JAKARTA (CAKAPLAH) - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta, jika pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 kembali dibatalkan, Pemerintah sebaiknya merelokasi anggaran penyelenggaraan haji senilai Rp 250 miliar, kepada kegiatan dan kebutuhan prioritas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Kegiatan dan kebutuhan mendesak di Kementerian Agama banyak. Pembayaran tunjangan sertifikat dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, bantuan rehabilitasi madrasah, bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya," usul Saleh dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini juga mengkritik Kemenag yang selalu terlambat dalam merespons aspirasi masyarakat dan stakeholdernya. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspons dan disahuti secara tuntas.

Bahkan, Saleh mengaku, menerima aspirasi dari dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini. Walaupun jumlah yang mengadu hanya sedikit, tetapi ia yakin bahwa jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak.

"Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dengan begitu, alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ditetapkan dapat direlokasi dan dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab. Anggaran tersebut tidak boleh direlokasi pada kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat," ujar Ketua DPP PAN ini.

Saleh pun menyoroti jumlah kuota haji Indonesia yang semakin menumpuk. Sebelum pandemi saja, jumlah calon jamaah haji mencapai 221.000 per tahun dan mengelola jamaah sebanyak itu tidak mudah.

"Nah, kalau ada pengurangan, pasti akan ada masalah teknis untuk memilih siapa di antara para jamaah haji yang akan didahulukan," terang Saleh.

Karena ketidakjelasan persoalan kuota ini, sambung mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, pemerintah diyakini akan kesulitan memfasilitasi jamaah haji. Andai kata jadi diberangkatkan, butuh waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan pemondokan, katering, transportasi jamaah, persiapan wukuf dan mabit, dan hal-hal teknis lainnya. Dikhawatirkan, waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengurus hal-hal teknis itu.