(CAKAPLAH) - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J. Mahesa menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menunjukkan sikap tak setia kepada pemerintah dan telah mencederai kehormatan presiden.

Pernyataan Desmond itu menyusul sikap pimpinan KPK dan BKN yang memberhentikan 51 dari 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa TWK tak bisa menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK.

"Pengabaian itu mengandung unsur pembangkangan, mencederai kehormatan Presiden, melawan hukum, dan sebagainya," kata Desmond dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5).

Desmond memaparkan, presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang juga bertanggung jawab atas penegakan hukum. Ia juga menyebut campur tangan presiden dalam persoalan TWK ini tidak dapat diartikan intervensi.

"Penegakan hukum di sini bukan berarti campur tangan dalam proses perkara. Seorang Presiden menjadi chief of justice enforcement alias panglima hukum tertinggi pada sektor penegakan hukum," jelas Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

"Sehingga ketika penegakan hukum berjalan tidak pada rel yang seharusnya seorang Presiden tidak boleh berdiam diri saja dengan menyatakan bahwa itu bukan kewenangannya," imbuhnya.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan gagal TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menonaktifkan puluhan pegawai lembaga antirasuah tersebut.

Presiden Jokowi pun meminta TWK tak menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Jokowi juga mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa peralihan menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai.

Namun, KPK setelah rapat bersama Kemenpan-RB dan BKN memutuskan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK sudah tak bisa dibina dan berada di lembaga antikorupsi. Sementara 24 pegawai akan dibina lewat pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan.