Senin, 02 Agustus 2021

Breaking News

  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!   ●   
  • Israel Tawarkan Vaksin yang Nyaris Kedaluwarsa ke Negara Lain   ●   
  • Singkirkan Spanyol Lewat Adu Penalti, Italia Lolos ke Final   ●   
  • Sindikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap setelah Suntikkan Air Garam ke 2.000 Warga
Yamaha 1 Agustus 2021
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?


Tak Sesuai Putusan MA, Lahan di Desa Gondai Gagal Dieksekusi
Selasa, 01 Juni 2021 15:43 WIB
Tak Sesuai Putusan MA, Lahan di Desa Gondai Gagal Dieksekusi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Maamun Murod

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Lahan sengketa di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, gagal dieksekusi. Lahan yang diperebutkan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Wana Raya (NWR) dikelola bersama.

Awalnya, lahan itu 3.323 hektare, dan telah dieksekusi lebih dari 2.000 hektare atas perintah Mahkamah Agung (MA). Kini status lahan yang tersisa 1.323 hektare itu dikerjasamakan antara kedua belah pihak. 

Dalam putusan Mahkamah Agung, lahan sawit yang tersisa sekitar 1.323 hektare harusnya dieksekusi. Kemudian, pengadilan juga meminta lahan itu dikembalikan fungsinya ke hutan tanaman industri, bukan kebun sawit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Maamun Murod, mengatakan kerjasama pengelolaan lahan itu sesuai arahan pusat. "Arahan dari, pusat areal tersebut dikerjasamakan," ujar Murod kepada wartawan, Selasa (1/6/2021).

Kendati demikian, Murod mengaku tidak mengetahui apakah seluruh luasan lahan yang mencapai 3.323 hektare yang dikerjasamakan atau sisa lahan yang kini belum dieksekusi sekitar kurang lebih 1.323 hektare.

Murod juga mengaku tidak mengetahui apakah sudah ada jalinan kerjasama atau persetujuan dari dua belah pihak. Bahkan, Murod tidak menjelaskan kerja sama apa yang dimaksud. "Itu saya tidak tahu, silahkan tanya ke KLHK," ucap dia

Murod tidak menampik, arahan kerjasama dari pusat tersebut menurutnya melanggar putusan Mahkamah Agung RI. Di mana pada awal ada putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 yang berisi tentang instruksi mengembalikan lahan kepada negara melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Provinsi Riau. Dimana Hutan Tanaman Industri (HTI) kemudian diserahkan kepada PT NWR yang memegang izin seluas 3.323.

Terpisah, Kejaksaan Negeri Pelalawan selaku eksekutor dalam putusan pidana yang dikeluarkan MA terkait eksekusi dan penertiban serta pemulihan ribuan hektar lahan sawit yang dikelola PT PSJ itu mengaku telah menyelesaikan tugasnya yakni mengesekusi lahan tersebut. 

Hal ini disampaikan oleh Kasi Pidum Kejari Pelalawan, Riki Saputra, saat dikonfirmasi. Dia menjelaskan, dari sisi eksekusi sudah dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu. Namun, eksekusi hanya terhadap 2.000 hektare kebun sawit PT PSJ, sedangkan sisanya 1.323 ha belum ditumbang.

Kemudian lahan yang sudah dieksekusi itu  dikembalikan sebagaimana tertera dalam amar putusan kepada Negara melalui DLHK Provinsi Riau dan PT. Nusa Wana Raya (NWR).

"Eksekusi sudah kami laksanakan. Kami melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan, secara formal sudah menyerahkan lahan tersebut sesuai dengan putusan pengadilan," terangnya.

Menurutnya, untuk kegiatan penertiban dan pemulihan kawasan hutan masih belum terlaksana secara keseluruhan. Lalu penertiban dan pemulihan kawasan hutan tersebut pelaksananya adalah DLHK Riau.

"Untuk penertiban dan pemulihan kawasan hutan itu yang baru terlaksana seluas kurang lebih 2.000 hektar," tuturnya

"Tapi kalau eksekusi dalam perkara pidana sesuai dengan putusan pengadilan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan. Leading sektornya kepada siapa lahan tersebut telah kami serahkan sesuai dengan putusan pengadilan," imbuhnya.

Dalam perjalanannya, sengketa lahan antara dua perusahaan yakni PT PSJ dan NWR ini telah dikeluarkan dua putusan dari Mahkamah Agung RI. Pertama adalah Putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 yang berisi tentang instruksi mengembalikan lahan kepada negara melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Provinsi Riau. Dimana Hutan Tanaman Industri (HTI) kemudian diserahkan kepada PT NWR yang memegang izin seluas 3.323.

