JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai stok vaksin Covid-19 saat ini masih belum dianggap aman dan bisa membuat tenang.

Dengan jumlah masyarakat yang harus divaksin minimal 181 juta orang untuk mencapai kekebalan kawanan (herd immunity), maka dibutuhkan stok vaksin sejumlah 362 juta untuk 2 kali penyuntikan tiap orang. 

Sehingga dia memberi warning (peringatan) keras kepada direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya Holding Farmasi BUMN (PT Bio Farma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Indofarma (Tbk) saat rapat kerja di Komisi VI DPR, untuk bisa menjaga persediaan stok vaksin. Agar pengalaman tidak maksimalnya testing dan tracing Covid-19, tidak boleh terulang pada program vaksinasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah. 

"Saya mau ingatkan sekarang kepada kita semua, khususnya kepada direksi BUMN kita, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi. Vaksinasi kita juga saya lihat pace-nya (kecepatannya) belum maksimal, belum cepat. Dan juga stok yang tersedia juga, sorry to say, kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, karena itu kita harus bahu membahu," ujar Martin dalam keterangan tertulis yang diterima CAKAPLAH.com, Rabu (26/5/2021).

Menurutnya, pengalaman Indonesia di awal Pandemi Covid-19 yang terkesan tidak siap telah membuat kapasitas testing dan tracing tidak maksimal. Hal itulah yang membuat banyak terjadi pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19 seperti saat Idul Fitri yang lalu. 

Ia membandingkan dengan negara Rusia yang sudah melakukan PCR test sebanyak 135 juta untuk jumlah penduduk sekitar 144 juta jiwa. Dengan data tersebut, Rusia dapat mengelola pandemi di negara mereka dengan pembatasan yang tidak lagi perlu terlalu ketat. 

“Manajemen Pandemi seperti itu yang harus dilakukan dengan baik sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat," terang Martin. 

Untuk mencapai target-target tersebut, Legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 itu menilai bahwa suksesnya vaksinasi jangan hanya dibebankan kepada BUMN, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk swasta. 

“Jadi BUMN memegang ranah penting, saya setuju, sangat amat setuju, tapi kalau yang memegang peranan hanya BUMN, saya rasa nggak akan sanggup, Pak. Jadi buka kesempatan, kalau perlu kumpulkan semua stakeholder yang ada di masyarakat kita, juga dunia usaha, bagaimana kita mencapai 181 juta herd immunity itu. Yang penting adalah pencatatan yang dilakukan dengan oleh baik Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak stakeholder terkait di situ. Jangan sampai ini terulang persoalan vaksinasi kita tidak maksimal, sehingga pandemi ini kemudian tidak selesai-selesai di kita dan lambat sekali progresnya, dan itu juga bisa membahayakan penduduk kita dan perekonomian kita juga,” pungkas Martin.