar akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp24,5 miliar dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja tukang sebesar Rp3,5 miliar di provinsi Riau," jelas Khalawi.

Khalawi menambahkan, untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar layak huni di Provinsi Riau, pihaknya telah menerjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

"Dalam pendataan calon penerima bantuan Program BSPS, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga menggandeng pemerintah daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran," ujar Khalawi.

Adapun sebaran Program BSPS berada di kabupaten Kampar 750 unit, Indragiri Hilir 90 unit, Kuantan Singingi 75 unit, Pelalawan 60 unit, dan Rokan Hulu 30 unit.

Selain itu juga dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Dumai 15 unit dan kabupaten Siak 100 unit. Untuk program BSPS di Provinsi Riau saat ini progres fisik di lapangan sudah mencapai 30 persen.