Kemudian disusul dengan putusan  bahwa surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah. Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 595 K.TUN/2020 dan disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

Menurut Riki, Putusan Mahkamah Agung RI dalam peradilan pidana dan putusan Mahkamah Agung RI dalam peradilan TUN merupakan hal yang berbeda. Bahkan menurutnya tidak ada hubungannya.

"Menurut hemat kami dua putusan itu merupakan hal berbeda. Sebab objeknya juga berbeda," terangnya beberapa waktu lalu.

Akademisi hukum dan tata negara dari Universitas Riau, Mexasai Indra menilai, tidak seorang pun yang bisa menghalangi jalannya eksekusi. "Jika ada lembaga negara lain yang melakukan intervensi termasuk Presiden sekalipun, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara," kata Mexasai.

Eksekusi lahan dilakukan Kejaksaan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau. Kebun dimiliki oleh kelompok petani yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti. Sistemnya berupa pola plasma atau mitra dengan perusahaan.

Eksekusi itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018. Dia menyarankan kepada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, untuk menempuh dengan upaya hukum lainnya.

"Atau sekiranya dalam proses persidangan ada hal-hal yang dianggap janggal, dapat melaporkan ke Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang untuk menegakkan kode etik (code of etic) perilaku hakim. Itulah konsekuensi dari ajaran negara hukum," terangnya.

Dia menuturkan, eksekusi yang dilaksanakan DLHK Provinsi Riau merupakan tindak lanjut putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs).

"Dan setiap putusan pengadilan berlaku asas resjudicata vapoir tate hebiture atau setiap putusan hakim dianggap benar," terang Mex.

Terlebih pelaksanaan eksekusi bersumber dari konsep kedaulatan negara dan kedaulatan hukum.

"Maka setiap warga negara berkewajiban untuk menghormatinya, jika ada yang menghalangi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan," tegasnya.

Penulis : Ck2
Editor : Yusni
Kategori : Pemerintahan, Hukum, Riau, Kabupaten Pelalawan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?

Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Sabtu, 31 Juli 2021
MPR Desak Mensos Tindak Lanjuti Temuan Data Ganda Penerima Bansos
Kamis, 22 Juli 2021
MPR Desak Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes Dilakukan Secepatnya
Rabu, 14 Juli 2021
Darurat Covid-19, Pemerintah Telah Tetapkan PPKM Darurat MPR Minta Semua Harus Berdoa
Senin, 12 Juli 2021
MPR: Koperasi Sebagai Panglima Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 01 Agustus 2021
Gowes Bareng, SKB dan Kapolres Nyambi Bagi Sembako ke Warga Isoman
Minggu, 01 Agustus 2021
Polsek Pangakalan Kerinci Lakukan Pemasangan Sticker dan Pemantauan Pasien Covid-19
Minggu, 01 Agustus 2021
Cegah Covid-19, Polsek Bandar Sei Kijang Gelar Operasi Yustisi di Pos Pantau
Minggu, 01 Agustus 2021
Polsek Kerumutan Kembali Turun ke Jalan Sosialisasikan Prokes

Serantau lainnya ...
Rabu, 21 Juli 2021
Anak Didik AMS Juarai Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Famys Hijab, Pilihan Tepat untuk Tampil Cantik Saat Idul Adha
Jumat, 09 Juli 2021
Berkembang Pesat, Irvan Asmara Sukses Dirikan AMS Modelling School
Kamis, 08 Juli 2021
DRV Beauty Store Jadi Ikon Kosmetik di Sungai Penuh, Produknya Lengkap dan Original

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas

Advertorial lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?
Jumat, 02 Juli 2021
Heboh Bill Gates dan Istrinya Sebenarnya sudah Meninggal Tahun 2013 Lalu
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Selasa, 27 Juli 2021
Tingkatkan Inovasi Teknologi Terapan Bidang MKG, PCR dan BMKG Jalin Kerja Sama
Selasa, 27 Juli 2021
Tim Kukerta Balek Kampung Unri Sialang Sakti Berikan Spanduk dan Logo
Selasa, 27 Juli 2021
Kukerta Unri Desa Ujung Batu Timur Serahkan 1.000 Batang Bibit Tanaman Buah kepada Masyarakat
Senin, 26 Juli 2021
Mahasiswa Kukerta Unri di Desa Pulau Terap Kampar Lakukan Penyemprot Disinfektan

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?


PCR 15 Juli 2021
Terpopuler
Permata
Foto
Unilak 1 Juni 2021
Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit

Selebriti lainnya ...
Bhayangkara 2021 CAKAPLAH
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
UIR 2021
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban
Jumat, 02 Juli 2021
Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Seperti Apa yang Bisa Disebut Syahid?
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Idul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www